AFU.id

Indeks Berita

Kortastipidkor Bongkar 4 Penyimpangan Kasus Invoice Financing PT PPA-Batu Bara PLN

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri membongkar empat penyimpangan dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Persero kepada PT Bintang Abadi Sampurna (BAS) untuk proyek pengadaan batu bara PT PLN Batubara periode 2019-2020. Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, menegaskan kasus ini menyangkut pengelolaan dana perusahaan negara yang seharusnya d

Kortastipidkor Bongkar 4 Penyimpangan Kasus Invoice Financing PT PPA-Batu Bara PLN

Dua Tersangka Baru Kasus Pengadaan Batu Bara Ditahan, Polri: Tak Ada Kaitan dengan Blackout Sumatra

Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) kepada PT Bintang Abadi Sampurna (BAS) dalam proyek pengadaan batu bara untuk PT PLN Batubara periode 2019-2020 pada Senin (20/7/2026). Kedua tersangka tersebut adalah Investment Manager PT PPA berinisial IT dan Kepala Divisi Operasional PT BAS berinisial FSN. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 dan

Dua Tersangka Baru Kasus Pengadaan Batu Bara Ditahan, Polri: Tak Ada Kaitan dengan Blackout Sumatra

Gerakan "Lapor Pak Prabowo Kami Sudah Pindah ke Negara Lain" Ramai di Medsos

Gerakan bertajuk: "Lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah ke negara lain sesuai arahan Bapak". Kini tengah ramai berseliweran di media sosial. Umumnya unggahan-unggahan tersebut dilakukan oleh sejumlah warganet Indonesia yang kini tinggal di luar negeri. Melalui unggahan foto bersama keluarga di negara tempat mereka menetap, mereka menyertakan keterangan bernada satire yang kemudian viral di media sosial. Gerakan satire berbalut humor pedas ini mulai mendulang momentum dan mengalami eskalasi masif

2 media, Cenderung netral
Gerakan "Lapor Pak Prabowo Kami Sudah Pindah ke Negara Lain" Ramai di Medsos

Layanan Penyeberangan Perintis Terganjal Anggaran, Pemerintah Tambah Rp209 Miliar untuk ASDP-Pelni

Pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp209 miliar untuk layanan penyeberangan perintis pada 2026. PT ASDP Indonesia Ferry memperoleh Rp139 miliar, sedangkan PT Pelni mendapat sekitar Rp70 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kedua perusahaan. Pemerintah dan DPR mengambil keputusan itu dalam rapat pada Senin (20/7/2026). Pimpinan DPR, Komisi V DPR, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan COO Danantara meng

Layanan Penyeberangan Perintis Terganjal Anggaran, Pemerintah Tambah Rp209 Miliar untuk ASDP-Pelni

Berpotensi jadi Suap, Amplop Bupati Kuansing Dinilai Bisa Seret Raja Juli Jadi Tersangka

Amplop berisi uang yang sempat diterima Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby masih menjadi sorotan. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai ada potensi Raja Juli ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Boyamin menegaskan tindakan menerima amplop yang diterima Raja Juli saat audiensi terbuka di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni lalu tersebut sudah cukup menjadi dasar ter

Berpotensi jadi Suap, Amplop Bupati Kuansing Dinilai Bisa Seret Raja Juli Jadi Tersangka

Hotman Paris Minta Maaf Usai Ucapkan “Lu Punya Otak Enggak?” ke Wartawan: Saya Emosi

Pengacara Hotman Paris Hutapea meminta maaf setelah melontarkan ucapan “lu punya otak enggak?” kepada wartawan dalam konferensi pers kasus mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. Hotman mengakui ucapan tersebut keluar karena dirinya emosi setelah menerima dua pertanyaan dari wartawan. Permintaan maaf tersebut disampaikan Hotman melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Senin (20/7/2026). “Pernyataan maaf dari saya, Hotman Paris, sehubungan dengan adanya imbauan dari P

Hotman Paris Minta Maaf Usai Ucapkan “Lu Punya Otak Enggak?” ke Wartawan: Saya Emosi

Narasi Investasi Rp174 Triliun Rempang Eco-City Era Jokowi Diduga Bohong, Xinyi Glass Akui Tak Pernah Ada Kontrak

Klaim investasi raksasa senilai Rp174 triliun di proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yang digaungkan secara masif pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ternyata tak lebih dari kabar burung. Jokowi diduga telah menyuguhkan informasi yang menyesatkan atau kebohongan publik setelah investor utama yang selama ini digadang-gadang, Xinyi Glass Holdings Limited, membongkar fakta sebaliknya. Perusahaan produsen kaca terpadu asal Hong Kong tersebut secara resmi mengaku tida

3 media, Cenderung netral
Narasi Investasi Rp174 Triliun Rempang Eco-City Era Jokowi Diduga Bohong, Xinyi Glass Akui Tak Pernah Ada Kontrak

Bukan Cuma Ganti Nama Kementerian, Ini Alasan Tarif WNI Naik jadi Rp75 Juta per Permohonan

Pemerintah menaikkan tarif pewarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing (WNA) yang ingin menjadi warga negara Indonesia (WNI) menjadi Rp75 juta per permohonan, naik dari sebelumnya Rp50 juta. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Aturan baru ini akan menggantikan sepenuhnya PP Nomor 45 Tahun 2024 yang sebelumnya mengatur tarif layanan serupa. Bel

Bukan Cuma Ganti Nama Kementerian, Ini Alasan Tarif WNI Naik jadi Rp75 Juta per Permohonan

Bukan Sekali, Ini Deretan Ucapan Kontroversial Hotman Paris ke Wartawan yang Berujung Kecaman

Forum Pemimpin Redaksi atau Forum Pemred mengecam sikap dan cara advokat Hotman Paris Hutapea merespons pertanyaan wartawan dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat pekan lalu. Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, menilai pilihan kata dan sikap Hotman saat itu tidak profesional serta merendahkan profesi wartawan yang tengah menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pernyataan ini menjadi respons atas insiden Hotman yang melontarkan sejumlah kalimat kontrovers

Bukan Sekali, Ini Deretan Ucapan Kontroversial Hotman Paris ke Wartawan yang Berujung Kecaman

Kalah di Praperadilan Pertama, Apa yang Dikejar Eks Ketum Kesthuri di Gugatan Kedua?

Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang juga mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba, tak menyerah meski upaya hukumnya sempat kandas di pengadilan. Ia kembali mengugatan praperadilan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kali ini, gugatannya menyasar pada keabsahan proses penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menjeratnya. Berdasark

Kalah di Praperadilan Pertama, Apa yang Dikejar Eks Ketum Kesthuri di Gugatan Kedua?