AFU.id

Indeks Berita

JPO Tendean Ditabrak Truk hingga Rugi Miliaran, Pemprov DKI Kejar Tanggung Jawab Perusahaan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas pertanggungjawaban perusahaan pemilik truk yang menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Kerusakan akibat insiden tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian material hingga miliaran rupiah. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan besaran kerugian dan biaya pembangunan ulang JPO belum dapat dipastikan karena perencanaan teknis masih berlangsung. “Belum ada angka

JPO Tendean Ditabrak Truk hingga Rugi Miliaran, Pemprov DKI Kejar Tanggung Jawab Perusahaan

Kopdes Makin Digdaya: Dana Desa, Bansos, Subsidi hingga Gabah dalam Satu Tangan

Pemerintah kembali memperluas peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih setelah mengalokasikan Rp34,57 triliun Dana Desa 2026 untuk mendukung pelaksanaannya. Kopdes kini diputuskan menjadi jalur penyaluran bantuan sosial dan barang bersubsidi, sekaligus pembeli gabah, jagung, dan hasil pertanian ketika harga jatuh di bawah ketentuan pemerintah. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/26). Rapat tersebut juga m

Kopdes Makin Digdaya: Dana Desa, Bansos, Subsidi hingga Gabah dalam Satu Tangan

Prabowo Groundbreaking Blok Masela: Apa Itu dan Untungnya buat Indonesia?

Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku Kamis (16/7/2026). Groundbreaking ini digadang-gadang menjadi momentum strategis bagi penguatan ketahanan energi nasional sekaligus salah satu pengembangan gas terbesar di Indonesia. Lantas, sebenarnya proyek apa Blok Masela itu, dan apa manfaatnya bagi Indonesia? Peresmian ini menandai dimulainya pembangunan Proyek Abadi Liquefied Na

Prabowo Groundbreaking Blok Masela: Apa Itu dan Untungnya buat Indonesia?

BPK Bongkar Ribuan Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Baru Bergerak Usai Ketahuan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya lebih dari 1.600 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang rangkap jabatan atau memiliki pekerjaan lain di luar tugas utamanya. Temuan ini diungkap Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (15/7/2026). Praktik rangkap kerja tersebut terjadi setelah para pendamping PKH banyak yang diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K/PPPK). Kemensos

BPK Bongkar Ribuan Pendamping PKH Rangkap Kerja, Kemensos Baru Bergerak Usai Ketahuan

Drama Status Hukum Febrie Adriansyah: Dari Tersangka ke Saksi, Kini Dipastikan Tersangka Lagi

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) masih sebagai tersangka, meski sempat berubah menjadi saksi usai penanganan perkaranya beralih dari Polri ke Kejagung. Kepastian ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dalam keterangan resminya, Rabu (15/7/2026). Kejagung dalam perkara ini telah menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait penangan

Drama Status Hukum Febrie Adriansyah: Dari Tersangka ke Saksi, Kini Dipastikan Tersangka Lagi

Borok Mentalitas ASN: Kerja Modal Absen, tapi Dianggap Zona Nyaman Seumur Hidup

Persoalan mentalitas kerja aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia kembali menjadi sorotan, di tengah masih tingginya aduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Sepanjang 2025, Ombudsman RI mencatat 23.596 laporan masyarakat, dengan persoalan kepegawaian menjadi salah satu substansi terbanyak yang diadukan, mencapai 1.452 laporan. Diketahui, dari jumlah tersebut, dugaan maladministrasi yang paling dominan adalah tidak memberikan pelayanan sebesar 40,68 persen dan penundaan berlarut se

Borok Mentalitas ASN: Kerja Modal Absen, tapi Dianggap Zona Nyaman Seumur Hidup

Bukan Sembarang Jaksa, Ini Rekam Jejak 9 Tim Penyidik Khusus Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk tim khusus berisi sembilan jaksa senior untuk menangani tiga perkara dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengumumkan susunan tim tersebut di Gedung Kejagung, Jakarta (15/7/2026). Tim ini dibentuk seiring terbitnya tiga surat perintah penyidikan atau sprindik baru. Sprindik nomor 43 mengusut dugaan korupsi

Bukan Sembarang Jaksa, Ini Rekam Jejak 9 Tim Penyidik Khusus Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Angka Kerugian Negara di Kasus Samin Tan Melonjak Jadi Rp17,7 Triliun, Ini yang Bikin Membengkak

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan estimasi sementara nilai kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi penambangan batu bara ilegal yang menjerat pengusaha Samin Tan (ST) mencapai Rp17,7 triliun. Angka jumbo ini merupakan hasil penghitungan awal tim penyidik atas dugaan praktik pertambangan ilegal yang berlangsung selama hampir satu dekade. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Rabu (15/7/2026

Angka Kerugian Negara di Kasus Samin Tan Melonjak Jadi Rp17,7 Triliun, Ini yang Bikin Membengkak

Rekam Jejak Chatarina Girsang, Eks Jaksa KPK yang Kini Masuk Tim Khusus Kasus Febrie Adriansyah

Kejaksaan Agung (Kejagung) menempatkan Kepala Pusat Pemulihan Aset, Chatarina Muliana Girsang, sebagai salah satu dari sembilan anggota tim penyidik khusus yang menangani perkara dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Penunjukan ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Anang menyebut sprindi

Rekam Jejak Chatarina Girsang, Eks Jaksa KPK yang Kini Masuk Tim Khusus Kasus Febrie Adriansyah

Geruduk Kejagung, MBG Watch: Bubarkan BGN atau Prabowo akan Menyesal

Koalisi masyarakat sipil Makan Bergizi Gratis (MBG) Watch mendesak pemerintah membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul maraknya dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan itu disuarakan dalam aksi "Geruduk Kejagung & Teatrikal Dapur Koruptor Raksasa" di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026). Perwakilan MBG Watch, Media Wahyudi Askar, mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan ini karena berpotensi menja

Geruduk Kejagung, MBG Watch: Bubarkan BGN atau Prabowo akan Menyesal