Indeks Berita

Negara Pusatkan Ekspor SDA ke BUMN, Efektifkah Tutup Kerugian Rp15.400 Triliun?

Pemerintah memusatkan ekspor sawit, batu bara, dan paduan besi melalui BUMN setelah praktik ekspor curang selama 34 tahun disebut merugikan negara hingga Rp15.400 triliun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kerugian itu terjadi sejak 1991 hingga 2024. Praktiknya melalui under-invoicing, under-counting, transfer pricing, hingga pelaporan volume ekspor yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. “Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rab

3 bulan lalu

Pemerintah Bentuk Danantara Sumber Daya Indonesia, Petani Sawit Khawatir Harga TBS Jatuh

Pemerintah telah mengumumkan akan membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia, yang akan menjadi pengelola tunggal ekspor komoditas strategis pertambangan dan Crude Palm Oil (CPO). Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) adalah untuk memperkuat transparansi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam nasional. Rosan mengatakan pembentukan DSI merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Badan P

3 bulan lalu

4 media, Cenderung kiri

BI Rate Naik ke Angka 5,25 Persen: Tanpa Resep Ini, Pertumbuhan Ekonomi Siap-Siap Melambat

Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan kenaikan suku bungu acuan atau BI Rate sebagai upaya menahan gejolak rupiah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, BI memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19–20 Mei 2026. Suku bunga Deposit Facility juga naik 50 basis poin menjadi 4,25 persen, sementara suku bunga Lending Facility dinaikkan 50 basis poin ke level 6 pers

3 bulan lalu

3 media, Cenderung netral

Purbaya Jelaskan Perbedaan Ekonomi Indonesia Sekarang dan saat Krisis 1998

ekonomi menerjang Indonesia terus-menerus belakangan ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok hingga Rp17.700, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jeblok lebih 4 persen, sementara APBN harus menanggung beban selisih harga BBM sekaligus berbagai program berjalan. Kondisi di atas terjadi bersamaan. Ini memicu kegelisahan publik tentang masa depan ekonomi nasional. Muncul pertanyaan di benak masyarakat: apakah Indonesia sedang menuju resesi, seperti yang terjadi pada tahun 1998? Ketika nilai tu

3 bulan lalu

5 media, Cenderung kanan

Janji Prabowo Jinakkan Dolar AS, Usai Panggil Purbaya, Perry, dan Bahlil

Di tengah bayang-bayang tekanan global yang membawa nilai tukar rupiah ke level terlemahnya sepanjang sejarah di kisaran Rp17.600 per dolar AS, Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah. Senin sore (18/5), Kepala Negara memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga penanggung jawab stabilitas ekonomi ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menggelar rapat terbatas. Mereka yang merapat ke Istana antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indones

3 bulan lalu

3 media, Cenderung kanan

Eksportir Tambang dan Sawit Tak Lagi Bebas Simpan Devisa di Luar Negeri

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan teknis aturan pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dari kegiatan pengusahaan dan pengelolaan di Tanah Air. Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, (20/5/2026) mengatakan, Presiden telah menjelaskan bahwa perubahan aturan tersebut dilakukan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha ekspor sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1

3 bulan lalu

Devisa Ekspor SDA Diperketat, Pemerintah Tak Mau Kekayaan Alam Lepas Kendali

Presiden Prabowo Subianto memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) melalui peraturan pemerintah terkait devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. "Pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam," kata Presiden. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerang

3 bulan lalu

Pertumbuhan 6,5 Persen Butuh Swasta, APBN 2027 Tak Bisa Jadi Tumpuan Utama

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai peran swasta dapat mendorong tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027. "Itu secara umum tentu angka yang optimis, sehingga kalau targetnya demikian, dari sisi upaya yang harus dilakukan itu memang adalah mendorong peran swasta yang lebih strategis lagi," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, (20/5/2026) Dia juga menambahkan bahwa dari sisi defis

3 bulan lalu

Pertumbuhan Ekonomi Tak Angkat Kelas Menengah, Sistem Pengelolaan Negara Dinilai Gagal

Presiden menegaskan kewajiban menjalankan cetak biru perekonomian nasional sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara murni dan konsekuen untuk menghentikan penyimpangan pengelolaan kekayaan alam serta menjamin kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. "Saya ingin tegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuensi, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menja

3 bulan lalu

Ekspor Curang Sebabkan Negara Kehilangan 343 Miliar Dolar AS, BUMN Ambil Alih Ekspor Komoditas

Presiden Prabowo Subianto menyebut kebocoran kekayaan negara yang mengalir keluar negeri selama puluhan tahun menjadi salah satu penyebab kecilnya gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/5/2026) Prabowo mengatakan berdasarkan da

3 bulan lalu