AFU.id

Indeks Berita

Banggar DPR Jamin Defisit APBN 2026 Tak Akan Jebol 3 Persen Meski Rupiah Tertekan

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan bahwa fondasi fiskal Indonesia tetap dalam kondisi stabil dan terjaga meskipun dihantam berbagai sentimen negatif global. Ketua Banggar menyatakan bahwa pemerintah dan DPR berkomitmen penuh untuk mematuhi koridor hukum terkait defisit anggaran maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Keyakinan ini didasari oleh realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari Januar

Banggar DPR Jamin Defisit APBN 2026 Tak Akan Jebol 3 Persen Meski Rupiah Tertekan

Sikapi Harga Minyak Dunia, Misbakhun Ingatkan Risiko 'Administered Price Inflation'

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan Pemerintah untuk waspada terhadap risiko inflasi yang dipicu oleh harga yang diatur pemerintah (administered price inflation) jika harga BBM subsidi dinaikkan secara gegabah. Misbakhun menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak domino pada sektor transportasi dan pangan karena meningkatnya biaya produksi. Hal ini dinilai akan menekan daya beli masyarakat dan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. "Respons kita har

Sikapi Harga Minyak Dunia, Misbakhun Ingatkan Risiko 'Administered Price Inflation'

Misbakhun: Kenaikan Harga BBM Subsidi Harus Menjadi Opsi Paling Terakhir

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi meski APBN mulai tertekan akibat gejolak di Timur Tengah. Misbakhun menegaskan bahwa opsi menaikkan harga harus menjadi langkah pamungkas setelah seluruh skenario mitigasi dilakukan. "Kami meminta agar opsi menaikkan harga BBM menjadi opsi yang paling akhir. Pemerintah harus melakukan eksersis mendalam terhadap komponen pembentuk harga sebelum

Misbakhun: Kenaikan Harga BBM Subsidi Harus Menjadi Opsi Paling Terakhir

Rupiah Sempat Tembus Rp17.000 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Segera Mitigasi Postur APBN

Gejolak geopolitik global mulai memberikan tekanan yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional. Melemahnya nilai tukar Rupiah yang dilaporkan menyentuh angka psikologis Rp17.000 per dolar AS, atau mengalami depresiasi sekitar 25 persen, serta melonjaknya harga minyak mentah dunia menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pembukaan masa persidangan kali ini. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak jajaran pemerintah, khususnya kementerian di bidang ekonomi dan keuangan

Rupiah Sempat Tembus Rp17.000 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Segera Mitigasi Postur APBN

Harga Minyak Mentah Tembus USD120, Ketua DPR Wanti-wanti Pemerintah Antisipasi Lonjakan Biaya Mudik Lebaran

Menjelang momentum hari raya Idul Fitri, kewaspadaan terhadap ancaman inflasi kian meningkat menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) yang dilaporkan sempat menembus angka 120 dolar AS per barel dikhawatirkan akan memicu efek domino terhadap biaya transportasi logistik dan tarif tiket penumpang angkutan mudik. Merespons kondisi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah agar segera menyiapkan skema intervensi pasar

Harga Minyak Mentah Tembus USD120, Ketua DPR Wanti-wanti Pemerintah Antisipasi Lonjakan Biaya Mudik Lebaran

Setelah Puncaki ASEAN, Kemenperin Target Industri Furniture Nasional Jadi Nomor 1 Dunia

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) menargetkan subsektor industri furniture nasional menjadi nomor satu dunia. Sebagai informasi, furniture merupakan cabang dari sektor industri pengolahan yang bertumbuh 5,30% sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut menjadi momentum bersejarah karena pertumbuhan industri kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi setelah 14 tahun, terakhir pada 2011. Kinerja positif tersebut sejalan dengan kontribusi industri pengolahan terhadap Produk D

Setelah Puncaki ASEAN, Kemenperin Target Industri Furniture Nasional Jadi Nomor 1 Dunia

Gembleng Kompetensi Industri Nasional, Kemenperin RI Kirim 4.000 SDM ke Jerman

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) terus berupaya menggembleng kualitas kompetensi industri nasional. Upaya tersebut untuk memastikan kesiapan tenaga kerja industri Indonesia memiliki kompetensi unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Salah satu langkahnya dengan melalui berbagai kerja sama internasional yang membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri nasional. Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaika

Gembleng Kompetensi Industri Nasional, Kemenperin RI Kirim 4.000 SDM ke Jerman

Konflik Iran-Israel Memanas, PKS Ingatkan Ancaman Lonjakan Harga Minyak Dunia

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak pecahnya konflik antara Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat (AS) sejak dua hari lalu. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah ini dinilai mengancam stabilitas ekonomi nasional, khususnya terkait harga minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menyatakan bahwa gejolak di Timur Tengah bukan sekadar isu luar negeri, melainkan ancaman nyata

Konflik Iran-Israel Memanas, PKS Ingatkan Ancaman Lonjakan Harga Minyak Dunia

Selat Hormuz Ditutup Imbas Konflik Iran-AS, Gubernur Jakarta Pastikan Kebutuhan Pokok Terkendali

Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi warga ibu kota tetap aman hingga perayaan Idul Fitri 2026 pada Minggu, 1 Maret 2026. Kepastian tersebut disampaikan merespons potensi gangguan rantai pasok global akibat penutupan Selat Hormuz buntut eskalasi konflik bersenjata antara Iran dengan Amerika Serikat (AS). "Jika Selat Hormuz ditutup pasti akan berdampak pada supply chain atau rantai pengiriman barang dan barang-barang mengalami kenaikan harga," ujar Pramon

Selat Hormuz Ditutup Imbas Konflik Iran-AS, Gubernur Jakarta Pastikan Kebutuhan Pokok Terkendali

Stop Impor 105 Ribu Mobil! Said Abdullah: Jangan Pakai APBN untuk Menghidupi Industri India

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit mobil niaga dari India segera dibatalkan. Alasannya tegas: kebijakan itu dinilai bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi domestik dan industri nasional. Said menilai, penggunaan dana APBN untuk pengadaan besar dari luar negeri justru berpotensi menggerus semangat kemandirian ekonomi. Apalagi, program strategis seperti makan bergizi gratis dir

Stop Impor 105 Ribu Mobil! Said Abdullah: Jangan Pakai APBN untuk Menghidupi Industri India