AFU.id

Indeks Berita

Ambisi Besar Menteri Pertanian di Papua: Cetak 80 Ribu Hektare Sawah dengan Dana Rp5 Triliun

Pemerintah menargetkan pengembangan 80 ribu hektare lahan sawah baru di Papua sepanjang 2025–2026. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 triliun guna mempercepat pembangunan pertanian modern dan ketahanan pangan di kawasan Indonesia timur. Menteri Pertanian, Andi Amran, menjelaskan pengembangan sawah tersebut adalah bagian strategi pemerintah meningkatkan produksi pangan nasional di Papua. Program itu diharapkan mampu membuka pusat-pusat produksi ber

Ambisi Besar Menteri Pertanian di Papua: Cetak 80 Ribu Hektare Sawah dengan Dana Rp5 Triliun

Pemadaman Listrik Bergilir, ESDM Bantah Batu Bara Langka Jadi Penyebab

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membantah pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah terjadi akibat kelangkaan batu bara. Pemerintah menyebut gangguan kelistrikan lebih berkaitan dengan masalah teknis pada sejumlah mesin pembangkit. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya masih membahas persoalan pemadaman listrik bersama PT PLN. Pembahasan dilakukan untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik agar layanan kembali normal. “Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih

Pemadaman Listrik Bergilir, ESDM Bantah Batu Bara Langka Jadi Penyebab

Aksi Mahasiswa di Jakarta, Polda Metro Kerahkan 4.000 Personel dan Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Polda Metro Jaya mengerahkan 4.151 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan pengamanan dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjamin hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. ​Personel yang diterjunkan terdiri atas 3.651 anggota Polri dan 500 personel TNI. Selain menyiagakan personel, p

Aksi Mahasiswa di Jakarta, Polda Metro Kerahkan 4.000 Personel dan Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Krisis Gaji PPPK Masuk APBN, Cermin Otonomi Daerah yang Setengah Hati

Persoalan gagal bayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di puluhan daerah kembali memantik perdebatan serius di tingkat nasional. Kali ini bukan sekadar soal siapa yang harus membayar, melainkan menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar, apakah desain otonomi daerah yang selama ini berjalan benar-benar sudah diperhitungkan dengan matang? Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Abdul Gaffar Karim, menilai krisis ini bukan semata persoal

Krisis Gaji PPPK Masuk APBN, Cermin Otonomi Daerah yang Setengah Hati

Jumat Siang, Aliansi UNJ Melawan Suarakan 15 Tuntutan dalam ‘Rawamangun Menggugat’

Aliansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Melawan bersiap turun ke jalan, Jumat (12/6/2026) siang. Mereka akan menyuarakan 15 tuntutan dalam unjuk rasa yang bertajuk ‘Rawamangun Menggugat’. Para mahasiswa dari perguruan tinggi berjuluk ‘Kampus Pergerakan’ tersebut gerah terhadap kondisi bangsa Indonesia yang semakin mencekik rakyat. Penyebabnya adalah krisis ekonomi berkepanjangan, komersialisasi pendidikan yang semakin ugal-ugalan, hingga abrasi ruang aman bagi setiap masyarakat sipil. “Rawamang

Jumat Siang, Aliansi UNJ Melawan Suarakan 15 Tuntutan dalam ‘Rawamangun Menggugat’

Siasati Putusan MK, Revisi UU Polri Berpotensi Kembalikan Dwifungsi Aparat

Pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghasilkan sejumlah catatan kritis. Yang paling menjadi sorotan besar publik adalah hadirnya Pasal 28A yang mengatur tentang penugasan anggota kepolisian aktif di luar institusi. Ketentuan baru tersebut secara mendasar melonggarkan pembatasan ketat yang berlaku dalam Pasal 28 Ayat 3. Pada aturan terdahulu, setiap anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian wajib mengundurkan diri at

Siasati Putusan MK, Revisi UU Polri Berpotensi Kembalikan Dwifungsi Aparat

Bawa 5 Tuntutan untuk Pemerintahan Prabowo, Mahasiswa Gelar Aksi ‘Menuju Indonesia Bangkrut’

Aksi ‘Menuju Indonesia Bangkrut’ akan berlangsung di sejumlah titik vital Jakarta, Jumat (12/6/2026) pagi besok. Unjuk rasa itu digelar oleh sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta organisasi pelajar dan pemuda lainnya yang tergabung dalam aliansi. Gerakan tersebut mencerminkan puncak krisis kepercayaan publik terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan. Yang mana, aksi ‘Menuju Indonesia Bangkrut’ membawa lima poin tuntutan untuk Presiden Republik Indonesia (RI), P

Bawa 5 Tuntutan untuk Pemerintahan Prabowo, Mahasiswa Gelar Aksi ‘Menuju Indonesia Bangkrut’

Ketua MKD DPR Dek Gam Bantah Terlibat Korupsi MBG

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sekaligus anggota Komisi III, Nazaruddin Dek Gam, membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Bantahan itu disampaikan menyusul beredarnya daftar nama yang dikaitkan dengan tersangka kasus korupsi MBG, Sony Sonjaya, di media sosial dan berbagai platform digital. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan informasi yang mengaitkan dirinya dengan perkara ter

Ketua MKD DPR Dek Gam Bantah Terlibat Korupsi MBG

Pertamax Naik 30 Persen, Legislator NasDem Usul Gaji DPR Dipotong Separuh

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter yang berlaku mulai 10 Juni 2026 mendapat sorotan tajam dari kalangan DPR sendiri. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, menilai situasi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik dan beban hidup rakyat terus bertambah berat. Sugeng meminta pemerintah jujur mengakui kondisi tersebut kepada publik sekaligus menunjukkan empati nya

Pertamax Naik 30 Persen, Legislator NasDem Usul Gaji DPR Dipotong Separuh

Tito Usul Bonus untuk Kepala Daerah di Tengah Maraknya OTT KPK

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan skema insentif atau bonus bagi kepala daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Menurut Tito, mekanisme tersebut diharapkan dapat mendorong kepala daerah lebih aktif dan kreatif dalam menggali sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Tito menilai pemberian insentif berbasis capaian PAD dapat menjadi dorongan agar kepala daerah lebih termotivasi men

Tito Usul Bonus untuk Kepala Daerah di Tengah Maraknya OTT KPK