Indeks Berita

Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, KPK Wanti-wanti Mark Up dan Vendor Titipan

Isu pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengingatkan risiko penggelembungan harga dan pengondisian vendor dalam proyek pengadaan barang. Lembaga antirasuah itu meminta inspektorat mengawasi proses sejak penyusunan kebutuhan. Nilai pengadaan yang beredar setara dengan rata-rata sekitar Rp1 juta untuk setiap kipas angin. Namun, pemerintah belum memaparkan spesifikasi barang maupun

1 bulan lalu

Prabowo Klaim Tuntaskan 110 Masalah dalam 18 Bulan

Pemerintah mengeklaim telah menyelesaikan lebih dari 110 masalah strategis selama 18 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyampaikan angka tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026). Namun, ia tidak memerinci seluruh masalah yang diklaim telah diselesaikan. Prabowo menyebut capaian itu sebagai hasil kerja kolektif Kabinet Merah Putih dalam menghadapi persoalan ekonomi. Ia meminta para menteri mengakui hasil kerja pemerintah tanpa bersikap

1 bulan lalu

Pagar Besi di Mal Surabaya Jadi Sorotan, Pakuwon Group Bantah Isu Penjarahan Massal

Pakuwon Group buka suara terkait pemasangan pagar besi setinggi sekitar 2,5 meter di sejumlah pusat perbelanjaannya di Surabaya yang belakangan menjadi perbincangan di media sosial. Manajemen menegaskan pemasangan pagar tersebut tidak berkaitan dengan isu krisis ekonomi maupun antisipasi penjarahan massal. Pagar dibangun sebagai bagian dari peningkatan keamanan, keselamatan pengunjung, dan peremajaan fasilitas di masing-masing mal. Direktur Marketing Pakuwon Group, Sutandi Purnomosidi, mengataka

1 bulan lalu

Gugatan Kandas, Roy Suryo Pertimbangkan Praperadilan Keempat

Penolakan permohonan praperadilan belum mengakhiri rangkaian upaya hukum Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mempertimbangkan pengajuan praperadilan keempat. Roy menyerahkan keputusan tersebut kepada tim kuasa hukumnya. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan menolak permohonan Roy pada Senin (20/7/2026). Permohonan itu menguji keabsahan penetapan Roy sebagai tersangka berdasarkan kecukupan dua alat bukti permulaan. Putusan tersebut membuat status tersangka

1 bulan lalu

Dikawal Ketat TNI, Kejari Geledah Dinkes Banjar: Sita 48 Dokumen dan Alat Bukti Elektronik

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar menggeledah Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (20/7/2026), dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Tipe D Gambut dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut. Dari penggeledahan yang berlangsung sekitar tujuh jam itu, penyidik menyita 48 dokumen dan satu alat bukti elektronik untuk kepentingan penyidikan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten

1 bulan lalu

Dari Persib Bandung ke Pos Indonesia, Ini Profil Iskandar Kunaefi

Muhammad Iskandar Kunaefi resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) menggantikan Daud Joseph yang mengundurkan diri efektif pada 30 Juni 2026. Penunjukan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 343 Tahun 2026 yang berlaku sejak 15 Juli 2026. Iskandar dipercaya memimpin Pos Indonesia di tengah transformasi perusahaan, termasuk penguatan peran perseroan dalam holdingnisasi logistik BUMN. Bersamaan dengan pergantian direktur utama, pemegang saham juga

1 bulan lalu

Pos Indonesia Tunjuk Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama Gantikan Daud Joseph

PT Pos Indonesia (Persero) resmi menunjuk M. Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama menggantikan Daud Joseph yang mengundurkan diri efektif sejak 30 Juni 2026. Pergantian pucuk pimpinan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 343 Tahun 2026 dan SK.120/DI-DAM/DO/2026 yang ditandatangani pada 15 Juli 2026. Penunjukan itu menjadi bagian dari langkah pemegang saham untuk memastikan kesinambungan pengelolaan perusahaan di tengah transformasi bisnis yang sedang berlangsung. Se

1 bulan lalu

Siapa Oegroseno? Eks Wakapolri dan Dewan Penasihat Timnas Anies-Imin yang Mengaku Dikriminalisasi dalam Kasus Lahan Sepolwan

Nama mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol (Purn.) Oegroseno kembali menjadi sorotan setelah menerima surat undangan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait penyelidikan dugaan korupsi hibah lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Ciputat Tangerang Selatan dan pengadaan lahan di Lembang Jawa Barat. Oegroseno menilai pemanggilan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambilnya lebih dari

1 bulan lalu

OTT Bupati Lombok Barat, KPK Amankan 19 Orang dan Bawa 7 ke Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (20/7/2026). Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini termasuk di antara pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan operasi bermula dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berkembang menjadi peristiwa tangkap tangan. Penangkapan ini menjadi perkembangan baru setelah KPK sebelumnya hanya mengonfirmasi bupati terjaring OTT. Lal

1 bulan lalu

Diserang Warga Bogor, Negara Tegaskan Transpuan Tetap Punya Hak Konstitusional

Intimidasi dan tindakan main hakim sendiri terhadap kelompok transpuan tidak pernah dibenarkan oleh negara, dalam kondisi maupun alasan apa pun. Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi kasus persekusi terhadap kelompok transpuan di Kota Bogor. Yusril menegaskan tidak seorang pun boleh menjadikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahan

1 bulan lalu