AFU.id

Indeks Berita

Push-up Hingga Tak Diberi Makan, Begini Hukuman Fisik di Latihan Militer SPPI

Komandan Latihan (Danlat) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Brigif 1 Marinir, Letkol (Mar) Agus, mengonfirmasi adanya hukuman fisik bagi calon pengelola koperasi yang tidak disiplin selama mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil). Agus menegaskan, bentuk hukuman yang diberikan pelatih disesuaikan dengan tingkat kesalahan peserta dan tidak disamakan dengan standar hukuman di lingkungan

Push-up Hingga Tak Diberi Makan, Begini Hukuman Fisik di Latihan Militer SPPI

Geledah Kantor BPK Sumsel, KPK Sita Dokumen Rekayasa Audit Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen penting usai menggeledah kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan, terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison pada Kamis (25/6/2026). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti dalam penggeledahan tersebut, di antaranya dokumen kertas kerja pemeriksaan serta dokumen perubahan hasil temuan dari status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar T

Geledah Kantor BPK Sumsel, KPK Sita Dokumen Rekayasa Audit Muara Enim

Re-design BUMN Via Danantara, Langkah Strategis Optimalkan Perlindungan Doktrin Business Judgement Rule

Penerapan prinsip Business Judgment Rule menjadi pilar krusial dalam memperkuat sistem tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Doktrin hukum itu memberikan ruang inovasi yang aman bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis strategis tanpa rasa takut. Isu tersebut dikupas tuntas dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncenroed (AFU) bertajuk ‘Re-design BUMN Via Danantara dan Jebakan Hukum: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris?’ .

Re-design BUMN Via Danantara, Langkah Strategis Optimalkan Perlindungan Doktrin Business Judgement Rule

BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran, DEN Sebut Orang Kaya Nikmati Manfaat Lebih Besar

Anggota Dewan Energi Nasional atau DEN, Fadhil Hasan, menyoroti penyaluran subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang dinilai masih belum tepat sasaran. Ia menyebut manfaat subsidi dan kompensasi energi lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Fadhil mengatakan pemerintah perlu memastikan subsidi energi diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Sebab, dalam skema yang berjalan saat ini masih terjadi kesalahan sasaran atau inclusion error. “Dalam skema subsidi yang

BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran, DEN Sebut Orang Kaya Nikmati Manfaat Lebih Besar

Pembajakan Buku Mengancam Ekosistem Literasi, Revisi UU Sistem Perbukuan Tak Kunjung Beres

Praktik pembajakan buku di Indonesia kian merajalela dan mengancam ekosistem literasi nasional. Rantai bisnis ilegal ini tidak hanya merugikan penulis dan penerbit secara finansial, tetapi juga membunuh intelektualisme di tengah upaya peningkatan minat baca masyarakat. Investigasi yang dilakukan Kompas pada Mei 2026 mengungkap bahwa pembajakan buku di Indonesia dijalankan melalui rantai bisnis yang terstruktur, melibatkan bandar atau agen buku, percetakan ilegal, operator percetakan, sales, hing

Pembajakan Buku Mengancam Ekosistem Literasi, Revisi UU Sistem Perbukuan Tak Kunjung Beres

Minyak Dunia Sudah Turun, Mengapa Harga Pertamax Belum Ikut Turun?

Harga minyak mentah dunia mulai turun setelah ketegangan geopolitik di Timur Tengah mereda. Namun, harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi jenis Pertamax di dalam negeri belum ikut mengalami penyesuaian. Kondisi ini memunculkan pertanyaan karena pemerintah sebelumnya menyatakan harga BBM nonsubsidi pada prinsipnya mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Berdasarkan data Reuters, harga minyak dunia pada Kamis (25/6/2026) sudah turun mendekati level sebelum perang Iran. Brent futures turun k

Minyak Dunia Sudah Turun, Mengapa Harga Pertamax Belum Ikut Turun?

DPR Usul AI Bantu Daerah Krisis Dokter, Menkes: Dokter Tetap Harus Sentuh Pasien

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengusulkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu layanan kesehatan di daerah yang masih kekurangan dokter. Nihayatul menilai AI dapat menjadi alat bantu sementara untuk menjembatani keterbatasan tenaga medis di daerah. “Bisa enggak ya, Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis, kita bisa dibantu AI untuk membantu pasien menganalisis penyakit?” kata Nihayatul dalam rapat kerja b

DPR Usul AI Bantu Daerah Krisis Dokter, Menkes: Dokter Tetap Harus Sentuh Pasien

Gerindra Yakin Gibran Tak Terlibat Suap Mahasiswa UBK, Tak Perlu Klarifikasi

Partai Gerindra membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah polemik pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang Rp20 juta usai aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Gibran. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan dugaan penerimaan uang tersebut tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan Wapres. Bambang menyebut informasi yang beredar saat ini masih sebatas pengakuan sepihak dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UB

Gerindra Yakin Gibran Tak Terlibat Suap Mahasiswa UBK, Tak Perlu Klarifikasi

DPR: Sony Sonjaya Tak Layak Dapat Perlindungan LPSK

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, tidak layak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurutnya, lembaga tersebut dibentuk untuk melindungi saksi dan korban yang menghadapi ancaman akibat keterangan yang mereka berikan dalam proses hukum, bukan untuk pihak yang sudah berstatus tersangka. Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan, LPSK harus berhati-hati agar langkahnya tidak menim

DPR: Sony Sonjaya Tak Layak Dapat Perlindungan LPSK

Ancaman PHK Massal Mengintai, Mana Program Padat Karya Pemerintah?

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sejumlah sektor industri di Tanah Air kian memprihatinkan. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 23.470 pekerja terkena PHK. Angka ini diprediksi akan terus melonjak dalam waktu dekat. Ancaman PHK massal mengintai dari dua sumber utama: lonjakan harga gas industri yang membebani sektor keramik, serta rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif asal Jepang ke Vietnam. Berdasarkan data yan

Ancaman PHK Massal Mengintai, Mana Program Padat Karya Pemerintah?