AFU.id

Indeks Berita

Setoran OPD Mengalir Tiap Tiga Bulan, KPK Sita Uang dan Perhiasan

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sembilan lokasi di Kabupaten Sukoharjo selama dua hari dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti elektronik, dokumen, uang, dan perhiasan. KPK belum mengungkap jumlah uang maupun nilai perhiasan yang diamankan. “Dalam rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik, dokumen, uang, dan jug

Setoran OPD Mengalir Tiap Tiga Bulan, KPK Sita Uang dan Perhiasan

Abaikan Perintah Bayar Klaim Rp566 Miliar, Bos Prolife Diserahkan ke Jaksa

Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan tersangka berinisial HS beserta barang bukti perkara dugaan tindak pidana perasuransian PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatanak pidana perasuransian, Rabu (15/7/26). HS merupakan pemegang saham pengendali Prolife yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dilakukan setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara lengkap. Kepala Departemen Surveillance

Abaikan Perintah Bayar Klaim Rp566 Miliar, Bos Prolife Diserahkan ke Jaksa

Gegara Rebutan Penumpang, Tukang Ojek Pangkalan Dibacok Celurit di Sukabumi

Perselisihan akibat rebutan penumpang di sebuah pangkalan ojek di Kabupaten Sukabumi berakhir dengan aksi pembacokan. Seorang tukang ojek pangkalan berinisial R alias P (59) mengalami luka serius setelah diserang menggunakan senjata tajam oleh sesama tukang ojek berinisial S alias B di kawasan Pangkalan Ojek Simpang Cisarua, Kampung Kadudampit, RT 04 RW 01, Desa Kadudampit, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Senin (13/7/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Berdasarkan keterangan warga, peristiw

Gegara Rebutan Penumpang, Tukang Ojek Pangkalan Dibacok Celurit di Sukabumi

Korupsi Pengadaan Konsumsi Sosperda, Eks Wakil Ketua DPRD Jember Divonis 6 Tahun

Mantan Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan divonis enam tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan sosialisasi pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2023 dan 2024. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menyatakan Dedy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ia juga dijatuhi denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan. “Menyatakan terdakwa Dedy Dwi Setiawan terbukti secara sah dan mey

Korupsi Pengadaan Konsumsi Sosperda, Eks Wakil Ketua DPRD Jember Divonis 6 Tahun

Bukan Kali Pertama, Tersangka Teror Bom SD Jagakarsa Disebut Berkali-kali Sebar Ancaman ke Warga

Fakta baru terungkap dalam kasus teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria berinisial MY (34) yang telah ditetapkan sebagai tersangka ternyata disebut pernah melakukan aksi teror serupa terhadap warga di lingkungan tempat tinggalnya. Ketua RT 03/RW 04 Gang Kidan, Srengseng Sawah, Anton Sianipar, mengatakan pelaku sudah beberapa kali mengirimkan pesan ancaman kepada warga. Salah satu aksi yang masih diingatnya adalah teror bom yang menyasar rumah seorang warga beb

Bukan Kali Pertama, Tersangka Teror Bom SD Jagakarsa Disebut Berkali-kali Sebar Ancaman ke Warga

Modus Ajak Main Gim, Pria di Jagakarsa Diduga Cabuli Tiga Anak

Polisi mengamankan seorang pria berinisial Z yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap tiga anak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terduga pelaku disebut mendekati para korban dengan modus mengajak bermain gim melalui telepon seluler. Perbuatan tersebut diduga terjadi pada Mei 2026. Kasus kemudian dilaporkan kepada kepolisian pada Rabu (15/7/26), setelah informasi mengenai dugaan kekerasan seksual itu diketahui warga. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi mengatakan petugas langsung m

Modus Ajak Main Gim, Pria di Jagakarsa Diduga Cabuli Tiga Anak

Sidang Korupsi Bupati Pati Sudewo, Camat Sebut Isu Mahar Jabatan Perangkat Desa Dipatok Rp165 Juta

Isu pemberian jatah atau mahar dalam pengisian perangkat desa mencuat di persidangan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Seorang camat mengaku pernah mendengar kabar adanya tarif hingga Rp125 juta untuk jabatan perangkat desa dan Rp165 juta untuk posisi sekretaris desa saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (15/7/2026). Di hadapan majelis hakim, Camat Margorejo, Priyono, mengaku pernah mendengar isu terkait pungutan dalam proses pengisian perangkat desa pada masa kepemimpinan Su

Sidang Korupsi Bupati Pati Sudewo, Camat Sebut Isu Mahar Jabatan Perangkat Desa Dipatok Rp165 Juta

Lanjutan Kasus Suap Audit Muara Enim, Lima ASN BPK Diperiksa KPK

Penyidikan kasus suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai saksi pada Rabu (15/7/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kelima saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Mereka merupakan Tim Review Pusat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, yakni

Lanjutan Kasus Suap Audit Muara Enim, Lima ASN BPK Diperiksa KPK

Judi Online Terus Berganti Modus: 3,7 Juta Situs Diblokir, Ribuan Rekening Ditutup

Sebanyak 3,7 juta situs dan konten judi online (judol) berhasil diblokir Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026. Dalam periode yang sama, pemerintah juga melaporkan lebih dari 38 ribu rekening yang terafiliasi dengan judol dan pinjaman online (pinjol) ilegal kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ditindaklanjuti. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pemberantasan judol tidak hanya dilakukan melalui pemutusan akses terhadap

Judi Online Terus Berganti Modus: 3,7 Juta Situs Diblokir, Ribuan Rekening Ditutup

Kejar Pendapatan dari PNBP, Pemerintah Juga Naikkan Tarif Bikin PT, Tembus Rp5 Juta per Permohonan

Pemerintah tampaknya sedang menggenjot penerimaan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tak hanya menaikkan biaya terkait kenotariatan, pemerintah juga menerbitkan beleid baru yang menaikkan tarif pembuatan perseroan terbatas (PT). Dalam aturan terbaru, biaya pendirian PT dengan modal dasar besar melonjak sangat signifikan hingga menyentuh angka Rp5 juta per permohonan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

3 media, Cenderung netral
Kejar Pendapatan dari PNBP, Pemerintah Juga Naikkan Tarif Bikin PT, Tembus Rp5 Juta per Permohonan