AFU.id

Indeks Berita

Pemerintah Tambah Rp26 Triliun untuk Pangan, Magang, dan Transportasi, Defisit APBN Diklaim Aman

Pemerintah menyiapkan tambahan belanja Rp26,34 triliun untuk paket stimulus ekonomi semester II 2026 yang mencakup bantuan pangan, program magang dan vokasi, serta insentif transportasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tambahan anggaran itu tidak akan mengganggu target defisit APBN 2026. “Defisit fiskal aman,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026). Dari total stimulus tersebut, bantuan pangan mendapa

Pemerintah Tambah Rp26 Triliun untuk Pangan, Magang, dan Transportasi, Defisit APBN Diklaim Aman

Anggaran Pajak Tembus Rp5,4 Triliun, Tax Gap Masih Menganga Rp562 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp49,8 triliun untuk tahun 2027. Angka tersebut bertambah Rp2,67 triliun atau sekitar 5,67% dibandingkan pagu indikatif tahun 2026 yang sebesar Rp47,13 triliun. Meski meningkat secara nominal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut besaran tersebut setara dengan pagu 2026 setelah memperhitungkan efisiensi anggaran. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dari

Anggaran Pajak Tembus Rp5,4 Triliun, Tax Gap Masih Menganga Rp562 Triliun

Bunga PNM Mekaar Turun Jadi 8 Persen, Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Jutaan Nasabah

Pemerintah berencana menurunkan suku bunga pembiayaan PNM Mekaar menjadi 8 persen dari kisaran 18–25 persen. Kebijakan ini ditargetkan menyasar sekitar 10–15 juta nasabah pelaku usaha ultramikro, terutama perempuan dari keluarga prasejahtera. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan penurunan bunga akan ditindaklanjuti PT Permodalan Nasional Madani bersama Danantara Indonesia. Pemerintah masih menyiapkan payung hukum sebelum kebijakan tersebut dijalankan. “Alhamdulil

Bunga PNM Mekaar Turun Jadi 8 Persen, Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Jutaan Nasabah

ESDM Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN, Antisipasi Gangguan Pasokan Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Langkah ini diambil untuk mencegah gangguan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional. Bahlil mengatakan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut kondisi serupa pernah terjadi pada 2022 sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur. “Kami da

ESDM Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN, Antisipasi Gangguan Pasokan Energi

Marketplace Tak Bisa Lagi Naikkan Biaya Sepihak, UMK Dapat Proteksi Baru

Marketplace atau lokapasar kini tidak lagi bisa menaikkan biaya layanan secara mendadak kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pemerintah mewajibkan setiap rencana perubahan biaya disampaikan minimal 90 hari kalender sebelum diberlakukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026. Peraturan yang diterbitkan pada Rabu (17/6/2026) ini mengatur pelindungan dan peningkatan daya saing UMK dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Ketentuan tersebut menjadi dasar

Marketplace Tak Bisa Lagi Naikkan Biaya Sepihak, UMK Dapat Proteksi Baru

TKD Bisa Naik Rp90 Triliun, Menkeu Ingatkan Daerah Jangan Manja APBN

Pemerintah membuka peluang kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 hingga Rp90 triliun. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada tambahan dana dari APBN. Purbaya mengatakan, pemerintah pusat sementara ini menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun untuk daerah. Angka tersebut masih bisa bertambah hingga Rp90 triliun, tergantung hasil pembahasan final APBN 2027. “Jadi kira-kira untuk sekarang, sementara ada pen

TKD Bisa Naik Rp90 Triliun, Menkeu Ingatkan Daerah Jangan Manja APBN

Harga MinyaKita Tak Jadi Naik, Pengecer Jual di Atas HET Akan Diblacklist

Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga eceran tertinggi MinyaKita dan memilih memperbesar peran Bulog serta ID FOOD dalam distribusi minyak goreng rakyat tersebut. Pengecer yang menjual MinyaKita di atas HET Rp15.700 per liter terancam dicoret dari jaringan mitra BUMN pangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan dari minimal 35 persen menjadi lebih dari 50 persen. Langkah itu disiapkan untuk mempe

Harga MinyaKita Tak Jadi Naik, Pengecer Jual di Atas HET Akan Diblacklist

Pengamat: PLN Perlu Evaluasi Pasokan Batu Bara Usai Pemadaman Bergilir di Jawa

Pengamat energi dari Koalisi Energi Untuk Rakyat Kaharuddin meminta PT PLN mengevaluasi rantai pasok batu bara dan keandalan pembangkit setelah pemadaman bergilir terjadi di sejumlah wilayah Jawa. Ia menilai gangguan listrik tidak cukup dijelaskan sebagai persoalan teknis di lapangan. “Pemadaman yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan sistem kelistrikan,” kata Kaharuddin dalam keterangannya, Senin (22/6/2026). Menurut dia, gangguan pasokan en

Pengamat: PLN Perlu Evaluasi Pasokan Batu Bara Usai Pemadaman Bergilir di Jawa

Harga Avtur Melandai, Maskapai AirAsia Turunkan Tarif Tiket

Maskapai AirAsia X memastikan penurunkan harga tiket penerbangan seiring dengan turunnya harga bahan bakar avtur di pasar global. Perusahaan menyebut telah lebih dulu memangkas tarif sekitar 5 persen sejak 15 Juni dan akan terus melakukan penyesuaian secara berkala. CEO AirAsia Group, Bo Lingam, menegaskan akan terus meninjau harga tiket setiap minggu dan akan merevisi tarif apabila tren penurunan harga bahan bakar berlanjut. “Penurunan harga avtur membuka peluang bagi maskapai untuk menghadirka

Harga Avtur Melandai, Maskapai AirAsia Turunkan Tarif Tiket

Target 400 Ribu Rumah dengan Anggaran Rp8 Triliun, Rincian Penyaluran Belum Dibuka Pemerintah

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp8 triliun untuk membangun dan merehabilitasi rumah tidak layak huni pada 2026 dengan target sekitar 400 ribu unit di seluruh Indonesia. Target itu melonjak dari sekitar 45 ribu rumah yang dibedah pada 2025. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan program tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Anggaran disebut berasal dari APBN dan sumber non-APBN, tetapi pemerintah belum

Target 400 Ribu Rumah dengan Anggaran Rp8 Triliun, Rincian Penyaluran Belum Dibuka Pemerintah