AFU.id

Indeks Berita

Bahlil Buka Kemungkinan Harga Pertamax Turun Pekan Depan, Sebesar Apa Peluangnya?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, membuka kemungkinan pemerintah menurunkan harga BBM non subsidi Pertamax pada pekan depan. Pernyataan itu dia sampaikan menanggapi pertanyaan para wartawan terkait mulai stabilnya harga minyak dunia pada pekan-pekan ini. Bahlil mengatakan pemerintah selama beberapa bulan terakhir tidak menaikkan harga Pertamax meski harga minyak mentah dunia sempat melonjak. Karena itu dia meminta masyarakat untuk melihat pergerakan harga minyak dun

Bahlil Buka Kemungkinan Harga Pertamax Turun Pekan Depan, Sebesar Apa Peluangnya?

Ford Akui AI Tak Cukup Jaga Mutu Mobil, Rekrut Lagi 350 Engineer Senior

Ford mengakui penggunaan kecerdasan buatan dan sistem pemeriksaan kualitas otomatis belum cukup mencegah masalah pada kendaraan. Produsen mobil asal Amerika Serikat itu kemudian merekrut dan menarik kembali sekitar 350 engineer berpengalaman, termasuk mantan pegawai Ford serta tenaga teknis dari perusahaan pemasok. Langkah itu diambil setelah Ford menemukan sejumlah persoalan desain dan komponen tidak dapat diantisipasi hanya dengan memasukkan data serta persyaratan teknis ke dalam sistem AI. En

Ford Akui AI Tak Cukup Jaga Mutu Mobil, Rekrut Lagi 350 Engineer Senior

Uang Terlanjur Dikirim ke Penipu Masih Bisa Diblokir, Asal Cepat Lapor ke IASC

Uang yang telanjur dikirim kepada penipu masih berpeluang diselamatkan sebelum dipindahkan atau ditarik pelaku. Namun, kecepatan korban melapor menjadi penentu karena dana hasil penipuan dapat berpindah ke banyak rekening dalam waktu singkat. Indonesia Anti-Scam Center (IASC) mencatat telah memblokir dana korban penipuan daring senilai Rp638,9 miliar sepanjang 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026. Dari jumlah itu, Rp169,3 miliar telah dikembalikan kepada korban. Ketua Sekretariat Satgas Pemberant

Uang Terlanjur Dikirim ke Penipu Masih Bisa Diblokir, Asal Cepat Lapor ke IASC

Ekspor Beras ke Malaysia, Dirut Bulog Pastikan Harga Jual di Atas HET Domestik

Perum Bulog memastikan bahwa rencana ekspor beras Indonesia ke Malaysia akan dipatok dengan harga yang tinggi, bahkan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar domestik. Kebijakan ini diambil demi mendongkrak perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa penetapan harga ekspor ini sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar komoditas pangan Indonesia tidak dijual murah di

Ekspor Beras ke Malaysia, Dirut Bulog Pastikan Harga Jual di Atas HET Domestik

Seller UMKM Dapat Diskon Biaya Layanan 50 Persen, Marketplace Siap Jalankan Aturan Baru

Platform perdagangan elektronik atau marketplace mulai bersiap menerapkan kebijakan potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjual produk lokal. Kebijakan tersebut akan berlaku setelah proses integrasi sistem dengan platform Sapa UMKM milik Kementerian UMKM rampung. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan seluruh marketplace besar, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada, telah menyatakan siap menjalankan kebijakan tersebut.

Seller UMKM Dapat Diskon Biaya Layanan 50 Persen, Marketplace Siap Jalankan Aturan Baru

Patriot Bond Disamakan dengan Tax Amnesty, Pengamat Desak Danantara Buka-bukaan

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Feiral Rizky Batubara menilai rencana penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara tidak dapat disamakan dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut Feiral, kedua instrumen memiliki tujuan dan mekanisme berbeda. Ia menyebut tax amnesty berkaitan dengan pengungkapan aset serta penyelesaian kewajiban perpajakan, sedangkan Patriot Bond dirancang sebagai instrumen investasi untuk mendukung pembiayaan proyek dan program strategis. “T

Patriot Bond Disamakan dengan Tax Amnesty, Pengamat Desak Danantara Buka-bukaan

Pemerintah Targetkan Marketplace Mulai Pungut PPh Pedagang Online pada Juli

Pemerintah menargetkan pemungutan pajak melalui platform marketplace mulai berlaku pada Juli 2026. Dalam kebijakan ini, penyedia marketplace akan memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Ia menegaskan mekanisme ini bukan merupakan pungutan pajak baru bagi pedagang onlin

Pemerintah Targetkan Marketplace Mulai Pungut PPh Pedagang Online pada Juli

Pemerintah Siapkan Rp381 Triliun Dana SAL untuk Himbara, Ekonom: Kredit Tak Otomatis Mengalir ke Sektor Riil

Pemerintah menyiapkan hingga Rp381 triliun dana Saldo Anggaran Lebih atau SAL untuk ditempatkan di perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara. Namun, ekonom mengingatkan tambahan likuiditas tersebut belum otomatis membuat kredit lebih murah maupun langsung mengalir ke sektor riil. Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai penempatan kembali dana SAL dapat meredam kenaikan biaya dana atau cost of fund perbankan. Meski demikian, kebijakan itu dinilai lebih berfungsi sebagai penahan tekanan

Pemerintah Siapkan Rp381 Triliun Dana SAL untuk Himbara, Ekonom: Kredit Tak Otomatis Mengalir ke Sektor Riil

Gas Nasional Diklaim Aman, Kenapa Industri Masih Bayar Mahal?

Pemerintah mengeklaim pasokan gas nasional masih aman karena lifting gas mencapai target APBN. Namun, klaim itu tidak langsung membuat harga gas untuk industri menjadi murah. Masalah muncul di wilayah barat Jawa. Produksi gas lokal menurun, sementara kebutuhan industri di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta tetap tinggi. Akibatnya, sebagian pasokan harus ditutup menggunakan LNG dari luar Jawa yang membutuhkan biaya transportasi, regasifikasi, dan penyaluran kembali melalui pipa. Kondisi tersebut

Gas Nasional Diklaim Aman, Kenapa Industri Masih Bayar Mahal?

Harga LNG Industri Dipangkas Jadi Rp200 Ribu per MMBTU, Pemerintah Klaim Cegah PHK

Pemerintah menurunkan harga liquefied natural gas atau LNG untuk industri dari sebelumnya sekitar Rp308 ribu–Rp354 ribu menjadi Rp200 ribu per MMBTU. Kebijakan itu diambil setelah lonjakan biaya gas memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap daya saing industri dan risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah dan DPR setelah menerima masukan dari asosiasi industri, pelaku usaha

Harga LNG Industri Dipangkas Jadi Rp200 Ribu per MMBTU, Pemerintah Klaim Cegah PHK