Indeks Berita

Profil Patris Yusrian Jaya, Kajati Jakarta yang Diusulkan Pimpin Badan Pemulihan Aset

Nama Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Patris Yusrian Jaya masuk dalam usulan perombakan jajaran pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengusulkan Patris menjadi Kepala Badan Pemulihan Aset menggantikan Kuntadi. Sementara Kuntadi diusulkan mengisi jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang ditinggalkan Febrie Adriansyah. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, Patris belum resmi menjabat Kepala Badan Pemulihan Aset

1 bulan lalu

Deep State dalam Kementerian PU, Dody Hanggodo Akui Sedang Berantas "Rayap" dan Kultur Lama

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara terbuka mengakui adanya "negara dalam negara" alias deep state di kementerian yang dipimpinnya. Ia mengibaratkan fenomena tersebut seperti rayap yang menggerogoti kayu dari dalam, tampak kokoh dari luar, tetapi ambrol saat digoyang. "Ya bagaimana saya harus mengatakan bahwa yang selama ini didengung-dengungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, ada deep state di Kementerian PU, memang ada," kata Dody dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, dipanta

1 bulan lalu

Konflik Lahan Masyarakat Adat Terjadi di Tujuh Wilayah, Apa Pemicunya?

Klaim lahan yang belum melalui verifikasi dan belum adanya aturan khusus mengenai wilayah adat disebut menjadi pemicu konflik antara PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) dengan masyarakat adat di tujuh wilayah. Persoalan tersebut disampaikan Direktur Aset PTPN III Agung Setya Imam Effendi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, Kamis kemarin. Agung mengatakan perusahaan menghadapi klaim atas lahan

1 bulan lalu

Profil Gus Rozin, Putra KH Sahal Mahfudh yang Siap Bertarung di Muktamar PBNU 2026

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dijadwalkan berlangsung pada 27-30 Agustus 2026 di Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Forum tertinggi organisasi tersebut akan memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat 2026-2031. Menjelang pelaksanaan Muktamar, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Menurut Gus Rozin, pencalonan tersebut buk

1 bulan lalu

Ketua PWNU Jateng Gus Rozin Nyatakan Siap Bertarung di Muktamar PBNU 2026

Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menyatakan siap maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 NU. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk ikhtiar untuk berkontribusi terhadap masa depan organisasi dan telah disampaikan kepada para Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), khususnya di Jawa Tengah. Gus Rozin menegaskan pencalonannya bukan untuk mempertajam persaingan antarto

1 bulan lalu

Seruan Periksa “Si Bolu Ketan” soal Batu Bara, Tiga Barisan Golkar Pasang Badan

Tiga barisan Partai Golkar membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia setelah muncul seruan agar sosok berjuluk “Si Bolu Ketan” diperiksa terkait dugaan korupsi distribusi batu bara untuk pembangkit listrik. Pembelaan datang dari Kader Muda Partai Golkar, Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), dan anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Golkar. Mereka menilai tudingan terhadap Bahlil belum disertai bukti dan meminta pengusutan dia

1 bulan lalu

Prabowo Buka Opsi MBG Dikelola dengan Model "School-Based Kitchen" ala Jepang

Pengelolaan program Makan Bergizi Gratis berbasis kantin sekolah (School-Based Kitchen) ala Jepang kemungkinan bakal diterapkan di Indonesia. Kemungkinan ini menguat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan "lampu hijau" untuk mengkaji hal tersebut. Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas di Istana Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam, memberikan tenggat waktu satu bulan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji alternatif skema eksekusi di luar pakem Perpres Nomor 115 tentang Tata Kel

1 bulan lalu

3 media, Cenderung netral

PHK Menggila, DPR Serukan jadi TKI

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia terus menunjukkan tren mengkhawatirkan sepanjang 2026. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK hingga Juni 2026 tercatat mencapai sekitar 43 ribu orang, dengan sektor manufaktur sebagai penyumbang terbesar. Angka ini melonjak signifikan dibanding periode-periode sebelumnya, seiring perlambatan ekonomi global dan tekanan geopolitik yang memukul dunia usaha. Data lain dari Pusat Data dan Teknologi Informasi

1 bulan lalu

Bukan Krisis Pasokan, Ini Biang Kerok Asli di Balik Antrean BBM yang Bikin Resah

Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai kota di Indonesia dalam sepekan terakhir, memicu keresahan di tengah masyarakat. Fenomena ini paling menonjol terjadi di wilayah Sumatera Utara, di mana antrean bahkan sempat disertai kekosongan stok BBM baik subsidi maupun nonsubsidi sejak 11 hingga 13 Juli lalu. Sejumlah pihak, mulai dari Pertamina, kepolisian, hingga pemerintah daerah, telah mengungkap

1 bulan lalu

Bupati Gowa Walk Out dari Sidang, Bisakah Hak Angket Berujung Pemberhentian?

Hak Angket DPRD Gowa terhadap Bupati Sitti Husniah Talenrang menjadi perhatian setelah ia memilih meninggalkan sidang pemeriksaan pada Selasa (14/7/2026). Husniah menjadi salah satu kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang diperiksa melalui mekanisme hak angket. Namun, proses tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran ataupun langsung berujung pada pemberhentian kepala daerah. Hak angket merupakan kewenangan DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dinilai penting, strate

1 bulan lalu