AFU.id

Indeks Berita

Ekspor Nikel Melejit tapi Sektor Pertanian Ambruk, Jutaan Petani Terancam Melarat

Semboyan hilirisasi yang pemerintah gaungkan dalam beberapa tahun terakhir mulai mengubah wajah ekspor Indonesia di atas kertas. Namun di balik angka-angka pertumbuhan yang berkilau, tersimpan potret buram mengenai ‘dualisme ekonomi’ yang kian mengkhawatirkan. Sektor industri pengolahan yang mendapat sokongan dari pengerukan mineral mentah, melesat sendirian sepanjang periode Januari-April 2026. Di saat yang sama, sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup jutaan rakyat kecil Indonesia tertingg

Ekspor Nikel Melejit tapi Sektor Pertanian Ambruk, Jutaan Petani Terancam Melarat

Influencer hingga Musisi Tak Otomatis Bisa Pakai Pajak UMKM 0,5 Persen

Kementerian Ekonomi Kreatif akan membahas aturan pajak UMKM 0,5 persen dengan asosiasi pelaku usaha kreatif. Pembahasan dilakukan setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Aturan itu mengubah ketentuan Pajak Penghasilan Final UMKM. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya akan meminta masukan dari asosiasi pelaku ekonomi kreatif. Ia telah menginstruksikan jajaran direktur di Kementerian Ekraf untuk berkomunikasi dengan asosiasi di berbagai subsektor. Kemente

Influencer hingga Musisi Tak Otomatis Bisa Pakai Pajak UMKM 0,5 Persen

Inflasi Mei 2026 Naik Hampir 2 Kali Lipat, Dompet Rakyat Makin Tipis!

Kondisi stabilitas harga di tingkat konsumen Indonesia memberikan sinyal kuning sebelum akhir semester I-2026. Berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (2/6/2026), inflasi tahunan ( year-on-year / y-on-y ) pada Mei 2026 melompat ke angka 3,08%. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena nilainya melonjak hampir dua kali lipat ketimbang inflasi Mei 2025 yang hanya 1,6%. “Sementara pada Mei 2024, tingkat inflasi y-on-y tercatat sebesar 2,84 persen,” ungkap Direktur Stati

Inflasi Mei 2026 Naik Hampir 2 Kali Lipat, Dompet Rakyat Makin Tipis!

Terjepit Pelemahan Rupiah dan Kenaikan BI Rate, Industri Manufaktur Masih Mencoba Bangkit

Sektor manufaktur Indonesia berhasil keluar dari zona kontraksi pada Mei 2026. Berdasarkan laporan S&P Global yang dirilis hari ini, Selasa (2/6), Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Indonesia mendarat tepat di angka 50,0. Angka ini naik tipis dari posisi April yang sempat merosot ke 49,1. "Industri manufaktur Indonesia masih berada di bawah tekanan pada Mei, karena produksi tertahan kenaikan harga bahan baku dan terbatasnya ketersediaan input," ujar Usamah Bhatti, Ekonom S&P Global Market

Terjepit Pelemahan Rupiah dan Kenaikan BI Rate, Industri Manufaktur Masih Mencoba Bangkit

Rupiah Melemah, Masalahnya Bukan Cuma Geopolitik

Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada perdagangan Selasa, (2/6/2026), pagi. Rupiah melemah 54,50 poin atau 0,31 persen. Mata uang Garuda bergerak ke level Rp17.859 per dolar AS. Pada penutupan sebelumnya, rupiah berada di level Rp17.805 per dolar AS. Pelemahan rupiah tidak hanya dipicu ketegangan geopolitik global. Tekanan juga datang dari kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan ekonomi domestik. Bank Indonesia sebelumnya sudah menaikkan suku bunga untuk menahan pelemahan rupiah. Namun, pa

Rupiah Melemah, Masalahnya Bukan Cuma Geopolitik

Purbaya Tegaskan Reformasi Kebijakan Fiskal Harus Sasar Birokrasi Bersih dan Memihak Rakyat

Reformasi kebijakan fiskal nasional menjadi perhatian serius Pemerintah Republik Indonesia (RI), khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan reformasi tata kelola anggaran harus memastikan setiap alokasi dana publik benar-benar berorientasi pada kemakmuran masyarakat bawah. Momentum Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menjadi landasan penting bagi Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengintegrasikan nilai ideologi ke dalam kebijakan fiskal nasional

Purbaya Tegaskan Reformasi Kebijakan Fiskal Harus Sasar Birokrasi Bersih dan Memihak Rakyat

Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Baru, Ekonomi Pancasila Tempatkan Rakyat Sebagai Pelaku Utama

Prinsip Ekonomi Pancasila digaungkan secara lantang oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, Senin (1/6/2026). Prabowo Subianto menyampaikan hal tersebut ketika memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta. Kepala Negara menegaskan komitmen mengembalikan arah tata kelola keuangan nasional sesuai konstitusi, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Berlandaskan cetak biru pendiri bangs

Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Baru, Ekonomi Pancasila Tempatkan Rakyat Sebagai Pelaku Utama

Presiden Prabowo Sebut Ekonomi Pancasila Bisa Setop Kebocoran Devisa ke Luar Negeri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengincar kedaulatan tata kelola komoditas guna mewujudkan pemerataan finansial secara adil. Presiden RI, Prabowo Subianto pun menyebut implementasi Ekonomi Pancasila sangat urgen dalam rangka mencapai target tersebut. Hal tersebut karena sistem Ekonomi Pancasila mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat Indonesia. Prabowo Subianto menyampaikannya ketika memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahu

Presiden Prabowo Sebut Ekonomi Pancasila Bisa Setop Kebocoran Devisa ke Luar Negeri

Ekonomi Tumbuh Namun Rakyat Belum Sejahtera, Sistem Ekonomi Pancasila Jadi Solusi Presiden

Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengidentifikasi ketimpangan distribusi kesejahteraan sebagai tantangan struktural terbesar dalam pembangunan nasional. Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 pun menjadi titik balik untuk menggeser arah pembangunan bagi Presiden RI, Prabowo Subianto. Kepala Negara menyampaikan, arah pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan harus menuju implementasi nyata Ekonomi Pancasila yang berpihak pada rakyat kecil. Prabowo Subianto lantas mengingatkan

Ekonomi Tumbuh Namun Rakyat Belum Sejahtera, Sistem Ekonomi Pancasila Jadi Solusi Presiden

Ekosistem Ekonomi Haji 2026 Catat Diversifikasi Positif

Tata kelola ekosistem ekonomi haji 2026/1447 Hijriyah mencatat hasil positif berkat penguatan area komersial hotel jemaah haji Indonesia (JHI). Sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited sukses mendongkrak pendapatan dan produktivitas kawasan niaga tersebut. Menariknya, grafik omzet justru melonjak di saat jumlah penyewa ( tenant ) dan unit usaha mengalami penurunan kuantitas. Melansir website Kemenhaj RI, data

Ekosistem Ekonomi Haji 2026 Catat Diversifikasi Positif