AFU.id

Indeks Berita

Alarm Karhutla 2026 Menyala: Peperangan Melawan Api dan Gagapnya Antisipasi Struktural Pemerintah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena El Nino akan segera melanda wilayah Indonesia dan berpotensi bertahan hingga awal tahun 2027. "Anomali suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur telah melewati batas netral selama lima dasarian. BMKG memprediksi fenomena El Nino akan segera aktif dan terus bertahan hingga awal tahun 2027," ujar Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Fe

Alarm Karhutla 2026 Menyala: Peperangan Melawan Api dan Gagapnya Antisipasi Struktural Pemerintah

Tata Ulang Pengelolaan MBG, Mensesneg: Satu Bulan Harus Kelar

Pemerintah menargetkan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) rampung dalam waktu satu bulan. Komitmen ini disampaikan sebagai respons atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional. Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan perbaikan akan mencakup banyak aspek, tidak hanya teknis, tetapi juga evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan program yang sudah berjalan tetap harus berla

Tata Ulang Pengelolaan MBG, Mensesneg: Satu Bulan Harus Kelar

AHY Dikaitkan Kasus Korupsi MBG, Demokrat: Tidak Kenal Sony Sonjaya

Partai Demokrat membantah pengaitan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantahan itu disampaikan setelah beredar unggahan yang mencantumkan frasa “2 orang kolonel usulan AHY” dalam daftar nama yang dikaitkan dengan perkara di Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan AHY tidak memiliki hubungan dengan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. “AHY tidak pe

AHY Dikaitkan Kasus Korupsi MBG, Demokrat: Tidak Kenal Sony Sonjaya

Penggusuran Paksa Rumah Warga di Lenteng Agung, Bagaimana Status Hukum Rumah Dinas TNI?

Tangis warga pecah ketika rumahnya di kompleks Asrama Eks Yon Zikon 15, di kawasan RW 10, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel), digusur paksa oleh petugas gabungan dari TNI, Polisi, Satpol PP, dan Dishub, Rabu (10/6/2026). Terjadi bentrok antara petugas dengan warga saat penggusuran paksa itu berlangsung. Anggota TNI berseragam dan sejumlah petugas lain terlibat aksi saling dorong. Keributan berlangsung dramatis hingga mengganggu aktivitas lalu lintas di jalur Lenteng Agung Barat. "Tunggu dulu Pa

Penggusuran Paksa Rumah Warga di Lenteng Agung, Bagaimana Status Hukum Rumah Dinas TNI?

Yakin Rupiah Menguat, Dasco: Kasihan yang Masih Simpan Dolar

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad optimistis rupiah akan kembali menguat dalam waktu dekat. Keyakinan itu membuatnya mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar AS untuk mulai menukarkannya ke rupiah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai momentum saat ini menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat untuk melepas kepemilikan dolar AS. Ia menilai penguatan rupiah akan berlanjut seiring berbagai strategi yang tengah disiapkan pemerintah. "Kalau minggu depan rupiah sudah menguat, kasihan yang

Yakin Rupiah Menguat, Dasco: Kasihan yang Masih Simpan Dolar

Wacana Tata Ulang MBG Tanpa Kepastian, Ancaman Demo Lebih Besar Menanti

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) Watch menggelar aksi demonstrasi dan penyegelan simbolis Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Kabar terbarunya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI akan menggelar aksi demonstrasi pemberhentian MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KMP) pada Jumat (12/6/2026) mendatang. Dalam aksi demonstrasi kemarin, massa diketahui memasang garis kuning-hitam di area depan kantor, men

Wacana Tata Ulang MBG Tanpa Kepastian, Ancaman Demo Lebih Besar Menanti

KSP Dudung: Dana Talangan Investor SPPG Belum Tentu Dikembalikan

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum dapat memastikan pengembalian dana talangan yang telah digelontorkan sejumlah investor untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dudung menjelaskan, persoalan dana talangan investor itu akan diserahkan sepenuhnya kepada Kepala BGN Nanik S. Deyang untuk diselesaikan melalui proses penataan ulang yang tengah berjalan. Menurutnya, Nanik saat ini sedang ber

KSP Dudung: Dana Talangan Investor SPPG Belum Tentu Dikembalikan

Pigai Klaim Punya Banyak Prestasi, Tapi DPR Tunda Anggaran Kementerian HAM Rp3,9 Triliun

Komisi XIII DPR RI menunda persetujuan usulan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp3,9 triliun. DPR meminta Menteri HAM Natalius Pigai merombak susunan program dan anggaran sebelum pembahasan dilanjutkan. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyebut usulan anggaran tersebut belum bisa disetujui karena masih banyak catatan. Salah satunya terkait struktur belanja yang dinilai belum jelas dan belum terukur. “Jadi kami belum bisa memberikan persetujuan dan kit

Pigai Klaim Punya Banyak Prestasi, Tapi DPR Tunda Anggaran Kementerian HAM Rp3,9 Triliun

Perkuat Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal, Indonesia Ratifikasi Konvensi ILO 188

Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan instrumen ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal ILO, Gilbert F. Houngbo, di Jenewa, Swiss. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memastikan pekerja sektor perikanan memperoleh kondisi kerja yang aman, layak, dan manusiawi. Menurutnya, sektor perikanan adalah salah satu penopang pentin

Perkuat Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal, Indonesia Ratifikasi Konvensi ILO 188

MBG Watch Minta Hentikan Sementara Program MBG: Evaluasi Menyeluruh!

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch memberi waktu 30 hari kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merespons tuntutan moratorium dan audit total program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar. Koordinator aksi MBG Watch, Galau D. Muhammad, mengatakan BGN harus menunjukkan itikad untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat sipil. Tuntutan itu mencakup penghentian sementara program MBG, aud

MBG Watch Minta Hentikan Sementara Program MBG: Evaluasi Menyeluruh!