AFU.id

Indeks Berita

Tiket KAI Diskon 17 Persen Mulai Hari Ini, Ini Syarat dan Cara Belinya di Website

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menggelar program diskon khusus dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bertajuk Promo Spesial 17-8-2026, program ini memberikan potongan harga sebesar 17 persen untuk perjalanan kereta kelas ekonomi komersial jarak jauh, menengah, maupun lokal di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Tak hanya itu, KAI turut menghadirkan tarif flat sebesar Rp8 untuk seluruh perjalanan LRT Jabodebek serta beberapa layanan Commuter Line yan

Tiket KAI Diskon 17 Persen Mulai Hari Ini, Ini Syarat dan Cara Belinya di Website

Prabowo Singgung Pengadilan Ad Hoc BUMN, Menkum: Belum Ada Kajian Pembentukan

Wacana pembentukan pengadilan ad hoc untuk menangani perkara korupsi di BUMN belum masuk pembahasan pemerintah. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan belum ada kajian mengenai pembentukan pengadilan khusus tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung pengadilan ad hoc dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Supratman menjelaskan, pernyataan Prabowo mengenai pengadilan ad hoc disampaikan dalam konteks pemberantasan

Prabowo Singgung Pengadilan Ad Hoc BUMN, Menkum: Belum Ada Kajian Pembentukan

Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR: Tak Ada Tanggal Merah untuk Kepentingan Rakyat

Pidato Presiden Prabowo di sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI menegaskan bahwa pemerintahannya serius bekerja untuk rakyat. Baginya, komitmen untuk menjalankan pemerintah merupakan amanat yang sakral bagi kepentingan rakyat. Ia menegaskan tak ada tanggal merah dalam pemerintahan yang dipimpinnya apalagi kalau sudah bersentuhan dengan urusan rakyat. "Menurut pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada tanggal merah," kata Prabowo dalam sidang tahunan DPR/MPR RI, Jumat (14/8/2026

Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR: Tak Ada Tanggal Merah untuk Kepentingan Rakyat

Sentil Kinerja Bea Cukai di Sidang Tahunan MPR, Prabowo Minta Purbaya Tak Segan Tindak Anak Buah

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), untuk segera menuntaskan persoalan penyelundupan yang hingga kini masih marak terjadi di Tanah Air. Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo dalam Pidato Kenegaraan yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Prabowo secara terbuka mempertanyakan kinerja Bea Cukai dalam menekan angka p

Sentil Kinerja Bea Cukai di Sidang Tahunan MPR, Prabowo Minta Purbaya Tak Segan Tindak Anak Buah

Ratusan ASN Rela Mundur Tanpa Hak Pensiun, Badan Kepegawaian Negara Ungkap Alasannya

Sebanyak 384 aparatur sipil negara (ASN) memilih benar-benar keluar dari status kepegawaiannya pada Semester I 2026 meski belum memiliki hak pensiun. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap keputusan tersebut dilatarbelakangi berbagai persoalan, mulai dari keluarga, lokasi kerja terlalu jauh hingga keinginan beralih profesi dan membuka usaha. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, 384 orang tersebut terdiri dari 233 PNS dan 151 CPNS. Mereka menjadi kelompok yang benar-benar meninggalkan

Ratusan ASN Rela Mundur Tanpa Hak Pensiun, Badan Kepegawaian Negara Ungkap Alasannya

Prabowo Sentil Birokrasi Berbelit: Jangan Pakai Jabatan untuk Perkaya Diri

Presiden Prabowo Subianto menyoroti birokrasi yang masih berbelit dan tidak efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Prabowo, kondisi tersebut dapat menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan Bersama DPR, MPR, dan DPD RI 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026). “Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah bi

Prabowo Sentil Birokrasi Berbelit: Jangan Pakai Jabatan untuk Perkaya Diri

Motor Listrik Nasional Prabowo Meluncur Saat Pertalite Bersubsidi Bakal Dibatasi, Sinyal Akhir Era Bensin?

Pemerintah semakin agresif mendorong masyarakat beralih dari sepeda motor berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik. Dorongan itu muncul bersamaan dengan rencana memperketat penyaluran Pertalite bersubsidi bagi kelompok ekonomi atas. Dalam peluncuran Motor Listrik Nasional (MoLiNas), Presiden Prabowo Subianto bahkan memberi pesan langsung kepada masyarakat yang tetap memilih motor bensin. “Kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri,” kata Prabowo saat peluncuran motor listrik na

Motor Listrik Nasional Prabowo Meluncur Saat Pertalite Bersubsidi Bakal Dibatasi, Sinyal Akhir Era Bensin?

Ini Julukan Tujuh Presiden Indonesia dari Ketua DPD: Soekarno Bapak Proklamator, Megawati Srikandi Konstitusi, Jokowi?

Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyebut sejumlah julukan untuk tujuh mantan presiden Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026. Julukan tersebut diberikan berdasarkan peran dan capaian masing-masing presiden selama memimpin Indonesia. Sultan menyampaikan penghormatan itu dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). Sultan menyebut Presiden pertama RI Soekarno sebagai Bapak Proklamator, sedangkan Presiden kedua RI

Ini Julukan Tujuh Presiden Indonesia dari Ketua DPD: Soekarno Bapak Proklamator, Megawati Srikandi Konstitusi, Jokowi?

Apakah 18 Agustus 2026 Cuti Bersama? Cek Aturan Resmi SKB 3 Menteri Terbaru

Cuti bersama setelah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia kembali menjadi perhatian menjelang 17 Agustus 2026. Masyarakat mempertanyakan apakah Selasa, 18 Agustus 2026 akan ikut menjadi hari libur seperti yang pernah berlaku pada peringatan kemerdekaan tahun lalu. Pertanyaan itu muncul karena pemerintah pada 2025 menetapkan 18 Agustus sebagai cuti bersama dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Kebijakan tersebut membuat masyarakat mendapatkan tambahan hari

Apakah 18 Agustus 2026 Cuti Bersama? Cek Aturan Resmi SKB 3 Menteri Terbaru

Pemerintah Tutup Seribu Tambang Ilegal di Bangka Belitung, Prabowo: Masak TNI dan Polri Tidak Tahu?

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Prabowo meminta aparat TNI dan Polri mengusut keberadaan tambang ilegal tersebut. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo mengatakan penertiban tambang ilegal menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kekayaan

Pemerintah Tutup Seribu Tambang Ilegal di Bangka Belitung, Prabowo: Masak TNI dan Polri Tidak Tahu?