AFU.id

Indeks Berita

Menteri ATR Minta Tambahan Anggaran Rp10 Triliun, Buat Apa Saja?

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6). “Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan ma

Menteri ATR Minta Tambahan Anggaran Rp10 Triliun, Buat Apa Saja?

Harga Obat-obatan Naik 20 Persen, Kemenkes: Masih Batas Wajar

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan kemungkinan kenaikan harga obat-obatan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kenaikan harga minyak tetap dalam batas wajar dan tidak akan melonjak tajam. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, harga obat-obatan untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan tidak naik dan tetap terjaga. "Harga obat kita sudah lihat mana yang naik yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Tapi untuk obat-obatan

Harga Obat-obatan Naik 20 Persen, Kemenkes: Masih Batas Wajar

PSI Pastikan Jokowi Segara Pakai Jaket Merah sebagai Dewan Pembina Partai

Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dipastikan segera menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Diketahui, meski belum menjabat apapun di PSI, Jokowi sudah gencar mempromosikan partai berlogo gajah ini. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengungkapkan memastikan, tidak lama lagi Jokowi bakal memakai jaket PSI secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina partai tersebut. Kata Grace, partai sedang berupaya mempercepat penyempurnaan str

PSI Pastikan Jokowi Segara Pakai Jaket Merah sebagai Dewan Pembina Partai

Kronologi CCTV di Bundaran HI Mati saat Demo Mahasiswa, Ada Apa?

Akses kamera pengawas atau CCTV di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) diduga tidak aktif pada Jumat (12/6/2026) saat demo mahasiswa berlangsung. Muncul dugaan bahwa CCTV di kawasan itu sengaja dimatikan. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak dapat memantau situasi lalu lintas maupun aktivitas di salah satu titik paling strategis di pusat Jakarta secara langsung. Berdasarkan pantauan melalui situs LewatMana, sejumlah kamera pengawas yang biasanya menampilkan kondisi Bundaran HI dan sekitar

Kronologi CCTV di Bundaran HI Mati saat Demo Mahasiswa, Ada Apa?

Polda Metro Jaya Tidak Tahu CCTV di Bundaran HI Mati saat Demo Mahasiswa Berlangsung

Sejumlah kamera pengawas atau CCTV di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) diduga mati saat demo mahasiswa berlangsung, Jumat (12/6). Polda Metro Jaya mengaku belum tahu mengenai isu itu dan akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengaku akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta soal informasi CCTV mati itu. "Nah, kami juga akan komunikasikan dengan Diskominfo Provinsi DKI terkait tentang CCTV. Makanya kami komunikasikan, karena kebe

Polda Metro Jaya Tidak Tahu CCTV di Bundaran HI Mati saat Demo Mahasiswa Berlangsung

Pemorov DKI Jakarta Bantah CCTV di Bundaran HI Mati saat Demo Mahasiswa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantah isu bahwa kamera pengawas (CCTV) di kawasan Bundaran HI tidak berfungsi saat demo berlangsung. Bantahan itu muncul setelah ramai di media sosial soal CCTV di Bundaran HI nonaktif selama demo mahasiswa berlangsung pada Jumat (13/6/2026). Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Marulina Dewi memastikan CCTV milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Bundaran HI dalam kondisi prima dan berfungsi sebagaimana mestinya. "Kami pastikan operasion

Pemorov DKI Jakarta Bantah CCTV di Bundaran HI Mati saat Demo Mahasiswa

Kasus Korupsi MBG, Kejagung Beberkan Skema Jual-Beli Dapur hingga Pengadaan

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dua modus utama yang tengah disidik dalam kasus korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025–2026. Penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidikan saat ini difokuskan pada dua klaster korupsi yang berjalan secara paralel. Klaster pertama berkaitan dengan praktik

Kasus Korupsi MBG, Kejagung Beberkan Skema Jual-Beli Dapur hingga Pengadaan

Pasokan BBM dan Batu Bara Terganggu, Ketahanan Energi Nasional Terancam

Pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan batu bara untuk pembangkit listrik menjadi perhatian dalam menjaga ketahanan energi nasional. Gangguan pada dua pasokan tersebut dinilai dapat memengaruhi keandalan listrik bagi masyarakat dan sektor industri. Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K Yunianto mengatakan ketersediaan BBM dan batu bara merupakan faktor dasar yang harus dijaga bersama. “Ketersediaan BBM dan batu bara bagi pembangkit listrik merupakan hal mendasar yang harus kita jaga bersama. Ini bukan

Pasokan BBM dan Batu Bara Terganggu, Ketahanan Energi Nasional Terancam

Marthinus Hukom Raih Gelar Doktor Filsafat Terorisme

Komjen Pol. Marthinus Hukom berhasil meraih gelar doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta hari ini, Minggu (13/6/2026). Setelah pengujian yang panas selama hampir dua jam, jenderal bintang tiga aktif asal Maluku ini sukses melewati Ujian Terbuka Promosi Doktor dalam bidang Filsafat Terorisme. Kuliah doktoral ini dijalaninya dalam waktu enam tahun sejak tahun 2000. "Ini ujian kesabaran, ketahanan mental, dan kekuatan fisik yang tidak ringan," kata pria yang kini telah berusi

 Marthinus Hukom Raih Gelar Doktor Filsafat Terorisme

Cegah Kecelakaan, Komisi V DPR Desak KAI Evaluasi Total Perlintasan Sebidang Kereta Api

Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, mendesak Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melakukan perombakan dan evaluasi total terhadap seluruh perlintasan sebidang di Indonesia. Langkah ini dinilai mendesak demi menjamin keselamatan pengguna jalan serta kelancaran perjalanan kereta api. Danang menyatakan bahwa proses pembenahan ini wajib dimulai dengan menginventarisasi seluruh titik perlintasan sebidang secara komprehen

Cegah Kecelakaan, Komisi V DPR Desak KAI Evaluasi Total Perlintasan Sebidang Kereta Api