Indeks Berita

Simulasi Threshold 7 Persen: Partai Besar Untung, Partai Kecil Terancam

Wacana kenaikan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dalam revisi Undang-Undang Pemilu kembali memantik polemik nasional. Perdebatan mengerucut pada dua kutub: efektivitas pemerintahan melalui penyederhanaan partai versus perlindungan hak representasi politik warga negara. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa ambang batas perlu dipertahankan bahkan dinaikkan dari angka saat ini sebesar 4 persen. “Kami mengusulkan naik dari 4 persen menjadi di atas

3 bulan lalu

Antisipasi Kekerasan Seksual dari Pusat hingga Desa, LPSK Eksekusi Hak Perlindungan Informan Pemilu

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengambil alih jaminan keamanan bagi jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Langkah tersebut menyusul tingginya potensi ancaman kekerasan seksual dan penganiayaan di lingkungan kerja pengawasan pemilu. “Ini menjadi bagian dari komitmen, pencegahan, dan penanganan secara dini terkait kemungkinan adanya tindak pidana kekerasan seksual atau penganiayaan,” ungkap Ketua LPSK, Achmadi pada Selasa, (28/4/2026). Pengaktifan langkah intervensi keaman

3 bulan lalu

Ancaman Pidana Bayangi Pelanggaran Etik dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Penyelenggara Pemilu

Ancaman pidana kini membayangi pelanggaran etik dan kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut usai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani Nota Kesepahaman ( Memorandum of Understanding /MoU) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kedua pihak sepakat untuk menangani kasus kekerasan seksual dan penganiayaan di lingkungan kerja penyelenggara pemilu. Langkah tersebut sebagai respons atas teguran langsung Dewan Kehormatan Penyelenggara P

3 bulan lalu

Niat Tutup Lapak Cukong di Pilkada, Aturan Calon Wajib Kader Asli Parpol Bisa Terbentur Konstitusi

Usulan yang mewajibkan calon presiden hingga kepala daerah berasal dari kader asli partai politik (parpol) terus memicu perdebatan. Pasalnya, gagasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka perbaikan tata kelola parpol tersebut berpotensi menabrak konstitusi. Meskipun usulan lembaga antirasuah Indonesia tersebut bermaksud menjadi langkah radikal untuk menutup celah transaksi jual beli ‘perahu’ pencalonan oleh para cukong atau pemodal politik. “Untuk saat ini, kita tentunya tetap men

3 bulan lalu

RUU Pembatasan Uang Kartal, Solusi Total atau Sekadar Formalitas di Tengah Budaya Vote Buying?

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi penggunaan uang tunai atau kartal dalam seluruh tahapan pemilihan umum (pemilu). Partai politik (parpol) berlogo matahari ini menilai, langkah tersebut sebagai upaya progresif untuk menambal celah hukum. Di mana, penggunaan uang kartal yang justru selama ini melanggengkan praktik politik uang ( money politic) di tanah air. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Waketum DPP) PAN, Viva Yoga Mauladi, me

3 bulan lalu

Tolak Usulan Batas Jabatan Ketum Parpol, Noel Lempar Ancaman ke Pimpinan KPK

Immanuel Ebenezer alias Noel, melontarkan serangan terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, (27/4/2026). Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI) ini geram usai lembaga antirasuah Indonesia mengeluarkan 16 poin rekomendasi untuk tata kelola partai politik (parpol). Salah satu poin rekomendasi adalah pembatasan masa jabatan ketua umum (ketum) parpol yang menurutnya telah melampaui batas kewenangan. “Apalagi kemarin KPK sok mendikte partai, para pimp

3 bulan lalu

Wacana Parliamentary Threshold Naik ke 7 Persen Undang Polemik, Bisa Matikan Representasi Politik

Wacana kenaikan ambang batas parlemen ( parliamentary threshold ) terus mengundang polemik dan perdebatan hangat mengenai sistem pemilihan umum (pemilu) nasional. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yakni Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan ambang batas untuk memperkuat pelembagaan partai politik (parpol). Legislator asal Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengusulkan agar parliamentary threshold yang se

3 bulan lalu

3 media, Cenderung netral

Berlindung di Balik Konstitusi, Elite Politik Panik saat Didesak Hanya Boleh Usung Kader Asli

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan usulan kontroversial agar setiap calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hingga kepala daerah wajib berasal dari sistem kaderisasi murni partai politik (parpol). Lembaga antirasuah Indonesia sengaja mendorong rekomendasi radikal tersebut usai memergoki kelakuan parpol yang tetap ‘menjual’ tiket pencalonan kepada pihak luar. Padahal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) telah menurunkan threshold alias ambang batas penca

3 bulan lalu

Reformasi Pemilu, PAN: Keadilan Politik Tercipta dari Kualitas Calon, Bukan Uang dan Modal

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memandang perlu aturan pembatasan pemakaian uang tunai atau kartal selama tahapan pemilihan umum atau pemilu. Menurut PAN, jika gagasan ini masuk di pasal-pasal Undang-Undang Pemilu maka akan dapat memurnikan suara rakyat, mendorong transparansi dan modernisasi kampanye. "Rakyat akan memilih berdasarkan pada nilai strategi dan kapasitas calon, bukan hanya isi tas," kata Wakil Ketua PAN Viva Yoga Mauladi dalam

3 bulan lalu

PDIP Tolak Rekomendasi KPK yang Batasi Ketum Hanya Boleh 2 Periode

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa pengaturan masa jabatan ketua umum partai merupakan kedaulatan internal organisasi. Penegasan tersebut sebagai respons atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan pembatasan masa jabatan bagi pimpinan partai politik (parpol). Yang mana, lembaga antirasuah Indonesia menyarankan agar jabatan ketum parpol hanya boleh maksimal dua periode. Hal tersebut hadir sebagai langkah mencegah praktik tindak pidana korupsi d

4 bulan lalu