AFU.id

Indeks Berita

Wajah Dipalsukan AI, Menteri Desa Yandri Susanto Laporkan 73 Akun Penyebar Hoaks ke Bareskrim

Sebanyak 73 akun media sosial dilaporkan ke Bareskrim Polri akibat dugaan menyebarluaskan video hoaks berteknologi kecerdasan buatan (AI) yang mencatut wajah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh pihak Kementerian Desa dan PDT ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDT, Taufik Madjid, menjelaskan konten yang dilaporkan berupa video deepfake yang me

Wajah Dipalsukan AI, Menteri Desa Yandri Susanto Laporkan 73 Akun Penyebar Hoaks ke Bareskrim

IPW Pertanyakan 4,1 Juta Hektare Hasil Penertiban Hutan Satgas PKH yang Diserahkan ke Agrinas

Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan kebijakan pemerintah menyerahkan sekitar 4,1 juta hektare lahan hasil penertiban kawasan hutan kepada Agrinas Palma Nusantara. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka karena tujuan awal penertiban kawasan hutan semestinya adalah memulihkan kembali fungsi hutan yang telah dirambah atau dikuasai secara ilegal. Menurutnya, dari jutaan hektare lahan yang ditertibkan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan H

IPW Pertanyakan 4,1 Juta Hektare Hasil Penertiban Hutan Satgas PKH yang Diserahkan ke Agrinas

Lima Bulan Berlalu dan Luka Belum Sembuh, Janji Pemerintah Berikan Keadilan bagi Andrie Yunus Belum Terpenuhi

Lima bulan berlalu, kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus belum tuntas. Luka bakar yang diderita Andrie Yunus disebut masih dalam tahap pemulihan. Hal ini disampaikan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Andrie masih menjalani rangkaian tindakan medis untuk memulihkan luka bakarnya. “Khususnya pada mata kanan dan area tubuh yang mengalami luka bakar,” tulis TAUD dalam keterangan resminya, Kamis (13/8/2026). Diket

Lima Bulan Berlalu dan Luka Belum Sembuh, Janji Pemerintah Berikan Keadilan bagi Andrie Yunus Belum Terpenuhi

Jaksa Bikin Dakwaan Baru, Status Dokter Tifa Tetap Tersangka

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih menyusun dakwaan baru terhadap Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur membatalkan dakwaan sebelumnya. Langkah tersebut menjadi alasan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak mengajukan banding maupun kasasi terhadap putusan sela PN Jakarta Timur pada 27 Juli 2026. JPU Inda Putri Manurung menjelaskan putusan sela tersebut hanya membatalkan formulasi redaksional dakwaan. Putusan itu, kata dia, tidak membatalkan hasil penyidikan,

Jaksa Bikin Dakwaan Baru, Status Dokter Tifa Tetap Tersangka

Gugatan Gelar Pahlawan Soeharto Masuk Babak Baru, Keluarga Cendana Turun Tangan

Gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto belum lepas dari sengketa hukum. Gugatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, sementara putri Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, kini ikut masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut. Masuknya Tutut membuat perkara tidak lagi hanya mempertemukan kelompok masyarakat sipil dengan pemerintah. Keluarga Soeharto kini turut mem

Gugatan Gelar Pahlawan Soeharto Masuk Babak Baru, Keluarga Cendana Turun Tangan

Rekam Jejak MR Alias 'Bos Gendut', Gembong Narkoba Kampung Bahari Beraset Puluhan Miliar

Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Polda Metro Jaya berhasil membekuk MR, atau yang akrab disapa "Bos Gendut", sosok gembong narkoba berpengaruh yang selama ini mengendalikan peredaran gelap barang haram di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penangkapan gembong yang telah menjadi buronan sejak 7 November 2025 tersebut dilakukan petugas secara senyap di sebuah salon kecantikan di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, pada Rabu (12/8/2026) malam usai dilakukan pen

Rekam Jejak MR Alias 'Bos Gendut', Gembong Narkoba Kampung Bahari Beraset Puluhan Miliar

Kuasa Hukum Bantah Lodewyk Pusung Terlibat Pengadaan MBG dan Penentuan Dapur SPPG

Tim kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung membantah kliennya terlibat dalam pengadaan barang dan jasa maupun penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantahan tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026). Praperadilan itu diajukan untuk menguji penetapan tersangka, penangkapan, dan penahana

Kuasa Hukum Bantah Lodewyk Pusung Terlibat Pengadaan MBG dan Penentuan Dapur SPPG

Jangan Salah Paham Putusan MK, Pasal Penghinaan Presiden Belum Dihapus: Kritik Boleh Sampai Mana?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti pasal tersebut dihapus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 218 dan Pasal 219 yang mengatur penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat Presiden maupun Wakil Presiden tetap berlaku. Perubahan penting justru terletak pada siapa yang berhak mengadukan perkara tersebut. MK melalui Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 menegaskan perkara berdasarkan Pasal 218 dan Pasal 219 hanya

Jangan Salah Paham Putusan MK, Pasal Penghinaan Presiden Belum Dihapus: Kritik Boleh Sampai Mana?

Dugaan Penembakan Saksi Kunci Korupsi Bea Cukai: Profil Winda Lorenza Gowasa dan Perbedaan Versi Kematian

Kematian tragis Winda Lorenza Gowasa (31 tahun) di Medan, Sumatera Utara, mengguncang perhatian public. Winda yang santrer disebut sebagai saksi kuncu kasus korupsi Bea Cukai, ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala pada Minggu (2/8/2026) silam. Peristiwa yang terjadi di kamar mandi rumah di Perumahan Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia tersebut dengan cepat memicu spekulasi luas. Sorotan tajam mengemuka setelah terungkap bahwa nama Winda pernah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (

10 media, Cenderung netral
Dugaan Penembakan Saksi Kunci Korupsi Bea Cukai: Profil Winda Lorenza Gowasa dan Perbedaan Versi Kematian

Ancam Hambat Pembayaran Proyek PLN, Eks Dirut Krakatau Engineering Divonis 4 Tahun

Mantan Direktur Utama PT Krakatau Engineering Lussy Adriaty Dede divonis empat tahun penjara setelah terbukti melakukan korupsi berupa pemerasan dalam proyek pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT PLN. Dalam perkara ini, Lussy dinilai menyalahgunakan kewenangannya untuk memaksa pemodal proyek menyerahkan uang dengan ancaman pembayaran pekerjaan dihambat hingga kerja sama diputus. Uang yang mengalir ke rekening pribadinya mencapai Rp3,25 miliar. “Menjatuhkan pidana oleh karenanya den

Ancam Hambat Pembayaran Proyek PLN, Eks Dirut Krakatau Engineering Divonis 4 Tahun