AFU.id

Indeks Berita

Jadi Tersangka Korupsi BGN, Dadan Hindayana Ternyata Sempat Dipuji Prabowo karena Jujur

Ditetapkannya mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencoreng rekam jejaknya yang sempat dipuji oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun 2025, Prabowo sempat menyanjung integritas Dadan yang kala itu bersikap realistis dan berani mengembalikan sisa anggaran MBG negara sebesar Rp70 triliun. "Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir tidak pernah terjadi pejabat mengembalikan uang, biasanya sudah mulai Nov

Jadi Tersangka Korupsi BGN, Dadan Hindayana Ternyata Sempat Dipuji Prabowo karena Jujur

Sengkarut Birokrasi BGN Berujung Copot Jabatan, Prabowo Tegaskan MBG Harus Tetap Berhasil

Di tengah karut-karut manajemen yang berujung pada pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum keras program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh gagal. Ketegasan ini ditekankan langsung oleh Presiden selang sehari usai merombak pucuk pimpinan BGN akibat kekacauan tata kelola rantai pasok di lapangan. "Memberi makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita dan ini harus berhasil, akan berhasil," tegas Prabowo dalam acara Badan Gizi Nasional (BGN) di Se

Sengkarut Birokrasi BGN Berujung Copot Jabatan, Prabowo Tegaskan MBG Harus Tetap Berhasil

Menteri PPPA: Setiap Kasus Kekerasan Seksual Wajib Diproses Hukum, Tidak Boleh Damai

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menegaskan kasus kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan, melainkan wajib diproses hingga ke pengadilan. “Dari beberapa kasus yang ada, memang terdapat kasus yang diselesaikan secara damai. Namun, untuk kasus kekerasan seksual, tidak boleh ada restorative justice ,” tegas Menteri PPPA, Arifah, saat dijumpai di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Menurut Arifah, kasus kekerasan seksual harus di

Menteri PPPA: Setiap Kasus Kekerasan Seksual Wajib Diproses Hukum, Tidak Boleh Damai

UU Sektor Keuangan Disahkan, DPR Dapat Evaluasi Kinerja OJK dan BI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (4/6/2026). Sebelum disahkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menjelaskan Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK telah membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah. Menurut Hekal, pemerintah menyampaikan 1.212 DIM yang ter

UU Sektor Keuangan Disahkan, DPR Dapat Evaluasi Kinerja OJK dan BI

Rakus Parah, Begini Komplotan Dadan Hindayana Menggarong Uang Negara

Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung digiring ke ruang tahanan Kejaksaan Agung, lengkap dengan rompi merahnya (4/6/2026). Mereka resmi dijadikan tersangka kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu, bagaimana cara mereka menghasilkan cuan fantastis dari program berbiaya Rp268 triliun per tahun ini? Yang pertama tentu saja mark up. Ini cara paling umum dilakukan pejabat untuk memperkaya diri dari proyek pengadaan. BGN baru saja m

Rakus Parah, Begini Komplotan Dadan Hindayana Menggarong Uang Negara

Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Berterima Kasih atas Hadiah dari Nanik S Deyang

Wakil ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengucapkan terima kasih kepada Nanik Sudaryati Deyang atas pemberian hadiah melalui unggahan dalam Instagram resminya pada Kamis (4/6/2026). Foto berisi tulisan terima kasih di atas kertas tersebut diunggah Sony sesaat setelah dirinya ditetapkan menjadi salah satu dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam unggahan di akun Instagramnya @sonysonjayaabd , Sony turut menuliskan ucapan selamat atas terpilihnya Nanik

Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Berterima Kasih atas Hadiah dari Nanik S Deyang

Prabowo Janji Penuhi Semua Anggaran Pemberantasan Korupsi: Berapapun Saya Penuhi

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung memperkuat kerja pengawasan dan penegakan hukum. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat rapat konsolidasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Dalam forum tersebut, Prabowo secara langsung memanggil Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan Jaksa Agu

Prabowo Janji Penuhi Semua Anggaran Pemberantasan Korupsi: Berapapun Saya Penuhi

6 Ribu Pekerja Tembakau Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Harus Polos, Nasib Petani Jadi Taruhan

Sekitar 6.000 pekerja sektor pertembakauan menolak rancangan aturan standardisasi atau penyeragaman kemasan rokok yang tengah dibahas Kementerian Kesehatan. Penolakan itu disampaikan melalui kanal masukan publik setelah konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ketua Pimpinan Daerah DIY Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja S

6 Ribu Pekerja Tembakau Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Harus Polos, Nasib Petani Jadi Taruhan

Kebijakan MBG Dinilai Cacat Sejak Awal, Ganti Formasi Petinggi BGN Tak Selesaikan Masalah

Langkah Presiden Prabowo Subianto merombak total jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026) malam dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengungkapkan langkah cepat Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar pusaran kasus korupsi tidak langsung mengarah dan mengotori citra program MBG. Persoalan yang di

Kebijakan MBG Dinilai Cacat Sejak Awal, Ganti Formasi Petinggi BGN Tak Selesaikan Masalah

Pemerintah Segera Sahkan RUU Sektor Keuangan, Upaya Cegah Rupiah dan IHSG Anjlok?

Pemerintah dan DPR menyetujui draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada pembahasan tingkat pertama. Revisi ini ditujukan untuk memperkuat sistem keuangan nasional dan menjaga kepercayaan pasar. “Sudah ditemukan titik temu, sehingga UU P2SK-nya bisa diselesaikan besok, mudah-mudahan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu, (3/6/2026). Pemerintah menyatakan menerima hasil pembahasan RUU di tingk

Pemerintah Segera Sahkan RUU Sektor Keuangan, Upaya Cegah Rupiah dan IHSG Anjlok?