AFU.id

Indeks Berita

Lelang Barang Sitaan Pajak Laku Rp1 Miliar, Uang yang Masuk ke Negara Baru Rp300 Juta

Lelang barang sitaan pajak di Jakarta Barat menghasilkan nilai penjualan Rp1,056 Miliar. Namun, penerimaan negara yang dibukukan dari lelang eksekusi itu baru mencapai lebih dari Rp300 Juta. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat menggelar lelang eksekusi serentak pada Kamis, (4/6/2026). Dari 13 objek lelang yang ditawarkan, tujuh objek berhasil terjual. “Kegiatan lelang eksekusi merupakan salah satu instrumen penegakan hukum perpajakan,” kata Farid dalam keterangan di Jakarta, J

Lelang Barang Sitaan Pajak Laku Rp1 Miliar, Uang yang Masuk ke Negara Baru Rp300 Juta

Kesempatan Setara bagi Disabilitas Perlu Dibuka Lewat Akses Kerja, Bukan Hanya Pelatihan

Penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja, berusaha, dan mengembangkan kemampuan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah melalui pelatihan keterampilan yang dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) bersama Kreasi Tuli Indonesia Foundation menggelar pelatihan ekonomi berupa pencetakan sablon bagi penyandang disabilitas. “Ini adalah bagian dari

Kesempatan Setara bagi Disabilitas Perlu Dibuka Lewat Akses Kerja, Bukan Hanya Pelatihan

Lebih dari 30 Ribu Warga Jakbar Terduga TBC, Baru 4 Ribu Pasien Ditangani

Pemerintah Kota Jakarta Barat terus mengintensifkan penanganan tuberkulosis (TBC) dengan memberikan pelayanan kepada 30.859 warga terduga TBC hingga akhir Mei 2026. Kepala Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat, Sahruna, mengatakan data monitoring program periode 1 Januari hingga 31 Mei 2026 mencatat puluhan ribu warga tersebut telah mendapatkan layanan pemeriksaan sesuai standar. Dalam periode lima bulan pertama 2026, penemuan dan penanganan kasus TBC di Jakarta Barat telah menjangkau 4.

Lebih dari 30 Ribu Warga Jakbar Terduga TBC, Baru 4 Ribu Pasien Ditangani

Kapal Nakal Belum Kapok, Laut RI Masih Jadi Sasaran Pencurian Ikan

Pencurian ikan masih menjadi ancaman besar di laut Indonesia meski ribuan kapal telah ditindak. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat 1.210 kapal terlibat praktik Illegal, Unreported and Unregulated Fishing sepanjang 2021 hingga Mei 2026. Dari penindakan itu, negara disebut berhasil mencegah potensi kerugian mencapai Rp16,6 Triliun. Angka tersebut menunjukkan pencurian ikan bukan sekadar pelanggaran nelayan asing, tetapi ancaman terhadap sumber daya laut dan ekonomi nasional. “IUU Fishing

Kapal Nakal Belum Kapok, Laut RI Masih Jadi Sasaran Pencurian Ikan

KPK: Negara Rugi Rp2 Triliun dari Korupsi Notifikasi BRI-Telkom via WhatsApp

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut tindak pidana korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan via SMS dan WhatsApp di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Telkom Indonesia. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara hingga hampir Rp2 triliun. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Jumat (5/6/2026) menyampaikan penyidikan dilakukan terkait penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum tanpa penetapan tersangka. Ia juga menegaskan kasus ini merupakan perkara baru yang tidak berka

KPK: Negara Rugi Rp2 Triliun dari Korupsi Notifikasi BRI-Telkom via WhatsApp

Benarkah Pungli Masih Marak di Birokrasi?

Pertanyaan mengenai masih maraknya praktik pungutan liar di lingkungan birokrasi kembali mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing senilai Rp145,5 Miliar di lingkungan Imigrasi. Di tengah proses penyidikan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku masih menerima laporan penyimpangan dari masyarakat. “Ini merupakan satu masukan penting, apalagi setelah KPK telah mengungkapkan t

Benarkah Pungli Masih Marak di Birokrasi?

Genjot Literasi dan Produktivitas Penulis, Pemerintah Tetapkan PPh Royalti 1,5 Persen

Pemerintah tetapkan kebijakan PPh final atas royalti sebesar 1,5 persen sebagai upaya untuk mendorong literasi serta meningkatkan produktivitas penulis di Indonesia. Kebijakan ini juga ditujukan memperkuat sektor kreatif berbasis pengetahuan. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limasento, menjelaskan kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah agar para penulis dapat terus menghasilkan karya secara produktif dan berkelanjutan. "Hampir setiap gagasan besar ber

Genjot Literasi dan Produktivitas Penulis, Pemerintah Tetapkan PPh Royalti 1,5 Persen

Pasar Kecantikan Janjikan Keuntungan Besar, Namun Tetap Dibayangi Produk Ilegal

Industri kecantikan dan wellness Indonesia terus tumbuh dan menjadi salah satu sektor yang menjanjikan bagi pelaku UMKM. Di tengah tren masyarakat yang semakin peduli pada kesehatan, perawatan diri, dan gaya hidup sehat, pasar ini menawarkan potensi keuntungan besar, namun tetap dibayangi peredaran produk ilegal. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Moraza menyebut sektor wellness dan kecantikan sebagai peluang usaha yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk meningkatkan pendapatan seka

Pasar Kecantikan Janjikan Keuntungan Besar, Namun Tetap Dibayangi Produk Ilegal

Dukung Pariwisata Hijau, Pemkot Yogyakarta Percepat Konversi Bentor ke Becak Listrik

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menargetkan 500 becak listrik beroperasi pada 2026 sebagai bagian dari upaya mendukung pariwisata hijau dan transportasi ramah lingkungan. Program tersebut dilakukan melalui konversi becak motor menjadi becak listrik guna mengurangi emisi. “Konversi ini bukan penambahan kendaraan baru, melainkan penggantian dari bentor (becak motor) menjadi becak listrik,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan, Jumat (5/6/2026). Tahap awal konversi ke becak listrik di

Dukung Pariwisata Hijau, Pemkot Yogyakarta Percepat Konversi Bentor ke Becak Listrik

Kurangi Dolar, Pemerintah Buka Utang Yuan

Pemerintah membuka pintu utang dalam yuan untuk memperluas sumber pembiayaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mempromosikan rencana penerbitan Panda Bond ke China pada pertengahan Juni 2026. Panda Bond merupakan surat utang global berdenominasi yuan. Instrumen itu disiapkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. “Minggu depan saya akan ke China. Tanggal 16 ke China untuk promosi Panda Bond,” kata Purbaya dalam konferensi pers AP

 Kurangi Dolar, Pemerintah Buka Utang Yuan