Indeks Berita

Kocar-kacir Pengawasan Daycare, Beroperasi Tanpa Standar Jelas

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan berkala terhadap lembaga penitipan anak (daycare) yang beroperasi di wilayah mereka. Permintaan itu secara khusus disampaikan pula kepada Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Yogyakarta, menyusul kasus penganiayaan anak di sebuah "daycare". “Pengawasan harus dilakukan sec

3 bulan lalu

Memahami Logika "Motif Balas Dendam" dalam Kasus Andrie Yunus

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Soleman Ponto membeberkan mengapa tentara punya logikanya sendiri dalam memutuskan sesuatu, yaitu menggunakan prinsip “kill or be killed”, atau membunuh atau dibunuh. Menurutnya, logika tersebut menjawab mengapa ada tentara yang rela menyiram air keras terhadap warga sipil dalam konteks kejadian Andrie Yunus. Wakil Koordinator KontraS itu disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada 12 Maret 2026 di Jakarta Pusat, menyebabkan luka bakar seriu

3 bulan lalu

7 media, Cenderung kiri

Reshuffle Kabinet Makin Panas, Prabowo Dikabarkan Ganti Menteri Secara Bertahap

Isu reshuffle kabinet berhembus semakin kencang. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengganti sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, mulai hari ini Senin (27/4/2026). Beberapa kursi menteri yang dinilai tak aman mulai disorot publik. Prabowo disebut akan melakukan pergantian menteri secara bertahap. Yang pertama adalah posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan Penasihat Presiden. Kabar yang beredar, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, di

3 bulan lalu

Kasus Keracunan Muncul dalam MBG, Uji Pangan Gunakan Laboratorium Keliling

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengharapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat lebih tertib tanpa terulang adanya kasus keracunan. “Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional turut andil dalam memberikan bimbingan teknis kepada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), kepada SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia), sehingga diharapkan program makan bergizi gratis ini ke depan dapat lebih tertib kemudian tanpa adanya lagi isu kaitan dengan keracunan,”

3 bulan lalu

Rantai Pasok MBG Dipantau Real Time untuk Cegah Penyimpangan Distribusi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, mengatakan digitalisasi dalam rantai pasok mulai dari produksi hingga penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menciptakan program ini tepat sasaran kepada penerima manfaat. “Setiap tahapan program dapat dipantau secara transparan dan terukur. Ini penting agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Meutya saat meninjau Pesantren Al Ittifaq di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu

3 bulan lalu

Gugatan Koalisi Sipil Ditolak PTUN, Fadli Zon: Pemerintah Tidak Membelokkan Sejarah Mei 1998

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang tidak menerima gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas terkait pernyataannya mengenai pemerkosaan massal Mei 1998 sudah sesuai dengan harapannya. “Saya pikir putusan itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Menurut pendapat saya memang tidak ada satu bukti yang mendukung adanya perkosaan massal pada 1998. Kalau ada perkosaan mungkin saja terjadi, tapi bukan state actor, bukan sistematis,” k

3 bulan lalu

Debat Panas AFU: Soleman Ponto Bongkar Akar Dendam Kasus Andrie Yunus, Soroti Rapuhnya Relasi Sipil-Militer

Diskusi di kanal Akbar Faizal Uncensored kembali memantik percakapan publik. Kali ini, tema yang diangkat bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan luka lama dalam relasi sipil dan militer yang kembali terbuka: kasus kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus. Dipandu Akbar Faizal, perbincangan menghadirkan Soleman Ponto, mantan Kepala BAIS TNI. Diskusi berlangsung tajam, penuh tarik-menarik argumen, dan sesekali terasa seperti ruang interogasi terhadap sistem yang lebih besar dari sekadar pelaku di

4 bulan lalu

Nihil Penegakan Hukum Peristiwa Mei 1998, Bukti 28 Tahun Negara Abai terhadap Hak Warga Negaranya

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pentingnya percepatan penegakan hukum atas Peristiwa Mei 1998 sebagai bagian dari upaya negara memastikan kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan korban, menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan korban terkait pernyataan pejabat publik. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menilai putusan tersebut harus disikapi dengan langkah konkret penegakan hukum agar ti

4 bulan lalu

Bersih-bersih Partai Politik, Menguji Rekomendasi Tata Kelola Partai Antikorupsi dari KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tetap berwenang untuk melakukan kajian pencegahan korupsi pada partai politik (parpol), termasuk terkait tata kelolanya yang sudah dikaji oleh Direktorat Monitoring. "Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK tetap berwenang melakukan kajian untuk mencegah terjadinya korupsi," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat. Ia menyampaikan tersebut setelah ramai tanggapan dari legislator maupun politisi terhadap s

4 bulan lalu

Kemendagri Tiru Semangat Keraton, Ada Krisis Etika Kepemimpinan

Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri Wahyu Chandra Kusuma mengatakan nilai historis dalam kerajaan keraton Nusantara yang masih ada turun temurun sampai saat ini masih digunakan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. “Dua kitab yang merupakan warisan sejarah yang digunakan sampai dengan saat ini. Negara Kertagama, Suta Soma menjadi bagian dari penyelenggaraan ketatanegaraan,” kata Chandra dalam acara pembukaan pameran lukisan Revitali

4 bulan lalu