AFU.id

Indeks Berita

Karut-Marut BUMN: Prabowo Mengeluh Rugi, Mau Dirampingkan, Tetapi Tetap Jadi Tempat Bagi-Bagi Jabatan Pendukung

Presiden Prabowo berkali-kali mengeluh soal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu merugi. Terakhir, dalam pidatonya saat menutup acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026), keluhan Prabowo sangat spesifik menyoroti pemborosan anggaran untuk membayar fasilitas pejabat BUMN yang perusahaannya terus merugi. Prabowo bahkan langsung memanggil COO Danantara, Dony Oskaria, di depan forum untuk menegaskan target peramping

Karut-Marut BUMN: Prabowo Mengeluh Rugi, Mau Dirampingkan, Tetapi Tetap Jadi Tempat Bagi-Bagi Jabatan Pendukung

RUU KKS Dibahas, Ahli Ingatkan Ancaman Siber Tak Bisa Dilawan SDM Gagap

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber atau RUU KKS dinilai tidak cukup hanya mengatur teknologi dan kelembagaan. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM juga harus menjadi perhatian utama agar negara tidak gagap saat menghadapi serangan siber. Praktisi ketahanan dan keamanan siber Ardi Sutedja mengatakan salah satu persoalan yang kerap muncul dalam penanganan insiden siber adalah frozen action. Kondisi itu terjadi ketika petugas yang sudah mengikuti pelatihan justru tidak

RUU KKS Dibahas, Ahli Ingatkan Ancaman Siber Tak Bisa Dilawan SDM Gagap

Prabowo Akan Beri Amnesti Ribuan Napi dengan Syarat Mengikuti Pelatihan Militer

Rencana lama Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti bagi puluhan ribu narapidana, dengan syarat mengikuti pelatihan militer dan menjadi komponen cadangan, kembali mengemuka. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, amnesti akan diberikan pada hari hemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. "Informasinya pada saat 17 Agustus nanti akan ada pemberian amnesti kepada warga binaan pemasyarakatan," ujar Agus Andrianto di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan

Prabowo Akan Beri Amnesti Ribuan Napi dengan Syarat Mengikuti Pelatihan Militer

Komentar Judol Melonjak 128 Persen, Komdigi Gandeng Meta Berantas Bot

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersama Meta membentuk tim bersama untuk menangani lonjakan spam promosi judi online di kolom komentar media sosial. Langkah itu diambil setelah Komdigi mencatat peningkatan spam promosi judi online sekitar 128 persen dalam dua pekan terakhir dibandingkan rata-rata temuan pada Januari hingga Juni 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan modus promosi judi online kini banyak menyasar kolom komentar akun-akun dengan jangkauan publ

Komentar Judol Melonjak 128 Persen, Komdigi Gandeng Meta Berantas Bot

Kemhan Bantah Pelatihan Kopdes Militeristik: Baris-Berbaris untuk Kekompakan

Kementerian Pertahanan membantah pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih masih bernuansa militeristik. Materi Peraturan Baris-Berbaris atau PBB yang masih diberikan dalam Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial disebut hanya untuk melatih kekompakan peserta. Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Puskesad), Kolonel Ckm Shohibul Hilmi, mengatakan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indones

Kemhan Bantah Pelatihan Kopdes Militeristik: Baris-Berbaris untuk Kekompakan

60 Ribu Calon Mahasiswa PTN Batal Daftar Ulang, Biaya Kuliah Jadi Kendala

Sebanyak 60.131 calon mahasiswa yang telah lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) pada 2025 tercatat tidak melakukan daftar ulang. Merespons kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memperluas program beasiswa sekaligus menambah porsi afirmasi bagi mahasiswa yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Menurut Lalu, negara perlu memastikan persoalan biaya tidak menjadi alasan utam

60 Ribu Calon Mahasiswa PTN Batal Daftar Ulang, Biaya Kuliah Jadi Kendala

Digitalisasi Bansos Diperluas ke 43 Daerah, Pemerintah Pakai AI untuk Olah Data

Pemerintah memperluas proyek digitalisasi perlindungan sosial ke 43 kabupaten dan kota. Program tersebut ditargetkan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026. Perluasan dilakukan setelah pemerintah menjalankan proyek percontohan di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah daerah diminta mendukung percepatan implementasi program agar peluncuran nasional berjalan sesuai target. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan digitalisasi perlindungan sosial menjadi bagian dari percepatan transformas

Digitalisasi Bansos Diperluas ke 43 Daerah, Pemerintah Pakai AI untuk Olah Data

Polemik Pajak JHT: Mengapa Tabungan Hari Tua Buruh Tetap Dipotong Pemerintah?

Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5 persen atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) kembali memicu polemik. Berbagai organisasi buruh menilai kebijakan itu tidak adil karena uang tersebut merupakan tabungan yang dikumpulkan dari potongan gaji selama puluhan tahun. Terlebih, saat ini buruh sedang terancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tekanan ekonomi. Ketentuan pajak atas JHT bukan kebijakan baru, ia telah berlaku sejak 2009 dan merupakan bagian dari sistem perpajakan y

Polemik Pajak JHT: Mengapa Tabungan Hari Tua Buruh Tetap Dipotong Pemerintah?

Anggaran Riset Nasional Naik Rp4 Triliun, DPR Sebut Idealnya Rp7-8 Triliun

Tambahan anggaran riset nasional sebesar Rp4 triliun pada 2026 dinilai belum ideal. DPR menyebut kebutuhan anggaran riset seharusnya berada di kisaran Rp7 triliun hingga Rp8 triliun agar mampu menjawab kebutuhan banyak sektor. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan riset nasional tidak bisa dibiayai secara terbatas karena mencakup banyak bidang strategis. Karena itu, tambahan anggaran harus disertai perencanaan yang tepat dan hasil yang dapat diterapkan. “Kalau perhitungan ka

Anggaran Riset Nasional Naik Rp4 Triliun, DPR Sebut Idealnya Rp7-8 Triliun

Tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026–2030 Resmi Disetujui DPR

Tujuh nama anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030 resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Persetujuan itu diambil setelah Komisi I DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) terhadap para calon. Ketujuh anggota KIP yang ditetapkan adalah Handoko Agung Saputro, Hafidhah Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joemarthine, Chandra Rini, dan Purwand

Tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026–2030 Resmi Disetujui DPR