AFU.id

Indeks Berita

Presiden Prabowo Lantik Hakim MK, Sembilan Anggota Ombudsman, dan Dubes Oman

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat tinggi negara yang meliputi Hakim Konstitusi, anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 10 April 2026. Rangkaian pelantikan ini didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. "Mengangkat Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim

Presiden Prabowo Lantik Hakim MK, Sembilan Anggota Ombudsman, dan Dubes Oman

Komisi IX DPR Desak Badan Gizi Nasional Transparan Soal Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan penjelasan transparan mengenai urgensi pengadaan 21.000 unit sepeda motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Neng Eem menegaskan bahwa keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami alasan rasional di balik keputusan tersebut, terutama terkait asal-usul pengadaan dan sumber anggarannya. “Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga s

Komisi IX DPR Desak Badan Gizi Nasional Transparan Soal Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik

Dukung Efisiensi Energi, KPK Berlakukan Sistem Kerja Hybrid Mulai 10 April

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memberlakukan sistem kerja kombinasi berupa Bekerja Dari Rumah (BDR) dan Bekerja Dari Kantor (BDK) bagi seluruh pegawainya mulai Jumat, 10 April 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah nyata lembaga antirasuah tersebut dalam mendukung program efisiensi energi dari pemerintah pusat. “Hari ini, Jumat pertama, KPK mulai menerapkan pelaksanaan kombinasi kerja bagi para pegawai di lingkungan KPK. Kombinasi kerja ini merupakan implementasi untuk mendukun

Dukung Efisiensi Energi, KPK Berlakukan Sistem Kerja Hybrid Mulai 10 April

Menaker: WFH Jumat Bagi Sektor Swasta Hanya Bersifat Imbauan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat tidak bersifat wajib bagi sektor swasta. Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 9 April 2026. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah tidak menetapkan aturan kaku mengenai hari pelaksanaan WFH bagi perusahaan swasta. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran tersebut lebi

Menaker: WFH Jumat Bagi Sektor Swasta Hanya Bersifat Imbauan

Rocky Gerung Ledakkan Kritik: 70% Menteri Tak Paham Arah, Purbaya–Bahlil Disorot Keras

Kritik pedas kembali dilempar pengamat politik Rocky Gerung, kali ini menghantam jantung Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dengan nada tajam tanpa rem, Rocky menilai mayoritas menteri tak memahami arah besar kepemimpinan yang sedang dibangun. Ia bahkan menyebut sekitar 70 persen menteri “gak paham” visi Prabowo. Pernyataan itu bukan sekadar kritik biasa, tapi seperti alarm keras atas disharmoni di lingkar kekuasaan. Rocky mengurai satu gagasan yang ia sebut “Prabowonomik”—konsep yang menurutnya

Rocky Gerung Ledakkan Kritik: 70% Menteri Tak Paham Arah, Purbaya–Bahlil Disorot Keras

Menggoreng Lele Saja Tidak Benar, Sudah Diberi Motor

Ruang publik kembali riuh. Dari angka belanja negara yang memancing tanya hingga bisik-bisik politik soal stabilitas kekuasaan, semuanya berkelindan dalam satu narasi: Indonesia sedang diuji oleh persepsi, bukan sekadar fakta. Diungkap Hendri Satrio dalam kanal Youtube-nya, sorotan tajam mengarah pada kabar pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut-sebut membuat sejumlah pihak kebingungan. Nama Dadan sebagai penggerak kebijakan itu ikut terseret dalam perbin

Menggoreng Lele Saja Tidak Benar, Sudah Diberi Motor

Haji 2026 Tetap On Schedule! Gus Irfan: Jemaah Masuk Asrama 21 April, Tak Ada Perubahan

Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memastikan jadwal keberangkatan jemaah haji tahun 2026 tetap berjalan sesuai rencana awal, meski situasi geopolitik di Timur Tengah tengah memanas. Gus Irfan menyatakan jemaah akan mulai memasuki asrama pada akhir April ini. "Keberangkatannya tanggal 21 April masuk Asrama Haji, tanggal 22 berangkat. Untuk penerbangannya sementara masih sesuai jadwal awal," ungkap Gus Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 8 April 2026. Terkait p

Haji 2026 Tetap On Schedule! Gus Irfan: Jemaah Masuk Asrama 21 April, Tak Ada Perubahan

Menhaj: Presiden Instruksikan Kenaikan Biaya Penerbangan Tak Dibebankan ke Jemaah Haji

Menteri Haji dan Umroh, Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membebankan kenaikan biaya operasional haji kepada jemaah. Hal ini merujuk pada instruksi langsung Presiden agar penyesuaian biaya, terutama di sektor penerbangan, tidak menambah beban masyarakat. Gus Irfan menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengkaji berbagai opsi untuk menutupi selisih biaya yang muncul akibat dinamika global. Skema pendanaan tersebut akan segera diputuskan dal

Menhaj: Presiden Instruksikan Kenaikan Biaya Penerbangan Tak Dibebankan ke Jemaah Haji

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Perkuat Cadangan Pangan Hadapi Dinamika Global

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan pangan yang lebih optimal dan adaptif terhadap dinamika global serta perubahan iklim. Titiek menekankan bahwa stabilitas pangan memerlukan sinergi kuat lintas sektor, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga BUMN pangan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan ha

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Perkuat Cadangan Pangan Hadapi Dinamika Global

Komisi IX DPR RI Soroti Kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan Terkait Keluhan Hak Peserta

Komisi IX DPR RI menyoroti kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan menyusul adanya laporan sejumlah peserta yang belum menerima haknya meskipun telah rutin membayar iuran. Hal tersebut dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana perlindungan sosial tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurnia, menegaskan bahwa kepercayaan merupakan elemen kunci yang harus dibangun dan dijaga oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana masyarakat. “Goal strategi dari BBJS Ketenagak

Komisi IX DPR RI Soroti Kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan Terkait Keluhan Hak Peserta