Tak Sekadar Konflik Kepentingan, Ini Kerugian Nyata Rangkap Jabatan Pejabat bagi Rakyat
Praktik rangkap jabatan pejabat publik sebagai komisaris maupun direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan. Persoalan ini tak hanya merambah para wakil menteri (wamen), tetapi juga menular ke lembaga setingkat kementerian bahkan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) meski praktik tersebut telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun lalu. Transparency International Indonesia (TII) mencatat sedikitnya 30 wakil menteri Kabinet Merah Putih masih menyandang status rangk














