Indeks Berita

Lobi-lobi Alot, Pembahasan RUU Pemilu Ditunda

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) masih dibicarakan dengan pimpinan partai politik (parpol). “Saat ini kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik,” kata Puan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (16/04/26) Menurut dia, hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Unda

4 bulan lalu

Mengulur-ulur RUU Pemilu, Anggota DPR: Rapat Tiba-tiba Batal dan Draf Naskah Akademiknya Belum Ada

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan rapat pembahasan awal untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ditunda untuk waktu yang belum ditentukan. Dia mengatakan berdasarkan jadwal, seharusnya Komisi II DPR RI menggelar rapat tersebut pada Selasa (14/4) untuk mendengarkan paparan dari Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI. "Siang itu (seharusnya) ada internal rapat dengan BKD tapi tiba-tiba dib

4 bulan lalu

Menko Yusril: Revisi UU Pemilu Ada Karena Kekuasaan yang Sewenang-wenang

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Meko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai revisi Undang-Undang Pemilu yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026 merupakan peluang penting pembenahan secara komprehensif. Dalam kuliah umum di Universitas Udayana, Bali, Selasa (14/4), Yusril menyebut kodifikasi regulasi pemilihan umum (pemilu) sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang terpadu, rasional, dan berkelanjutan. “R

4 bulan lalu

Pemilu Tak Hanya Prosedur, Harus Jaga Kepercayaan dan Legitimasi Publik

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemilu tidak hanya soal prosedur, tetapi juga menjaga kepercayaan dan legitimasi publik terhadap negara. Hal itu disampaikan Yusril saat menjadi pembicara dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, Bali, Selasa. Dalam kuliah umum yang difasilitasi oleh moderator Ahli Hukum Tata Negara Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan dengan tema "Penataan Penyelenggaraan Pemilihan Umu

4 bulan lalu

Wacana Fusi NasDem-Gerindra Mengemuka, Saan Mustopa: Ide Biasa, Realisasi Rumit

Wacana penggabungan antara Partai NasDem dan Partai Gerindra mencuat ke publik. Menanggapi hal tersebut, politisi NasDem, Saan Mustopa, menilai ide fusi dalam dunia politik merupakan hal yang wajar, namun sulit direalisasikan. “Sebagai sebuah ide atau wacana, itu hal yang biasa saja. Tapi ketika mau diwujudkan, banyak hal yang harus dipikirkan, dinegosiasikan, dan direncanakan,” ujar Saan kepada wartawan, Senin, 13 April 2026. Menurutnya, setiap partai politik memiliki latar belakang ideologi, i

4 bulan lalu

NasDem Komitmen 100 Persen Dukung Pemerintahan Prabowo Meski Tanpa Kader di Kabinet

Partai NasDem kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir periode 2029. Meski tidak menempatkan kadernya di dalam jajaran kabinet, NasDem memastikan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah. "NasDem tetap berkomitmen menjadi bagian dari pemerintah. Walaupun orang mengatakan tidak ada kader di pemerintahan, tapi kita sampaikan bahwa NasDem 100 persen mendukung pemerintah," kata Wakil Ketua Umum partai NasDem, S

4 bulan lalu

Marak OTT Kepala Daerah, Ketua DPR Puan Maharani Soroti Mahalnya Biaya Politik

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mendorong adanya evaluasi bersama antara legislatif dan pemerintah menyusul kembali terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Sarolangun, Jambi, pada Selasa, 10 Maret 2026. "Bagaimana kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut," ujar Puan kepada wartawan, Selasa 10 Maret 2026. Evaluasi ini dinilai krusial untuk mengurai akar masalah tindak pidana korupsi

5 bulan lalu

Tatap Pemilu 2029, Mukhamad Misbakhun Ingatkan Kader Golkar Perkuat Persatuan dan Loyalitas

Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar), Mukhamad Misbakhun mengingatkan seluruh kader untuk memperkuat nilai persatuan dan loyalitas. Misbakhun turut mengajak para kader dari partai politik berlogo pohon beringin agar membela dan menyukseskan program-program Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. Ia menyampaikan hal tersebut secara tegas sebagai implementasi dari doktrin karya-kekaryaan partai. Politisi yang juga menjabat Ketua Komis

5 bulan lalu

Menko Kumham Imipas Nilai Aturan Ambang Batas Parlemen Perlu Dikaji Secara Rasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan penerapan aturan ambang batas parlemen perlu dikaji ulang secara rasional dan komprehensif dalam sebuah seminar di Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2026. "Demokrasi adalah situasi yang rumit dan bertele-tele, tetapi tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Soal threshold, itu adalah pilihan politik terbuka," kata Yusril kepada wartawan. Menurutnya, keberadaa

5 bulan lalu

Yusril Usulkan Partai Politik Bisa Gabungkan Suara di Akhir Tahapan Pemilu

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar partai politik diizinkan menggabungkan perolehan suara pada akhir tahapan Pemilu di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026. "Saya kira yang paling praktis itu bisa melaksanakan itu kalau penggabungan partai itu di akhir Pemilu," ujar Yusril kepada wartawan. Langkah strategis tersebut dinilai menjadi solusi agar suara rakyat tidak terbuang sia-sia bagi partai politi

5 bulan lalu