Indeks Berita

KPU Jakarta Barat Verifikasi Data Pemilih, Temukan Ketidaksesuaian di Lapangan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat menggelar proses Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2026. Ketua KPU Jakbar, Endang Istiyanti mengatakan, Coktas dengan metode door-to-door atau mendatangi satu per satu rumah warga sesuai alamat data pemilih yang tercatat. "Yang di-coktas sejumlah 179 orang dalam kategori Pemilih Tidak Padan dan Pemilih di Luar Negeri. Jadi intinya data-data pemilih yang kita ragukan," kata Endang di Jakarta, Selasa, (

2 bulan lalu

Syahwat Politik Pascapensiun, Safari Blusukan Jokowi buka Genderang Perang Pemilu 2029

Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 masih tiga tahun lagi, namun sejumlah tokoh telah mulai bersiap menabuh genderang perang. Contohnya adalah mantan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo yang merencanakan safari blusukan ke berbagai pelosok daerah di tanah air. Ia mengaku bahwa agenda perjalanan tersebut murni untuk memenuhi akumulasi undangan dari kelompok masyarakat di berbagai daerah yang merindukan kehadirannya. “Ya, saya sudah sehat dan akan datangi undangan-undangan yang ada,” ungkapnya

3 bulan lalu

Menkumham Ingin UU Pemilu Tidak Diubah, Apa Implikasinya?

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini belum mendesak lantaran pelaksanaan Pemilu 2029 masih lama. Di sisi lain, proses penyusunan draf RUU tersebut di internal parlemen memang tengah berjalan alot. Menkum Supratman menjelaskan, regulasi yang ada saat ini masih sangat layak digunakan, bahkan jika tahapan pemilu sudah harus dimulai. Karena itu, Pemerintah berposisi pasif dan hanya menunggu draf inisiatif dari legislatif. "Nggak ad

3 bulan lalu

Ambisi Kilat RUU Pemilu, Buru Kesempurnaan Legislasi atau Tanam Bom Waktu Demokrasi 2029

Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) kini menjadi bola panas bagi Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aturan yang telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 ini harus rampung pada Agustus mendatang. Pasalnya, seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tingkat pusat telah mulai pada Agustus 2026. Jika melewati Agustus 2026, maka risikonya adal

3 bulan lalu

2 media, Cenderung kiri

Atasi Sulitnya Pelacakan Dana, KPK Minta RUU Pembatasan Uang Kartal Segera Disahkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mempercepat pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Langkah strategis ini dinilai sebagai instrumen vital dalam memutus mata rantai praktik politik uang yang masih menjamur dalam setiap kontestasi pemilihan umum (pemilu). Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum dan Politik Direktorat Monitoring KPK, Kiagus Ibrahim, menegaskan bahwa regulasi in

3 bulan lalu

Tom Lembong Ngaku Siap Kompromi Politik, Rela Turunkan Idealisme demi Jabatan?

Di tengah tajamnya kritik terhadap menyusutnya kebebasan berekspresi akibat represi aparat di Indonesia, Tom Lembong justru secara lugas menyatakan siap bersikap pragmatis dan berkompromi dengan realitas politik jika kembali menjabat. “Terlalu banyak contoh-contoh intimidasi, kebijakan ataupun perilaku aparat yang represif, sehingga kurang sekali perdebatan publik yang blak-blakan,” ungkapnya kepada AFU.ID di Jakarta, Senin (4/5/2026) lalu. Kendati melontarkan kritik keras terhadap sikap anti-kr

3 bulan lalu

Pemerintah-DPR Dinilai Abaikan Prolegnas dan Sengaja Ulur Waktu Revisi UU Pemilu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Pemilu mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Desakan tersebut muncul menyusul hasil evaluasi komprehensif yang menemukan berbagai persoalan struktural dalam desain regulasi kepemiluan di Indonesia. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kahfi Adlan

3 bulan lalu

Sekjen PKB Tegaskan Penentuan Parliamentary Threshold Harus Rasional dan Jaga Suara Sah

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan belum mematok angka pasti mengenai ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2029. Akan tetapi, partai politik (parpol) Nahdlatul Ulama (NU) ini menegaskan bahwa penentuan angka tersebut harus berdasarkan penghitungan rasional agar tak menghanguskan suara sah rakyat. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PKB, M Hasanuddin Wahid, menyampaikan bahwa orientasi utama dalam pembahasan parliamen

3 bulan lalu

RUU Pemilu Tak Kunjung Dibahas, Tepi Indonesia: Jangan Tunggu Krisis Konstitusi

Komite Pemilih (Tepi) Indonesia menyoroti stagnasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Padahal, waktu menuju Pemilu 2029 kian menyempit dan membutuhkan penataan ulang regulasi yang mendalam. Koordinator Tepi Indonesia, Jeirry Sumampow, menilai bahwa durasi tiga tahun bukanlah waktu banyak untuk memperbaiki sistem yang kompleks. Jeirry Sumampow lantas sangat menyayangkan belum adanya langkah konk

3 bulan lalu

PDIP Nilai Parliamentary Threshold Ideal di Angka 5,5 hingga 6 Persen

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) yang ideal di angka 5,5-6%. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Said Abdullah menjelaskan bahwa angka tersebut berdasarkan perhitungan keterwakilan partai politik (parpol) di setiap komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Said Abdullah menyampaikan hal tersebut guna menanggapi usulan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3 bulan lalu