AFU.id

Indeks Berita

Uang Pengganti Kerry Riza Naik Jadi Rp13,4 Triliun, Kejagung Tunggu Sikap Terdakwa

Kejaksaan Agung masih menunggu sikap Muhammad Kerry Adrianto Riza atas putusan banding dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Ardito Muwardi mengatakan jaksa menerima putusan banding tersebut. Namun, Kejagung masih menunggu apakah terdakwa dan penasihat hukumnya akan mengajukan upaya hukum lanjutan. “Namun perkara ters

Uang Pengganti Kerry Riza Naik Jadi Rp13,4 Triliun, Kejagung Tunggu Sikap Terdakwa

Krisis Gaji PPPK Masuk APBN, Cermin Otonomi Daerah yang Setengah Hati

Persoalan gagal bayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di puluhan daerah kembali memantik perdebatan serius di tingkat nasional. Kali ini bukan sekadar soal siapa yang harus membayar, melainkan menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar, apakah desain otonomi daerah yang selama ini berjalan benar-benar sudah diperhitungkan dengan matang? Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Abdul Gaffar Karim, menilai krisis ini bukan semata persoal

Krisis Gaji PPPK Masuk APBN, Cermin Otonomi Daerah yang Setengah Hati

Anggota DPRD Nonaktif Dituntut 2 Tahun dalam Korupsi Sarung dan Mukena

Jaksa menuntut legislator nonaktif Ahmad Zainuri dengan pidana dua tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan sarung dan mukena di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ia juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,008 miliar. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (11/6/2026). “Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana hukuman terhadap terdakwa Ahmad Zainuri dengan pidana penjara selama dua tahun,

Anggota DPRD Nonaktif Dituntut 2 Tahun dalam Korupsi Sarung dan Mukena

Dapur MBG Kebablasan 6.877 Titik, Pemerintah Hentikan Penambahan Dapur Baru

Pemerintah baru menghentikan sementara pembukaan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telanjur membengkak 6.877 titik dari rencana awal. Pembengkakan itu berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah semula merencanakan 21.000 titik SPPG. Namun, jumlah yang tercatat kini sudah mencapai 27.877 titik. “Rencana awal titik itu 21 ribu, teta

Dapur MBG Kebablasan 6.877 Titik, Pemerintah Hentikan Penambahan Dapur Baru

Bupati Muara Enim Diduga Siapkan Rp1,6 Miliar untuk Manipulasi Temuan Audit BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan suap yang kembali menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison bermula dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan BPK Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025 pada awal 2026. “Jadi, pada awal 2026, BPK Perwakilan Sumatera Selat

Bupati Muara Enim Diduga Siapkan Rp1,6 Miliar untuk Manipulasi Temuan Audit BPK

Ketua MKD DPR Dek Gam Bantah Terlibat Korupsi MBG

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sekaligus anggota Komisi III, Nazaruddin Dek Gam, membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Bantahan itu disampaikan menyusul beredarnya daftar nama yang dikaitkan dengan tersangka kasus korupsi MBG, Sony Sonjaya, di media sosial dan berbagai platform digital. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan informasi yang mengaitkan dirinya dengan perkara ter

Ketua MKD DPR Dek Gam Bantah Terlibat Korupsi MBG

Kemendagri Akui Perlu Masukan Daerah untuk Evaluasi Program Prioritas Presiden

Kementerian Dalam Negeri mengakui pelaksanaan 10 program prioritas Presiden perlu dievaluasi dengan mendengar langsung masukan dari pemerintah daerah. Langkah itu dilakukan karena pelaksanaan program nasional di lapangan kerap menghadapi tantangan yang tidak selalu terlihat dalam laporan administratif. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan sinkronisasi program prioritas Presiden tidak cukup dilakukan pada level makro. Pemerintah pusat perl

Kemendagri Akui Perlu Masukan Daerah untuk Evaluasi Program Prioritas Presiden

Pertamax Naik 30 Persen, Legislator NasDem Usul Gaji DPR Dipotong Separuh

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter yang berlaku mulai 10 Juni 2026 mendapat sorotan tajam dari kalangan DPR sendiri. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, menilai situasi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik dan beban hidup rakyat terus bertambah berat. Sugeng meminta pemerintah jujur mengakui kondisi tersebut kepada publik sekaligus menunjukkan empati nya

Pertamax Naik 30 Persen, Legislator NasDem Usul Gaji DPR Dipotong Separuh

Sakit Kepala Berat Saat Bangun Tidur Bisa Jadi Gejala Tumor Otak

Sakit kepala berat yang konsisten muncul saat bangun tidur pada pagi hari perlu diwaspadai. Keluhan tersebut dapat menjadi salah satu gejala tumor otak, terutama jika berlangsung lama dan semakin berat dari waktu ke waktu. Dokter spesialis bedah saraf subspesialis bedah saraf neurovaskular, Dr. dr. Mardjono Tjahjadi, mengatakan sakit kepala yang perlu dicurigai biasanya terasa paling berat saat seseorang baru bangun tidur. “Sakit kepalanya konsisten timbul paling berat pada saat bangun tidur pag

Sakit Kepala Berat Saat Bangun Tidur Bisa Jadi Gejala Tumor Otak

DPR Usul Cara Baru Jaga Hutan dari Pembalakan Liar, Apa Itu Agroforestry?

Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memperluas program ketahanan pangan berbasis hutan atau agroforestry di daerah rawan pembalakan liar. Program itu dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah penjarahan kawasan hutan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu mengatakan pelibatan masyarakat secara legal di kawasan hutan dapat memperkuat pengawasan terhadap hutan. Menurut dia, warga akan lebih terdorong menjaga kawasan apabila

DPR Usul Cara Baru Jaga Hutan dari Pembalakan Liar, Apa Itu Agroforestry?