PDIP Tolak Rekomendasi KPK yang Batasi Ketum Hanya Boleh 2 Periode
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa pengaturan masa jabatan ketua umum partai merupakan kedaulatan internal organisasi. Penegasan tersebut sebagai respons atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan pembatasan masa jabatan bagi pimpinan partai politik (parpol). Yang mana, lembaga antirasuah Indonesia menyarankan agar jabatan ketum parpol hanya boleh maksimal dua periode. Hal tersebut hadir sebagai langkah mencegah praktik tindak pidana korupsi d














