AFU.id

Indeks Berita

Dudung Akui Ada Masalah di Lapangan, MBG Bakal Dievaluasi Menyeluruh

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengakui masih ada persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Pemerintah disebut akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang agar program tersebut lebih tepat sasaran. Hal itu disampaikan Dudung dalam dialog terbuka “Ngopi Bareng Kepala Staf Kepresidenan” bersama mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) di Malang, Jawa Timur, Jumat (12/6/2026). Dalam forum tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah

Dudung Akui Ada Masalah di Lapangan, MBG Bakal Dievaluasi Menyeluruh

BRIN Kembangkan Material Baru untuk Produksi Hidrogen Bersih

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan material baru untuk meningkatkan produksi hidrogen dan oksigen bersih melalui proses pemisahan air atau water splitting . Material tersebut berupa komposit NiFe-LDH/Ag₃PO₄ . Pengembangan ini diarahkan untuk mendukung produksi energi bersih yang lebih efisien dan berkelanjutan. Peneliti Pusat Riset Katalisis BRIN, Yusuf Mathiinul Hakim, mengatakan hidrogen menjadi salah satu sumber energi bersih yang penting dalam transisi menuju energi berkel

BRIN Kembangkan Material Baru untuk Produksi Hidrogen Bersih

Kemdiktisaintek Soroti Krisis Sampah, Mahasiswa Didorong Hadirkan Solusi Nyata

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan. Mahasiswa didorong ikut hadir di tengah masyarakat untuk membantu mencari solusi yang lebih nyata dan berkelanjutan. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, Fauzan Adziman, mengatakan pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan teknis. Masalah tersebut juga berkaitan dengan ekonomi, tata kelola, hingga perubaha

Kemdiktisaintek Soroti Krisis Sampah, Mahasiswa Didorong Hadirkan Solusi Nyata

KAI Daop 1 Jakarta Tutup 27 Perlintasan Liar, Target 49 Titik pada 2026

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta telah menutup 27 perlintasan liar pada 2026. Jumlah itu setara 55,10 persen dari total target 49 perlintasan sebidang yang akan ditutup tahun ini. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan penutupan perlintasan liar dilakukan untuk menekan risiko kecelakaan di jalur kereta api. “Upaya ini merupakan langkah nyata KAI dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat,” kata Franoto dalam keterang

KAI Daop 1 Jakarta Tutup 27 Perlintasan Liar, Target 49 Titik pada 2026

Gudang PVC di Pluit Jakut Kebakaran, Proses Pendinginan Masih Berlangsung

Sebuah gudang penyimpanan PVC di Jalan Pluit Karang Karya Barat, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, terbakar pada Sabtu (13/6/2026) siang. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran beserta 70 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menerima laporan peristiwa tersebut pada pukul 14.35 WIB. Petugas dari Pos Pejagalan tiba di lokasi pada pukul 14.46 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman. "Obje

Gudang PVC di Pluit Jakut Kebakaran, Proses Pendinginan Masih Berlangsung

Sembunyi di Bali, Dua Buron Pencabulan dan Pencurian Ditangkap Polres Situbondo

Anggota Satreskrim Polres Situbondo meringkus dua daftar pencarian orang (DPO) kasus pencurian dan pencabulan yang bersembunyi di Pulau Bali, Minggu (14/6/2026). Kedua tersangka, yakni DEF (38) dan KF (40), langsung dibawa ke Mapolres Situbondo untuk penyidikan lebih lanjut. "Meskipun melarikan diri ke luar daerah, kami tidak akan berhenti melakukan pencarian," tegas Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie. Penangkapan pertama dilakukan terhadap DEF, warga Kecamatan Banyuputih, atas kasus pe

Sembunyi di Bali, Dua Buron Pencabulan dan Pencurian Ditangkap Polres Situbondo

Polsek Tangerang Kota Bongkar Sindikat Obat Keras, Ratusan Ribu Pil Ilegal Disita

Polres Metro Tangerang Kota tengah memburu pemasok utama ratusan ribu butir obat keras ilegal di wilayah Tangerang. Pengejaran ini dilakukan usai kepolisian menggerebek sebuah kontrakan di kawasan Poris dan menyita 135.346 butir obat keras tanpa izin edar pada Jumat (12/6/2026). "Polisi sedang memburu pemasok yang diduga menjadi sumber utama peredaran obat keras tersebut," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol. Raden Muhammad Jauhari di Tangerang, dikutip Minggu (14/6). Pengungkapan kasu

Polsek Tangerang Kota Bongkar Sindikat Obat Keras, Ratusan Ribu Pil Ilegal Disita

KUHP Baru Berlaku, Bamsoet Minta Hak Korban Mafia Tanah Segera Dipulihkan

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas mafia tanah. Aturan ini dinilai ampuh untuk membongkar praktik manipulasi keterangan palsu dan pemalsuan dokumen resmi. "Walaupun tidak secara khusus menggunakan istilah mafia tanah, berbagai pasal mengenai pemalsuan akta autentik dapat menjadi instrumen efektif untuk menjerat para pelaku," ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (14/6/2026). Bamsoet

KUHP Baru Berlaku, Bamsoet Minta Hak Korban Mafia Tanah Segera Dipulihkan

Kodaeral VIII Gagalkan Penyelundupan Sianida dan Barang Ilegal Miliaran Rupiah dari Filipina

Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal asal Filipina bernilai lebih dari Rp1 miliar di perairan Sulawesi Utara pada Jumat (12/6/2026). Penindakan ini bermula dari informasi intelijen mengenai pergerakan kapal pumpboat ARRIL yang masuk menggunakan bendera Indonesia. "Digagalkannya penyelundupan barang ilegal tersebut dilakukan pada Jumat, 12 Juni 2026 oleh Tim QR-8 Kodaeral VIII," ungkap Komandan Kodaeral VIII Laksamana Muda TNI Dery T

Kodaeral VIII Gagalkan Penyelundupan Sianida dan Barang Ilegal Miliaran Rupiah dari Filipina

DPR Minta Sistem Imigrasi Terintegrasi, Soroti Ketidaktransparanan Data WNA

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendesak penerapan digitalisasi sistem keimigrasian yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat pengawasan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. “Data yang disajikan selama ini sering menimbulkan pertanyaan karena kami menduga masih ada ketidaktransparanan. Untuk itu perlu digitalisasi yang lebih transparan agar akses data dapat dilakukan secara nasional dan terintegrasi

DPR Minta Sistem Imigrasi Terintegrasi, Soroti Ketidaktransparanan Data WNA