AFU.id

Indeks Berita

Prabowo Banggakan Keberpihakan ke Rakyat Miskin, Kelas Menengah Justru Menyusut

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menyiapkan 29 program prioritas untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kebijakan ini menyasar kelompok termiskin hingga rentan miskin, yakni warga di desil 1 sampai desil 4. Presiden memaparkannya langsung dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kelompok nol persen kemiskinan mendominasi dengan 18 jenis bantuan. Program Keluarga Harapan (PKH) menopang 10 juta keluarga miskin, sekolah rakyat menanggung siswa da

Prabowo Banggakan Keberpihakan ke Rakyat Miskin, Kelas Menengah Justru Menyusut

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Selasa 21 Juli 2026: Hujan Ringan di 2 Wilayah

Berikut prakiraan cuaca di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Selasa, 21 Juli 2026. Informasi ini tentu sangat penting bagi yang akan menjalani aktivitas, terutama di luar ruangan. Apalagi, keadaan udara dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental serta suasana hati ( mood ) seseorang. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dua dari 13 kabupaten/kota di Jabodetabek berpotensi diguyur hujan. Keduanya adalah Jakarta

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Selasa 21 Juli 2026: Hujan Ringan di 2 Wilayah

Kuota Haji Khusus Digugat ke MK, Dinilai Diskriminatif buat yang Berduit

Ketentuan kuota haji khusus sebesar 8 persen dari total kuota haji nasional digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menciptakan diskriminasi berbasis kemampuan ekonomi. Pemohon bernama Hermawanto mempersoalkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menurutnya memberi keistimewaan bagi jemaah mampu membayar biaya lebih mahal untuk berangkat haji lebih cepat. Dalam persidangan, Hermawanto menyatakan hak konstitusionalnya te

Kuota Haji Khusus Digugat ke MK, Dinilai Diskriminatif buat yang Berduit

Polri vs Hotman Paris: Bantahan Kriminalisasi di Tengah Kasus Eks Jampidsus Febrie

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri membantah tudingan kriminalisasi dalam penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Bantahan ini merespons pernyataan kuasa hukum Febrie, Hotman Paris Hutapea, yang sebelumnya menyebut kliennya jadi korban kriminalisasi. Polri menegaskan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan mengarahkan pertanyaan soal materi perkara ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Kepala Bagian Operasional (Kaba

Polri vs Hotman Paris: Bantahan Kriminalisasi di Tengah Kasus Eks Jampidsus Febrie

Kena OTT Setelah Nonton Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Bungkam dan Tutup Wajah saat Tiba di Jakarta

Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam dan tidak merespons cecaran pertanyaan awak media saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (20/7/2026) malam. Kedatangan Lalu ke Jakarta ini merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di rumah dinasnya pada Senin pagi. Berdasarkan pantauan AFU.ID , Lalu tiba pukul 21:59 WIB menggunakan mobil jemputan KPK, mengenakan kemeja biru muda berlapis jaket krem, celana chino

Kena OTT Setelah Nonton Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Bungkam dan Tutup Wajah saat Tiba di Jakarta

Kantor Hotman Paris Didemo, Massa Minta Kasus Febrie Tak Digiring lewat Opini

Sekitar 100 orang yang mengatasnamakan Aktivis Connection menggelar demonstrasi di depan kantor Hotman Paris & Partners, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (20/7/2026). Massa mempersoalkan pernyataan Hotman Paris Hutapea saat mendampingi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah yang sedang menghadapi proses hukum. Mereka menolak narasi yang dinilai dapat membentuk opini publik dan meminta penanganan perkara didasarkan pada alat bukti. Demonstran juga mendesak aparat bekerja profesional, objektif, dan

Kantor Hotman Paris Didemo, Massa Minta Kasus Febrie Tak Digiring lewat Opini

KPK Sebut Ajakan Keluarga Menteri PU ke New York Berpotensi Jadi Dugaan Penyimpangan

Keikutsertaan istri dan anak Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam rencana kunjungan dinas ke Amerika Serikat berpotensi menjadi penyimpangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal ini menanggapi kabar Menteri Dody membawa keluarganya ke New York, Amerika Serikat. Budi menegaskan persoalan benturan kepentingan semacam ini kerap terjadi di lingkungan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Hendaknya Menteri Dody Hanggodo secara terbuka memberikan klarifikasi ke publ

KPK Sebut Ajakan Keluarga Menteri PU ke New York Berpotensi Jadi Dugaan Penyimpangan

Buka Suara soal Lahan Lembang, Oegroseno Curiga Ini Buntut Kritiknya ke Polri

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Oegroseno, angkat suara soal penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di wilayah Lembang dan Ciputat yang menyeret namanya. Purnawirawan jenderal bintang tiga itu mengaku kecewa berat usai menerima surat undangan klarifikasi dari penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri. Ia heran mengapa kebijakan strategis yang diambilnya lebih dari 15 tahun lalu saat masih aktif menjabat kini mendadak dibon

Buka Suara soal Lahan Lembang, Oegroseno Curiga Ini Buntut Kritiknya ke Polri

Mayoritas Partai Dukung Prabowo, Masyarakat Sipil Bentuk Kabinet Bayangan

Koalisi masyarakat sipil membentuk kabinet bayangan berisi 15 orang untuk mengawasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatornya menilai mekanisme pengawasan melemah karena mayoritas partai politik bergabung dengan koalisi pemerintah. Kabinet tersebut akan mengkritik kebijakan sekaligus menawarkan pilihan berbasis data kepada Kabinet Merah Putih. Kabinet bayangan melibatkan akademisi, aktivis, teknokrat, dan kalangan profesional. Ketua Panitia Seleksi Feri Amsari menyebut kelompok itu ti

Mayoritas Partai Dukung Prabowo, Masyarakat Sipil Bentuk Kabinet Bayangan

Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, KPK Wanti-wanti Mark Up dan Vendor Titipan

Isu pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengingatkan risiko penggelembungan harga dan pengondisian vendor dalam proyek pengadaan barang. Lembaga antirasuah itu meminta inspektorat mengawasi proses sejak penyusunan kebutuhan. Nilai pengadaan yang beredar setara dengan rata-rata sekitar Rp1 juta untuk setiap kipas angin. Namun, pemerintah belum memaparkan spesifikasi barang maupun

Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, KPK Wanti-wanti Mark Up dan Vendor Titipan