Indeks Berita

Dari Ayah Kandung hingga Guru Ngaji, Komnas PA Soroti Darurat Predator Anak di Surabaya

Kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan serius karena jumlahnya yang terus meningkat di Surabaya. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Surabaya mencatat, di luar masalah sengketa hak asuh, kasus pencabulan anak terus berulang dan mendominasi laporan masyarakat sejak Januari hingga Mei 2026. "Kami sangat menyayangkan dengan kejadian yang terus berulang. Mulai Januari sampai bulan April dan masuk ke Mei ini memang masih banyak kasus pelecehan seksual," kata Ketua

3 bulan lalu

Tembok Penahan Tanah Runtuh, 15 Rumah di Lembang Hancur Diterjang Longsor

Bencana banjir dan longsor merobohkan tembok penahan tanah setinggi 5 meter hingga menghancurkan belasan rumah di Kampung Andir, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. "Dinding jebol seratus persen tidak bisa dihuni, ada batu bekas benteng pada masuk ke rumah," ungkap salah satu korban terdampak, Kelli Wijana (67), Senin (25/5/2026). Insiden luapan air yang disusul runtuhnya material batu cadas pada Sabtu (23/5) sore tersebut mengakibatkan 15 rumah rusak dan memaksa sejumlah warga mengungsi

3 bulan lalu

Wacana Pengerahan Batalyon TNI Tangani Begal Dinilai Picu Militerisasi Ruang Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik rencana Kodam Jaya yang akan mengerahkan batalyon tempur untuk membantu penanganan aksi begal di Jakarta. Koalisi menilai langkah tersebut berlebihan dan tidak sesuai dengan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Ketua YLBHI, Muhamad Isnur, menilai pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil berpotensi melemahkan semangat reformasi sektor keamanan pasca-1998. “Pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil sep

3 bulan lalu

Akibat 25 Minimarket Tabrak Aturan Tata Ruang, Karyawan dari 10 Kecamatan Terancam Kena PHK

Penutupan paksa operasional 25 gerai minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah kini tengah memicu polemik hingga menjadi atensi pemerintah pusat. "Saya lihat pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali, jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, dikutip dari DetikFinance, Senin (25/5/2026). Langkah tegas berupa pentutupan operasi ini pada akhirnya harus dilakukan lantaran pu

3 bulan lalu

Cegah Diskriminasi Pekerja, Pemerintah Perluas Definisi Pelanggaran di Revisi UU HAM

Praktik diskriminasi di sektor dunia kerja dan layanan publik yang terus menghambat pemenuhan hak dasar kelompok rentan kini tengah menjadi sorotan tajam pemerintah pusat. Tenaga ahli Kementerian HAM, Siti Aminah menyebut salah satu bentuk diskriminasi yang kerap dilontarkan adalah status perkawinan, terkhusus kepada kaum perempuan. "Status perkawinan itu tidak boleh menjadi dasar apa pun di dalam pemenuhan hak asasi manusia," tegas Siti di Jakarta, Senin (25/5/2026). Berbagai pembatasan dan pen

3 bulan lalu

Per 1 Juni 2026, Seluruh Data Kementerian Terintegrasi dengan Sistem AI

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut seluruh data kementerian dan lembaga pemerintah akan mulai terintegrasi pada 1 Juni 2026 sebagai bagian dari penguatan sistem government technology berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut Luhut, integrasi data tersebut menjadi fondasi transformasi digital pemerintahan yang saat ini tengah diuji coba di 42 kabupaten serta Provinsi Bali. “Tanggal 1 Juni, itu sudah semua terkoneksi dan data mulai ter

3 bulan lalu

RUU Polri, Polisi di Jabatan Sipil Perlu Dibatasi

Pemerintah membuka peluang pengaturan lebih ketat terhadap penempatan anggota Polri di jabatan sipil melalui revisi Undang-Undang Kepolisian. Wacana itu muncul di tengah sorotan publik terhadap semakin luasnya posisi strategis yang ditempati polisi aktif di luar institusi kepolisian. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pengaturan tersebut perlu dibahas secara serius dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri agar penempatan personel di luar struktur kepolisian memiliki batas dan mekanis

3 bulan lalu

Hotman Paris Sentil Kementerian HAM, Minta Prabowo Tutup: “Nggak Guna”

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali melontarkan kritik keras kepada pemerintah. Kali ini, sorotan diarahkan ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipimpin Natalius Pigai. Lewat video yang diunggah di media sosial pribadinya, Minggu, 25 Mei 2026, Hotman secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto menutup Kementerian HAM karena dinilai tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Halo Bapak Presiden RI yang terhormat, tolong segera tutup Kementerian HAM. Nggak guna itu,” kata

3 bulan lalu

Berkedok Hijau, Kadar Racun PSN PT Harita Nickel Tembus 19 Kali Batas Aman

Akselerasi transisi energi global menuju era rendah emisi telah memicu lonjakan permintaan komoditas nikel secara masif di pasar internasional. Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, merespons peluang tersebut dengan ekspansi industri hilirisasi ekstraktif secara agresif. Sejak 2015 hingga 2024, produksi tambang nikel tahunan nasional melonjak drastis dari 130.000 menjadi 2.310.000 metrik ton. Produksi tersebut juga merepresentasikan peningkatan pangsa pasar global dari 5,7%

3 bulan lalu

6 media, Cenderung kanan

Kopdes Merah Putih vs Ritel Swasta: Prof. Rhenald Kasali Bilang, Kita Jangan Anti Persaingan

Gonjang-ganjing masalah penutupan gerai minimarket swasta Alfamart dan Indomaret untuk "memberi jalan" bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sementara memang reda. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, penutupan puluhan gerai ritel swasta tersebut di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), berkaitan dengan persoalan perizinan dari pemerintah daerah (Pemda) setempat. "Itu keterkaitan dengan perizinan. Jadi, kalau minimarket, itu kan izinnya kan pemerintah daerah, kan. Nah, tadi

3 bulan lalu

3 media, Cenderung netral