AFU.id

Indeks Berita

Ribuan Warga Positif Tuberkulosis, Batam Perluas Skrining hingga Lapas dan Rutan

Upaya pemberantasan tuberkulosis (TB) di Kota Batam terus diperluas hingga menjangkau lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat deteksi kasus sekaligus mencegah penularan di kelompok yang rentan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjalani skrining TB secara rutin. Selain pemeriksaan berkala, pemerintah juga menjamin ketersediaan pengobatan bagi warga binaan yang terdiagnosis TB. Kepala

Ribuan Warga Positif Tuberkulosis, Batam Perluas Skrining hingga Lapas dan Rutan

Ketua BEM FH UBK Dinonaktifkan Usai Akui Terima Rp20 Juta

Universitas Bung Karno menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdimaludin setelah mengakui menerima uang Rp20 juta terkait rencana pemindahan titik demonstrasi mahasiswa dari kawasan Istana Kepresidenan ke Gedung DPR RI. Wakil Rektor III UBK Daniel Panda mengatakan Abdimaludin membuat pengakuan resmi kepada pihak kampus. Penonaktifan berlaku sampai investigasi internal selesai. “Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 ju

Ketua BEM FH UBK Dinonaktifkan Usai Akui Terima Rp20 Juta

Prabowo: Saya Tahu Pihak yang Bayar Demonstrasi

Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihak yang membiayai demonstrasi di sejumlah daerah. Ia juga memperingatkan pihak-pihak yang disebutnya melakukan korupsi dan tidak menyukai pemerintahannya. “Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, saya tahu itu,” kata Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Prabowo menyebut sebagian peserta demonstrasi tidak memahami tuntutan aksi yang mereka ikuti. Ia mengaku mendapat informasi bahwa ada

Prabowo: Saya Tahu Pihak yang Bayar Demonstrasi

Belum Ikuti Aturan Komisi Ojol 8 Persen, Maxim Khawatir Pendapatan Turun

Aturan baru yang memangkas potongan pendapatan pengemudi ojek online atau daring menjadi maksimal 8 persen belum langsung diikuti seluruh perusahaan aplikator. Maxim Indonesia mengaku masih mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap model bisnis dan pendapatan perusahaan. Direktur Pengembangan Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan pembahasan mengenai penerapan aturan tersebut masih berlangsung di internal perusahaan. Maxim tidak menolak kebijakan pemerintah. Namun, perusahaan menilai penerapa

Belum Ikuti Aturan Komisi Ojol 8 Persen, Maxim Khawatir Pendapatan Turun

Peserta JAKIM Meninggal, Pramono Akan Evaluasi Layanan Medis

Seorang peserta Jakarta International Marathon 2026 meninggal dunia setelah diduga mengalami serangan jantung dan dehidrasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengevaluasi layanan medis dalam ajang tersebut. “Memang betul ada yang meninggal satu orang karena diduga ada serangan jantung kepada yang bersangkutan, kemudian mengalami dehidrasi,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu, (24/6/2026). Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperbaiki layanan perawata

Peserta JAKIM Meninggal, Pramono Akan Evaluasi Layanan Medis

Dicap Pengkhianat Reformasi, Wamen HAM Mugiyanto Ditolak Mahasiswa Universitas Mulawarman

Kehadiran Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto dalam kuliah umum di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Usir Mugiyanto, Pengkhianat Reformasi” di tengah kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga 27 Unmul, Selasa (23/6/2026). Penolakan tersebut dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul. Mereka membawa poster berisi foto aktivis yang hilang pada 1998 serta se

Dicap Pengkhianat Reformasi, Wamen HAM Mugiyanto Ditolak Mahasiswa Universitas Mulawarman

Kerugian Negara Rp13 Miliar di Kasus Korupsi PLTA Musi Dipulihkan, Penyidikan Tetap Berjalan

Kerugian negara senilai Rp13,41 miliar dalam kasus korupsi proyek penggantian Automatic Voltage Regulator (AVR) System dan Sistem Kontrol Utama PLTA Musi, Bengkulu, telah dikembalikan seluruhnya. Meski kerugian negara telah pulih, kejaksaan tetap melanjutkan penyidikan. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Saiful Bahri Siregar, mengatakan nilai pengembalian tersebut terdiri atas penggantian AVR System sebesar Rp2,32 miliar dan Sistem Kontrol Utama sebesar Rp11,08 miliar. Proyek itu dikerjakan oleh

Kerugian Negara Rp13 Miliar di Kasus Korupsi PLTA Musi Dipulihkan, Penyidikan Tetap Berjalan

Bebas Visa Diklaim Mampu Tingkatkan Wisatawan Mancanegara 32,4 Persen

Kementerian Pariwisata mendorong perluasan Bebas Visa Kunjungan dengan mengklaim kebijakan tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 32,4 persen. Perhitungan itu merujuk evaluasi pemberian bebas visa kepada 169 negara pada 2016 dan realisasi kunjungan wisman pada 2018. Kementerian Pariwisata menyebut kebijakan bebas visa pada 2016 meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen dan mendukung penciptaan sekitar 400 ribu lapangan kerja. Data tersebut mengac

Bebas Visa Diklaim Mampu Tingkatkan Wisatawan Mancanegara 32,4 Persen

Mulai 1 Juli, GoTo-Grab Sepakat Turunkan Komisi Ojol Jadi 8 Persen

GoTo dan Grab sepakat menurunkan komisi aplikator untuk pengemudi ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kesepakatan tersebut disampaikan setelah perwakilan dua perusahaan aplikator itu bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Dasco mengatakan pertemuan itu membahas tindak lanjut skema komisi transportasi online roda dua yang selama ini ditunggu p

Mulai 1 Juli, GoTo-Grab Sepakat Turunkan Komisi Ojol Jadi 8 Persen

Sony Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Usai Ditolak Kejagung

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengajukan permohonan sebagai justice collaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis 2025-2026. Pengajuan tersebut dilakukan setelah Kejaksaan Agung menolak permohonan serupa. Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan seluruh persyaratan telah disampaikan kepada LPSK. Lembaga itu dijadwalkan mendatangi Sony di Kejaksaan Agung untuk mendalami permohonan ter

Sony Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Usai Ditolak Kejagung