Indeks Berita

Rupiah Masih Loyo Terhadap Dolar AS, DPR Minta Pemerintah Cegah Imported Inflation, Barang-Barang Kebutuhan Ini Terancam Naik

Rupiah yang sempat menguat pada perdagangan kemarin, hari ini, Jumat (15/52026) kembali loyo di hadapan Dolar AS hingga menyentuh angka Rp17.600 per Dolar AS. Pelemahan nilai rupiah ini menimbulkan kekhawatiran bakal terjadinya inflated inflation, alias kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri yang disebabkan oleh tingginya biaya produk atau bahan baku yang didatangkan dari luar negeri (impor). Mencegah hal tersebut terjadi, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah, mel

3 bulan lalu

2 media, Cenderung netral

Prabowo Instruksikan Kredit Super Mikro Turun 9 Persen dari 24 Persen

Presiden Prabowo menginstruksikan penurunan suku bunga kredit program Permodalan Nasional Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) bagi kelompok super mikro menjadi 9 persen dari sebelumnya 24 persen. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan ketimpangan akses pembiayaan yang dialami pelaku usaha kecil dibandingkan dengan pengusaha besar. Dia menyebut beban bunga tinggi bagi rakyat kecil adalah hal yang tidak adil. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Acara Penyerahan Denda Administratif dan

3 bulan lalu

Kejati Sulteng Geledah Smelter Nikel Milik Investor China, "Balasan" Prabowo Atas Surat Kadin China?

Perusahaan smelter milik investor China PT Huadi Nickel Alloy digeledah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra Irwan Said mengatakan, penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi akvitias jual beli bijih nikel. Dalam penggeledahan, kata Irwan, penyidik Kejari Sultra mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. "Penggeledahan berjalan dengan tertib dan lancar selama kuran

3 bulan lalu

2 media, Cenderung netral

Pemulihan Sumatera Menyisakan Utang UMKM Rp11,23 Triliun

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengatakan pemulihan ekonomi di tiga provinsi Sumatera yang sebelumnya terdampak banjir sudah mulai terlihat termasuk dari kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). "Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur," kata Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, (13/5/2026). Dia menjelaskan salah satu indikator dari pemulihan ekonomi dapat dilihat dari jumlah pasar rakyat yang kemb

3 bulan lalu

Banyak Kredit Bank Nganggur, OJK, MA, Kejagung Sepakat Terapkan "Bussiness Judgement Rule", Celah Korupsi Wajib Ditutup

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahkamah Agung (MA), dan Kejaksaan Agung sepakat menerapkan prinsip bussines judgement rule (BJR) dalam kasus-kasus kredit macet perbankan. Lewat prinsip ini, ditetapkan tidak semua kasus kredit macet bank bisa dipada. Kredit macet yang timbul kurni karena risiko bisnis tidak otomatis masuk ranah pidana. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan konsep business judgement rule memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis yang diamb

3 bulan lalu

14 media, Cenderung netral

MSCI Guncang Pasar Modal Indonesia, Investor Asing Kabur Berjamaah

Pasar modal Indonesia berada dalam periode transisi paling krusial dalam satu dekade terakhir. Kondisi tersebut imbas tinjauan pengumuman indeks semi-tahunan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 12 Mei 2026 kemarin. Keputusan tersebut bukan sekadar penyesuaian rutin portofolio, melainkan pernyataan mendalam mengenai status investabilitas nasional yang sedang berada dalam pengawasan ketat. Sejak peringatan keras MSCI pada akhir Januari 2026 terkait masalah transparansi kepemilika

3 bulan lalu

4 media, Cenderung netral

Protes Kadin China Soal Kebijakan Investasi, Purbaya Tegaskan Tambang Adalah Aset Strategis Indonesia

Beredarnya surat terbuka yang dikirim China Chamber of Commerce in Indonesia (CCC-ID) alias Kadin China, yang menuntut perbaikan kebijakan investasi China ditanggapi serius Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya mengatakan, mineral adalah aset strategis milik bangsa. Karena itu, soal penyesuaian tarif royalti mineral, merupakan hak negara untuk melindungi kepentingannya, meski saat ini hal tersebut masih dalam tahap perencanaan. "Belum dikenakan kan baru rencana. Biar aja tapi kita akan

3 bulan lalu

3 media, Cenderung netral

Polemik Audit Harta Peserta Tax Amnesty DJP, Purbaya Bakal Ambil Alih Seluruh Kewenangan Pajak

tax amnesty atau pengampunan pajak bagi wajib pajak tidak dilanjutkan. Wajib pajak yang telah masuk dalam daftar tax amnesty sejak kebijakan ini dibuat pada 2022, besaran harta tidak diusik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi tenggat waktu enam bulan bagi wajib pajak WNI di luar negeri yang ogah bayar pajak. Ancamannya, uang mereka tidak bisa dipakai membuka usaha di Indonesia dan akan mendapat pengawasan ekstra. Keputusan ini menyusul simpang siur pernyataan Direktorat Jende

3 bulan lalu

3 media, Cenderung netral

Rupiah Tembus Rp17.500, Ketergantungan Impor Energi Bebani Ekonomi

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai, pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar AS pada Selasa, dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Tekanan tersebut membuat investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana pada aset-aset berdenominasi rupiah. Josua menjelaskan dari sisi global, kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menjadi faktor utama yang menekan rupiah. S

3 bulan lalu

Repatriasi Aset: Bukan Tax Amnesty, Ini Dia "Senjata" Purbaya Berburu Aset WNI di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat waktu 6 bulan (hingga akhir tahun 2026) bagi WNI yang menyimpan aset di luar negeri untuk melakukan repatriasi dan melaporkan pajak. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan kontribusi aset terhadap ekonomi domestik dan bukan merupakan program tax amnesty (pengampunan pajak) jilid II. Setelah masa transisi 6 bulan berakhir, pemerintah akan melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap wajib pajak yang belum patuh. Upaya ini dilakukan unt

3 bulan lalu

4 media, Cenderung netral