Indeks Berita

Bantah Pemerintah Teror BEM UGM, Menteri HAM Ingatkan Mahasiswa Jaga Etika

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai membantah keras tudingan keterlibatan pemerintah dalam dugaan teror yang menimpa Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardito. Pigai menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan pernah menggunakan instrumen negara untuk membungkam masyarakat. "Jadi hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang," kata Pigai di Jakarta, Jumat 20 Febuari 2026. Ia memastikan ancaman maupun intimidasi te

6 bulan lalu

Teror Ketua BEM UGM, Pigai: Penolak Program Makan Gratis Menentang HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai angkat bicara merespons isu teror dan ancaman yang menimpa Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Dalam tanggapaannya, Pigai justru menyoroti esensi penolakan terhadap program andalan pemerintah. Menurutnya, seluruh program kesejahteraan dari kabinet saat ini sangat sejalan dengan prinsip kemanusiaan. "Ini saya dari sisi HAM ya, sisi HAM," kata Pigai di Jakarta, Jumat 20 Febuari 2026. Ia menyebut program seperti makan bergizi, cek

6 bulan lalu

Sahroni Resmi Kembali ke Komisi III, DPR Pastikan Sesuai Prosedur MKD

Pimpinan DPR RI menjelaskan prosedur pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait kembalinya Ahmad Sahroni menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Sahroni kembali menempati posisi tersebut menggantikan Rusdi Masse Mappasessu. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa pelantikan Sahroni didasarkan pada usulan resmi dari Fraksi Partai NasDem kepada pimpinan DPR. "Semua AKD di sini mekanismenya kan fraksi yang mengirim kepada kita semua. Jadi pimpinan menetapkan itu s

6 bulan lalu

BPJS PBI Dinonaktifkan? DPR Pastikan Layanan Tetap Jalan Selama 3 Bulan

Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa hak berobat merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh terhalang masalah administratif. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyatakan DPR telah memutuskan adanya masa jeda selama tiga bulan bagi peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan, agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan. Irma menegaskan, selama masa jeda tersebut, seluruh rumah sakit dilarang menolak pasien pemegang kartu PBI. Waktu ti

6 bulan lalu

DPR Tegaskan Tidak Ada Wacana Revisi UU KPK Kembali ke Aturan Lama

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan tidak ada pembahasan maupun wacana untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke aturan sebelumnya. Pihak parlemen menyatakan akan mempertahankan regulasi yang saat ini berlaku. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, tidak ada usulan resmi terkait perubahan UU KPK di tingkat parlemen. “Tidak ada usulan apa-apa di DPR. Jadi kami tetap konsisten, undang-undang yang sudah jalan biarkan berjalan,” kata Cucun di Komple

6 bulan lalu

Jawab Isu Dana Hibah, Bappenas Pastikan Anggaran Pemulihan Sumatera Rp56,3 Triliun Bersumber dari APBN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas angkat bicara merespons polemik seputar pendanaan hibah dalam pemulihan pascabencana Sumatera. Bappenas memastikan skema dana tersebut telah terakomodasi di dalam draf rencana induk. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam menyebut persoalan ketersediaan dana hibah ini sebenarnya telah tuntas dibahas pada tahapan sebelumnya. "Ya, kalau yang dana hibah kemarin, itu kan sudah kita bahas ya sebelumnya," kata Medrilzam di Jakart

6 bulan lalu

Paripurna DPR Sahkan Komisi III: MKMK Tak Punya Wewenang Proses Adies Kadir

Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyepakati bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki wewenang untuk memproses laporan terkait penetapan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diambil dalam sidang yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Februari 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam pembukaannya, Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat berisi kesimpul

6 bulan lalu

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III: 293 Anggota Hadir, 26 Izin

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 19 Februari 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan membuka rapat setelah memastikan kehadiran anggota memenuhi kuorum. “Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang dan 26 orang i

6 bulan lalu

DPR Desak Pemerintah Pastikan Hunian Korban Bencana Sumatera Rampung Sebelum Idulfitri

Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani wilayah terdampak bencana di Sumatra. Apresiasi ini didorong oleh kesepakatan penambahan alokasi dana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera Pemerintah. Pertemuan itu fokus pada s

6 bulan lalu

Gelar Rapat Paripurna ke-14, DPR RI Resmi Tutup Masa Persidangan III

Dewan Perwakilan Rakyat (PR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Februari 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Berdasarkan catatan Kesetjenan DPR RI, rapat dihadiri oleh 293 anggota, sementara 26 anggota berhalangan hadir dari total 579 anggota DPR. Meskipun tidak semua hadir, seluruh fraksi tercatat mengikuti rapat tersebut. Puan Maharani membuka ra

6 bulan lalu