AFU.id

Indeks Berita

Prabowo Restui Proyek Energi Senilai Rp70 Triliun yang Diajukan Jusuf Kalla

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla membawa proyek energi bernilai hingga Rp70 triliun saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Proyek itu dibahas JK bersama putranya, Solihin Kalla, yang juga CEO Kalla Group. Keduanya datang ke Istana atas permintaan pertemuan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. JK dan Solihin tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 14.30 WIB. Keduanya disambut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebel

Prabowo Restui Proyek Energi Senilai Rp70 Triliun yang Diajukan Jusuf Kalla

Menkes Pastikan Obat BPJS Aman di Tengah Tekanan Nilai Tukar Dolar

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan ketersediaan dan harga obat yang masuk dalam skema BPJS Kesehatan masih aman meski pelemahan rupiah berpotensi mendorong kenaikan harga obat di dalam negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sudah memantau pergerakan harga obat. Kemenkes juga telah memetakan kenaikan harga yang dinilai masih wajar maupun yang dianggap tidak masuk akal. “Jadi, harga obat kita udah lihat, kita udah list mana yang naiknya makes sense dan tidak m

Menkes Pastikan Obat BPJS Aman di Tengah Tekanan Nilai Tukar Dolar

Pagu Tak Cukup, Kemenkop Minta Tambahan Rp1,34 Triliun untuk Kopdes Merah Putih

Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk tahun 2027. Tambahan itu diajukan karena pagu awal Kemenkop dinilai belum cukup untuk membiayai sejumlah program prioritas, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pagu Kemenkop tahun 2027 semula hanya Rp542 miliar. Jika usulan tambahan disetujui, total anggaran Kemenkop akan naik menjadi Rp1,89 triliun. Ferry menyebut tambahan anggaran tersebut

Pagu Tak Cukup, Kemenkop Minta Tambahan Rp1,34 Triliun untuk Kopdes Merah Putih

Pembangunan Capai 10 Persen, Otorita IKN Minta Tambahan Rp15,5 Triliun untuk Kejar Target 2028

Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN meminta tambahan anggaran Rp15,5 triliun untuk tahun 2027. Usulan itu diajukan saat progres pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN mencapai sekitar 10 persen. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mengejar target pembangunan hingga 2028. Target itu berkaitan dengan rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota negara pada 2028. “Progresnya sekarang di lapangan untuk pembangunan kantor maupun kawasan

Pembangunan Capai 10 Persen, Otorita IKN Minta Tambahan Rp15,5 Triliun untuk Kejar Target 2028

Diduga Terlibat Kasus Korupsi MBG, Bima Arya: Hanya Jalankan Tugas Kemendagri

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto angkat suara setelah namanya disebut dalam pengembangan kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nama Bima mencuat setelah kuasa hukum tersangka berinisial SS menyebut ada sejumlah nama yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan atau BAP. Perkara itu saat ini masih ditangani aparat penegak hukum. Bima mengaku tidak mengetahui dasar penyebutan namanya dalam kasus tersebut. Ia menyatakan memilih menghormati proses huk

Diduga Terlibat Kasus Korupsi MBG, Bima Arya: Hanya Jalankan Tugas Kemendagri

Jual Beli Titik SPPG, Negara Berpotensi Boncos Rp12 Triliun Dalam Setahun

Pemerintah menemukan pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kelebihan titik dapur itu disebut berpotensi membebani anggaran negara hingga Rp12 triliun per tahun. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan tata kelola program MBG yang berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan persoalan dalam pelaksanaan MBG sudah menjadi perhatian pemerintah. M

Jual Beli Titik SPPG, Negara Berpotensi Boncos Rp12 Triliun Dalam Setahun

Demo Mahasiswa Hari Ini, Warga Jakarta Diimbau Hindari Sudirman-Thamrin

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengimbau warga mengantisipasi perjalanan pada Jumat (12/6/2026) karena sejumlah aksi penyampaian pendapat digelar di beberapa titik Ibu Kota. Kawasan Sudirman-Thamrin, Bundaran HI, Kebon Sirih, Monas, Gambir, hingga Rawamangun berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin meminta masyarakat merencanakan perjalanan sejak awal. Warga yang harus melintas di sekitar lokasi aksi disarankan menggunakan rute alternatif. “K

Demo Mahasiswa Hari Ini, Warga Jakarta Diimbau Hindari Sudirman-Thamrin

Danantara Potong Ratusan BUMN, Karyawan Dipindah Tanpa PHK

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam proses perampingan besar-besaran badan usaha milik negara (BUMN). Meski jumlah perusahaan akan dipangkas drastis, seluruh karyawan dipastikan tetap dipertahankan dan dialihkan ke entitas hasil konsolidasi. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan saat ini pihaknya tengah menjalankan program streamlining untuk memangkas jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan m

Danantara Potong Ratusan BUMN, Karyawan Dipindah Tanpa PHK

BPJS Kesehatan: Tak Ada Denda Tunggakan Iuran, Isu Rp700 Ribu Hanya Salah Bayar

BPJS Kesehatan menegaskan tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penegasan itu disampaikan menyusul beredarnya informasi viral di media sosial yang menyebut peserta dikenai denda hingga sekitar Rp700 ribu karena menunggak iuran selama dua bulan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Jawa Tengah, Nuzuludin Hasan, menjelaskan peserta JKN hanya diwajibkan membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 agar status kepesertaan tetap akt

BPJS Kesehatan: Tak Ada Denda Tunggakan Iuran, Isu Rp700 Ribu Hanya Salah Bayar

BEM UI Demo “Menuju Indonesia Bangkrut”, Kritik APBN hingga Militerisme Sipil

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut membawa kritik terhadap kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Massa aksi dijadwalkan berkumpul lebih dulu di Lapangan FISIP UI sebelum bergerak menuju Bundaran HI. Melalui seruan aksi yang disampaikan di akun resminya, BEM UI membawa lima tuntutan utama. Tuntutan itu meliputi penghentian

BEM UI Demo “Menuju Indonesia Bangkrut”, Kritik APBN hingga Militerisme Sipil