Indeks Berita

BGN Ubah Skema Pendanaan MBG, Daerah 3T Jadi Ujian

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T karena keterbatasan pembiayaan dari APBN. BGN menyiapkan skema CSR BUMN, hibah luar negeri, hingga dukungan perusahaan yang beroperasi di daerah sasaran untuk membiayai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sisi lain, dapur MBG selama ini disebut menjadi bagian dari pembukaan lapangan kerja di tingkat bawah. Kepala BGN Nanik S. Deyang men

2 bulan lalu

UU Polri Disahkan, Persoalan yang Lebih Krusial Malah Luput dari Pembahasan

Pengesahan Revisi Undang-Undang Polri oleh DPR dan pemerintah mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil. Aturan baru itu dinilai belum menjawab sejumlah catatan reformasi kepolisian, terutama soal penempatan polisi aktif di jabatan sipil dan penguatan Kompolnas. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, menilai perubahan dalam UU Polri masih terbatas. Menurut dia, revisi tersebut belum mengatur secara ketat penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian. "Justru

2 bulan lalu

Ribuan Motor Listrik MBG Terparkir Sunyi di Sentul, Nasib Proyek Rp1 Triliun Mengenaskan

Ribuan motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum jelas distribusinya. Kendaraan yang semula disiapkan untuk menunjang dapur gizi itu justru terbengkalai di kawasan industri Sentul, Kabupaten Bogor, setelah proyek pengadaannya terseret dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Deretan motor listrik berwarna biru-hitam itu terlihat berjajar rapi di area terbuka kawasan industri Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Senin (8/6/2026) sore. Seb

2 bulan lalu

BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Risiko Gagal Bayar Klaim di Juli 2027

BPJS Kesehatan mengungkap kondisi keuangannya sedang tertekan setelah mencatat defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Pengeluaran klaim jauh lebih besar dibanding iuran yang masuk. Direktur BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, BPJS Kesehatan pernah mengalami defisit pada periode 2018 hingga 2020. Setelah sempat lebih efisien saat pandemi Covid-19, tekanan kembali muncul karena rasio klaim kini sudah melampaui iuran yang diterima. "Jadi Bapak Ibu sekalian, memang BPJS ini mempunyai

2 bulan lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, Chatib Basri Dipanggil Prabowo Bahas Penguatan Ekonomi

Ekonom senior Chatib Basri menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026), di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.Chatib hadir bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan tersebut membahas strategi penguatan ekonomi nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Luhut dan Chatib memberikan sejumlah pandangan kepada Presiden Prabowo. Menurut dia, pandangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Presiden dal

2 bulan lalu

MAKI Laporkan Dugaan Pejabat Eselon I dan II Miliki Ratusan Dapur MBG ke Kejagung

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan indikasi adanya sejumlah pejabat yang memiliki ratusan dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG). Laporan tersebut ia serahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (9/6/2026). Dalam laporannya, Boyamin menyebut dugaan kepemilikan dapur umum MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini terbagi menjadi dua klaster utama. "Jadi ada dua klaster, Eselon I dan Eselon II," ujar Boyamin kepada wartawan. Pada klaster

2 bulan lalu

Komnas HAM Uji Bukti Penembakan Kembru, 12 Warga Sipil Tewas Saat Operasi TNI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menyelidiki peristiwa penembakan di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menewaskan 12 warga sipil. Peristiwa itu terjadi pada 14 April 2026, saat operasi penindakan terhadap kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) berlangsung di wilayah Kembru dan sekitarnya. Namun, Komnas HAM belum menyimpulkan siapa pelaku langsung penembakan yang menyebabkan warga sipil tewas. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas H

2 bulan lalu

Batas Pensiun Polri Diperpanjang: Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun

Usia pensiun anggota Polri bakal naik dari aturan lama yang sebelumnya maksimal 58 tahun. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri, pemerintah dan Komisi III DPR menyepakati skema baru yang membedakan batas pensiun berdasarkan pangkat. Dalam skema tersebut, personel berpangkat tamtama dan bintara akan pensiun pada usia 59 tahun. Sementara itu, perwira pertama, perwira menengah, hingga perwira tinggi akan pensiun pada usia 60 tahun. Khusus perwira tinggi bintang empat, masa dinasnya masih dapa

2 bulan lalu

Mendagri Siapkan Tambahan Dana untuk Bantu 39 Daerah yang Tak Mampu Gaji PPPK

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pemerintah pusat tengah menyiapkan skema top-up atau tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini diambil sebagai solusi bagi 39 daerah yang secara objektif tidak mampu membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah besaran top-up tersebut belum diketahui. Tito sejauh ini hanya menyebut masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dalam rapat ker

2 bulan lalu

Indonesia Terancam Kekurangan 93 Ribu Dokter Umum pada Tahun 2032

Indonesia diproyeksikan kekurangan sekitar 93.200 dokter umum pada 2032 jika produksi tenaga medis tidak dipercepat. Kebutuhan dokter umum nasional diperkirakan mencapai 255.420 orang, sementara jumlah yang tersedia hanya sekitar 162.220 orang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan proyeksi itu mengacu pada Perencanaan Nasional Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Indonesia yang disusun Kementerian Kesehatan bersama Universitas Indonesia. Dokumen tersebut memetakan kebutuhan tenaga medis

2 bulan lalu