AFU.id

Indeks Berita

Wakil Kepala BGN Kabur Tanpa Komentar soal Laporan Rangkap Jabatan ICW

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari tidak menjawab saat dicecar pertanyaan wartawan mengenai isu rangkap jabatan dalam jajaran pimpinan lembaganya. Sikap bungkam itu ditunjukkan Agustina usai menyelesaikan agenda audiensi pencegahan korupsi di Gedung KPK, Selasa (7/7/2026). Saat dikonfirmasi mengenai dugaan rangkap jabatan pimpinan BGN sebagai komisaris di sejumlah perusahaan BUMN, Agustina tidak memberikan respons sama sekali. Berdasarkan informasi dari wartawan di lapangan

Wakil Kepala BGN Kabur Tanpa Komentar soal Laporan Rangkap Jabatan ICW

Papua Kembali Memanas, Waka MPR Sebut Penanganannya Tanggung Jawab Wapres

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengingatkan Wakil Presiden agar menjalankan mandatnya dalam penanganan persoalan Papua yang kembali diwarnai konflik dan kekerasan. Pernyataan itu disampaikan menyusul penyerangan serta pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation di Balinggama. Konflik bersenjata di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, juga mengakibatkan seorang perempuan yang tengah hamil tujuh bulan meninggal dunia. Bambang mengatakan Papua memilik

Papua Kembali Memanas, Waka MPR Sebut Penanganannya Tanggung Jawab Wapres

Aduan Sampah Tak Wajib Ditindaklanjuti, UU Pengelolaan Sampah Digugat ke MK

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai tidak mewajibkan pemerintah menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penumpukan maupun pembuangan sampah liar. Gugatan tersebut diajukan Dudy Mempawardi Saragih melalui perkara Nomor 255/PUU-XXIV/2026. Sidang perdana pengujian undang-undang itu digelar di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Pemohon mempersoalkan Pasal 11 ayat (1) huruf b yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berper

Aduan Sampah Tak Wajib Ditindaklanjuti, UU Pengelolaan Sampah Digugat ke MK

Rp67 Triliun Anggaran Pendidikan Tak Terpakai, Amanat 20 Persen APBN Gagal Dipenuhi

Sekitar Rp67 triliun anggaran pendidikan tidak terealisasi sepanjang 2025. Kondisi itu membuat porsi belanja pendidikan hanya mencapai 19,11 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lebih rendah dari batas minimal 20 persen yang diamanatkan konstitusi. Pemerintah sebelumnya menetapkan pagu anggaran pendidikan sebesar Rp724 triliun. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp656 triliun atau sekitar 90,68 persen hingga akhir tahun anggaran. Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Didik Harya

Rp67 Triliun Anggaran Pendidikan Tak Terpakai, Amanat 20 Persen APBN Gagal Dipenuhi

Restorasi Candi Prambanan Disepakati, Indonesia-India Tetapkan Tahun Tagore-Dewantara

Indonesia dan India menyepakati kerja sama pelestarian warisan budaya melalui rencana restorasi dan konservasi Kompleks Candi Prambanan. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) di bidang kebudayaan yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Presiden Prabowo menyambut baik keterlibatan Pemerintah India dalam upaya pelestarian situs warisan dunia UNESCO tersebut. Menurutnya, ke

Restorasi Candi Prambanan Disepakati, Indonesia-India Tetapkan Tahun Tagore-Dewantara

Anggaran Minim, Mampukah Komnas Perempuan Tangani Ratusan Ribu Kasus Kekerasan?

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menghadapi tantangan dalam menjalankan mandatnya di tingkat nasional. Di tengah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, lembaga negara tersebut hanya memiliki pagu anggaran sekitar Rp49,2 miliar pada 2026, bahkan sempat mengalami pemangkasan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Padahal, berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang tercatat sepanjang

Anggaran Minim, Mampukah Komnas Perempuan Tangani Ratusan Ribu Kasus Kekerasan?

16 Kesepakatan RI-India Diteken, Pertahanan dan Mineral Masuk Agenda Strategis

Indonesia dan India memperluas kerja sama bilateral melalui penandatanganan 16 dokumen kerja sama yang mencakup sektor pertahanan, teknologi, mineral, kesehatan, pertanian, hingga pendidikan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan langsung penandatanganan dokumen tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (7/7/2026). Kesepakatan tersebut terdiri atas kerja sama antarinstansi pemerintah maupun antarperusahaan. Beberapa sektor strategis yang masuk dalam dok

16 Kesepakatan RI-India Diteken, Pertahanan dan Mineral Masuk Agenda Strategis

Kejar Target Nasional, Sejumlah Kopdes Dibangun Jauh dari Permukiman Warga

Program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai menghadapi persoalan pada tahap implementasi. Sejumlah bangunan koperasi yang berdiri di lokasi jauh dari pusat permukiman atau berada di kawasan nonpermukiman memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian lokasi dengan kebutuhan masyarakat desa. Sorotan muncul setelah sejumlah video bangunan Kopdes Merah Putih beredar di media sosial. Bangunan di kawasan Ngarai Sianok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, serta Stone Garden, Kabupaten Bandun

Kejar Target Nasional, Sejumlah Kopdes Dibangun Jauh dari Permukiman Warga

Borok MBG Dibongkar KPK, Nanik Malah Tak Muncul Seusai Audiensi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang tak muncul memberikan penjelasan kepada wartawan seusai mengikuti audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/7/2026). Pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, itu membahas hasil kajian terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPK menemukan 10 persoalan yang mencakup potensi korupsi, inefisiensi, dan maladministrasi akibat tata kelola serta pengawasan yang belum memadai. Nanik sebelumnya datang bersama Wakil Kepal

Borok MBG Dibongkar KPK, Nanik Malah Tak Muncul Seusai Audiensi

Pajak JHT Diprotes, Said Iqbal Sebut Ribuan Buruh Akan Geruduk Kantor Purbaya

Ribuan buruh disebut bakal menggelar unjuk rasa di kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (9/7/2026). Aksi tersebut akan menuntut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghapus pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengaku telah menerima tembusan surat pemberitahuan aksi tersebut. Massa diperkirakan berjumlah 1.000 hingga 1.500 orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. “Saya mene

Pajak JHT Diprotes, Said Iqbal Sebut Ribuan Buruh Akan Geruduk Kantor Purbaya