Indeks Berita

Pencaplokan Lahan Berkedok Plasma Marak. Rakyat Jadi Korban

Rentetan konflik agraria di Indonesia berakar dari kegagalan negara menyinkronkan aturan hukum, izin, pemetaan, dan keadilan sosial. Ketimpangan ini membuat negara kehilangan kendali atas ruang hidup warganya sendiri. Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa tata kelola sumber daya alam Indonesia dibangun di atas administrasi yang rapuh. Negara rajin menerbitkan izin, tetapi gagal memastikan batas wilayah yang jelas di lapanga

3 bulan lalu

Banjir Aduan Korupsi Terkait MBG, Mengapa KPK Diam?

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dinilai menjadi program utama presiden yang rawan menjadi titik korupsi dan menuai banyak aduan terkait ketidaksesuaian target dengan tujuan awalnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi temuan tersebut berdasarkan kajian internal yang menunjukkan bahwa program gizi nasional ini berjalan tanpa cetak biru ( blueprint ) yang komprehensif. "Dampaknya akuntabilitas program sangat lemah karena tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat

3 bulan lalu

Puan Desak Pemerintah Perbanyak Lapangan Kerja Baru dalam RAPBN 2027

Target pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 didesak agar tidak sekadar menjadi deretan angka statistik, melainkan harus diterjemahkan sebagai instrumen nyata untuk menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan memangkas kesenjangan sosial. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Paripurna Ke-19 Masa

3 bulan lalu

Bentuk Danantara DSI, Prabowo Harap Kesejahteraan Guru, ASN, dan Penegak Hukum Meningkat

Prabowo mengatakan pembentukan BUMN Danantara SumberDaya Indonesia dilakukan salah satunya untuk kesejahteraan guru. Selama ini kata Prabowo, ribuan triliun kekayaan negara mengalir deras ke luar negeri akibat manipulasi ekspor selama puluhan tahun. Menurut Kepala Negara, pelarian devisa masif sejak era Orde Baru ini didalangi oleh praktik penipuan laporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga asli ( under-invoicing ) melalui pembuatan perusahaan fiktif di luar negeri. "Ini yang sebabnya gaj

3 bulan lalu

Prabowo Instruksikan Kabinet Rumuskan Harga Komoditas Mandiri dan Tertibkan Birokrasi yang Ribet

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran kabinetnya untuk segera merumuskan formula harga komoditas nasional, seperti kelapa sawit, nikel, emas, hingga hasil tambang lainnya, agar posisi tawar Indonesia semakin kuat di mata dunia. Sebagai salah satu pemain utama di pasar agraris global, Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki hak penuh atas hasil buminya sendiri. Presiden Prabowo memandang ada keanehan mendasar dalam tata kelola perdagangan internasional saat ini, di mana Indon

3 bulan lalu

Prabowo Sebut Sistem Ekonomi Salah Target, Kemiskinan Naik Jadi 49,5 Persen

Sistem perekonomian Indonesia dinilai berada di jalur yang tidak tepat menyusul terjadinya anomali pertumbuhan ekonomi yang justru berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Guna mengatasi persoalan struktur ekonomi tersebut, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) untuk memperketat pengawasan ekspor sekaligus mendongkrak kesejahteraan rakyat. Melalui aturan baru ini, pemerintah mewajibkan seluruh penjua

3 bulan lalu

Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Kaya Raya, Mereka Hanya Ingin Hidup Layak

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa impian rakyat untuk hidup layak hanya dapat diwujudkan melalui birokrasi yang bersih, cepat, dan responsif. Berangkat dari komitmen tersebut, Kepala Negara memaparkan kerangka perekonomian Indonesia 2027 sekaligus menjatuhkan ultimatum keras kepada jajaran kabinetnya dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 tersebut, Pra

3 bulan lalu

Anggaran MBG Dipangkas Rp68 Triliun, Sistem Pengawasan Dapur SPPG Jadi Isu Krusial

Keuangan (Kemenkeu) RI berencana memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp67 triliun dari total anggaran Rp335 triliun. Jadi anggaran MBG setelah dipotong menjadi Rp268 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pemangkasan anggaran MBG sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menghemat APBN. "Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/

3 bulan lalu

3 media, Cenderung netral

Demo Guru Madrasah di Harkitnas Tuntut Kesetaraan PPPK dan Gaji Layak

guru madrasah swasta dan guru sekolah swasta dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026) tepat di Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118. Aksi demo yang berlangsung di luar Gedung DPR/MPR RI ini bertajuk SIAGA (Silaturahmi Akbar Guru Indonesia). Mereka menuntut kesetaraan hak pengangkatan PPPK, gaji yang layak, serta pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) yang tepat waktu. Massa aksi diperkirakan mencapai 15.000 hingga 35.000

3 bulan lalu

5 media, Cenderung kiri

Kendalikan Ekspor Komoditas Strategis Lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Akankah Prabowo Ulangi Kesalahan BPPC?

Rumor bahwa pemerintah akan membentuk badan khusus ekspor komoditas strategis, akhirnya terjawab. Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menjawab hal itu di depan forum Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengumumkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Prabowo menegaskan, penerbitan PP ini dimaksudkan untuk mengatur ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga berdampak terhadap

3 bulan lalu

13 media, Cenderung netral