AFU.id

Indeks Berita

Aturan Margin DSI Dipermasalahkan, Danantara Klaim Tak Ambil Untung dari Ekspor

Danantara membantah PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi calo dalam skema ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Bantahan itu muncul setelah aturan baru membuka ruang bagi BUMN ekspor menentukan margin dalam tingkat kewajaran. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara sekaligus Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan DSI tidak mengambil untung dari selisih harga ekspor. Menurut dia, biaya yang muncul hanya berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada eksport

Aturan Margin DSI Dipermasalahkan, Danantara Klaim Tak Ambil Untung dari Ekspor

Modal Asing Kabur Rp61 Triliun, IHSG Anjlok Sepertiga Lebih dan Jadi yang Terburuk di Dunia

Paruh pertama 2026 menjadi periode terberat bagi pasar modal Indonesia dalam 20 tahun ke belakang. Padahal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali tahun ini dengan optimisme tinggi. Ya, indeks mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa ( all time high /ATH) pada akhir Januari 2026. Nilainya menyentuh angka 9.134,70 yang menjadi sejarah baru dalam bursa saham tanah air. Namun hanya dalam hitungan bulan, situasinya mengalami pembalikan arah yang sangat ekstrem. Bahkan, terperosok ke posisi j

Modal Asing Kabur Rp61 Triliun, IHSG Anjlok Sepertiga Lebih dan Jadi yang Terburuk di Dunia

Rupiah Melemah, RI Lakukan Skema Barter untuk Impor Abaka-Bijih Besi dari Filipina

Pemerintah melakukan skema imbal dagang atau barter dalam kerja sama perdagangan Indonesia dan Filipina untuk impor serat abaka dan bijih besi. Dalam skema ini, transaksi ekspor-impor dilakukan tanpa pembayaran langsung menggunakan dolar AS di tengah tekanan nilai tukar rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kerja sama tersebut memiliki potensi transaksi sebesar US$350 juta atau sekitar Rp6,29 triliun. “Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar,” kata Budi di ka

Rupiah Melemah, RI Lakukan Skema Barter untuk Impor Abaka-Bijih Besi dari Filipina

Minyakita Dialihkan ke Pasar, Mendag: Bukan Lagi untuk Bansos

Minyak goreng rakyat (Minyakita) kini tidak lagi masuk dalam skema bantuan pangan pemerintah. Kebijakan ini sekaligus mengubah pola distribusi Minyakita yang kini sepenuhnya diarahkan melalui pasar-pasar rakyat. Budi menjelaskan seluruh pasokan Minyakita akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui mekanisme distribusi yang lebih terbuka di pasar. Ia menegaskan langkah ini diambil agar ketersediaan minyak goreng tersebut tetap stabil dan tidak lagi bergantung pada skema ban

Minyakita Dialihkan ke Pasar, Mendag: Bukan Lagi untuk Bansos

Beban Bulan Juni: Dari Utang Jatuh Tempo, Subsidi BBM, sampai Ancaman El Nino Sanggupkah APBN Kita?

Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni ".. begitu kutipan syair Sajak Bulan Juni dari sastrawan terkemuka Sapardi Djoko Damono. Bagi pemerintah, syair ini bisa jadi isyarat untuk bersikap tabahdi sepanjang Juni ini. Pasalnya serangkaian beban fiskal dinilai akan menjadi ujian berat bagi rejim Prabowo Subianto dalam bulan ini. Mari kita paparkan satu per satu beban yang bakal dihadapi pemerintah sepanjang Juni 2026 ini. Pertama, kabar dari Bank Indonesia soal posisi cadangan devisa Indone

Beban Bulan Juni: Dari Utang Jatuh Tempo, Subsidi BBM, sampai Ancaman El Nino Sanggupkah APBN Kita?

Satgas Pangan Polri Cium Aroma Kartel di Balik Turunnya Harga Buah Sawit

Turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit saat harga Crude Palm Oil (CPO) dunia tetap stabil memunculkan dugaan adanya permainan kartel. Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan dugaan kartel itu berkaitan dengan kemungkinan adanya kesepakatan diam-diam untuk menurunkan harga TBS. “Kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat,” kata Ade dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026). Ade menyebut

Satgas Pangan Polri Cium Aroma Kartel di Balik Turunnya Harga Buah Sawit

Kolaborasi BI-Kemenkeu Belum Berdampak, Rupiah Malah Makin Amblas

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati dua hal sebagai langkah strategis untuk menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (6/6/2026). Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut koordinasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan koordinasi fiskal-moneter perlu dilakukan seirama, saling mendukung dan saling memperkuat. "Kewenangan masing-masing untuk memperkuat

Kolaborasi BI-Kemenkeu Belum Berdampak, Rupiah Malah Makin Amblas

25 Perjanjian Dagang Menganggur? Pemerintah Kejar Peluang Ekspor ke 35 Negara

Pemerintah mengejar pemanfaatan 25 perjanjian dagang internasional untuk memperluas pasar ekspor Indonesia. Langkah itu dibahas Kementerian Perdagangan bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta. Agenda tersebut muncul saat kinerja perdagangan Indonesia masih mencatat surplus. Pada 2025, neraca perdagangan Indonesia surplus 41,05 miliar dolar Amerika Serikat. Tren positif itu berlanjut pada Januari-April 2026. Pada periode tersebut, surplus neraca perdagangan mencapai 5,64 miliar dol

25 Perjanjian Dagang Menganggur? Pemerintah Kejar Peluang Ekspor ke 35 Negara

HKI: Tak Cukup Andalkan Investor, Potensi Industri Nasional Harus Dipercepat

Besarnya pasar domestik dan melimpahnya sumber daya alam tidak lagi cukup untuk menarik investasi. Di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global, investor dinilai lebih membutuhkan kepastian regulasi, kecepatan perizinan, dan kemudahan berusaha sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai daya tarik Indonesia masih kuat, tetapi harus didukung oleh iklim investasi yang memberikan kepastian bagi dunia usaha. Tanpa itu, peluang

HKI: Tak Cukup Andalkan Investor, Potensi Industri Nasional Harus Dipercepat

Pemkab Pamekasan Prioritaskan Kesehatan dan BLT dari Dana Cukai Tembakau 2026

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 untuk memperluas akses layanan kesehatan dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi buruh tani dan buruh pabrik tembakau. Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan Bachtiar Efendi mengatakan, tahun ini Pemkab Pamekasan menerima DBHCHT sebesar Rp59,4 miliar lebih, jauh lebih rendah dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp112 miliar lebih. "Dari dana sebesar Rp59,4 miliar yang kami terima

Pemkab Pamekasan Prioritaskan Kesehatan dan BLT dari Dana Cukai Tembakau 2026