AFU.id

Indeks Berita

Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Pengacara JK Ngaku Belum Terima Nomor Laporan Polisi

Abdul Haji Talaohu selaku Pengacara Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-10 dan ke-12, yakni Jusuf Kalla alias JK telah merampungkan proses konsultasi terkait dugaan fitnah oleh Rismon Sianipar. Agenda tersebut berlangsung di Kantor Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Senin, 6 April 2026. Kendati telah menyerahkan bukti ke dua direktorat Polri, nomor Laporan Polisi (LP) resmi hingga sekarang tak kunjung terbit. Abdul Haji Talaohu cs

Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim, Pengacara JK Ngaku Belum Terima Nomor Laporan Polisi

Nadiem Balik Serangan, Chromebook Disebut Benteng Anticurang Asesmen Nasional

Ruang sidang kembali jadi arena adu narasi. Di tengah sorotan tajam soal pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim tak tinggal diam. Ia membantah keras tudingan bahwa proyek tersebut tak berguna, bahkan merugikan negara. Di hadapan awak media usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026), Nadiem justru memutar arah argumen. Baginya, Chromebook bukan sekadar perangkat, melainkan instrumen penting dalam menjaga integritas pendidikan—terutama

Nadiem Balik Serangan, Chromebook Disebut Benteng Anticurang Asesmen Nasional

KPK Periksa 5 Petinggi Biro Travel Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memulai pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Fokus penyidikan tahap awal tersebut menyasar sejumlah petinggi perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel haji. “Betul, hari ini mulai pemeriksaan (secara, red ) maraton,” ungkap Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Senin, 6 April 2026. Pemanggilan sejumlah pimpinan perusahaan travel tersebut bertujuan

KPK Periksa 5 Petinggi Biro Travel Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Sebut Kasus Dugaan Fitnah Dana Ijazah Terafiliasi ‘Solo’, Siapa Pihak yang Tim Hukum JK Maksud?

Tim Kuasa Hukum Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla alias JK melaporkan sejumlah pembuat konten YouTube ke Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) pada Senin, 6 April 2026. Laporan tersebut atas dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah terkait isu dana ijazah sebesar Rp5 miliar. Pihak JK menduga kelompok pemilik kanal YouTube yang menyebarkan informasi tersebut memiliki keterkaitan dengan pihak tertentu di wilayah

Sebut Kasus Dugaan Fitnah Dana Ijazah Terafiliasi ‘Solo’, Siapa Pihak yang Tim Hukum JK Maksud?

Pakai UU ITE dan KUHP Baru, Kuasa Hukum JK Akan Uji Keaslian Video Rismon Sianipar Yang Diklaim AI

Tim Kuasa Hukum Jusuf Kalla alias JK menjerat Rismon Sianipar dengan pasal berlapis terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Pihak Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-10 dan ke-12 bahkan telah resmi melaporkan Rismon secara resmi ke Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). “Pencemaran nama baik itu di Pasal 439 Juncto Pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, red ) yang baru,” ungkap Kuasa

Pakai UU ITE dan KUHP Baru, Kuasa Hukum JK Akan Uji Keaslian Video Rismon Sianipar Yang Diklaim AI

Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Kejagung Amankan Oknum Jaksa Kejari Karo

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi langkah cepat nan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung). Yang mana, Kejagung telah resmi menarik Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Karo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), dan sejumlah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus videografer Amsal Christy Sitepu ke Jakarta. Langkah tersebut guna melakukan pemeriksaan secara intensif terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara tersebu

Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Kejagung Amankan Oknum Jaksa Kejari Karo

Buntut Tudingan Pendanaan Rp5 Miliar, Pihak JK Laporkan Rismon Sianipar dan Sejumlah YouTuber

Tim Kuasa Hukum Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla alias JK resmi melaporkan Rismon Sianipar beserta empat YouTuber. Ada pula sejumlah narasumber yang laporannya masuk ke Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Rismon beserta sejumlah YouTuber dan narasumber tersebut atas dugaan pencemaran nama baik hingga penyebaran berita bohong ( hoaks ). “Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh kami dan juga Pak JK

Buntut Tudingan Pendanaan Rp5 Miliar, Pihak JK Laporkan Rismon Sianipar dan Sejumlah YouTuber

Pihak Rismon Sebut Video AI, Kuasa Hukum JK: Uji Dulu

Isu “bohir” di balik polemik ijazah Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, bola liar bergulir dari video yang menyeret nama Jusuf Kalla dari Rismon. Namun kuasa hukum Rismon langsung membantah dan mempertanyakan keasliannya. Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menilai pihak yang menyebut video beredar—yang menuding kliennya mendanai isu tersebut—adalah tipuan AI, tidak bisa langsung dipercaya. Ia menegaskan, keaslian konten itu harus diuji secara hukum dan forensik digital sebelum disimpulkan. “

Pihak Rismon Sebut Video AI, Kuasa Hukum JK: Uji Dulu

Kargo Minyak Putar Haluan, Negara Seolah Dipermainkan: CERI Bongkar Jejak Buronan Riza Chalid

Langit energi nasional kembali menggelap, bukan karena badai alam, melainkan kabut misteri yang menyelimuti dua kapal raksasa pembawa minyak mentah. Di tengah kebutuhan energi yang mendesak, dua kargo Very Large Crude Carrier (VLCC) milik PT Pertamina (Persero) justru berbalik arah—sebuah manuver yang memantik pertanyaan keras: siapa sebenarnya yang mengendalikan arus minyak negeri ini? Nama Riza Chalid kembali mencuat. Sosok yang kini berstatus buronan internasional dalam kasus dugaan korupsi t

 Kargo Minyak Putar Haluan, Negara Seolah Dipermainkan: CERI Bongkar Jejak Buronan Riza Chalid

Buntut Kasus Amsal Sitepu, Kejagung Periksa Kajari Karo dan Jajaran Pidsus

Kejaksaan Agung resmi memeriksa jajaran Kejaksaan Negeri Karo guna melakukan klarifikasi dan eksaminasi terkait polemik penanganan kasus videografer Amsal Sitepu pada Minggu, 5 April 2026. "Sabtu malam, benar sudah diamankan oleh tim intelijen Kejaksaan Agung," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta. Tim khusus dari pusat dikerahkan untuk membedah tingkat profesionalitas penanganan perkara yang dilakukan oleh Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk, Kepala Seks

Buntut Kasus Amsal Sitepu, Kejagung Periksa Kajari Karo dan Jajaran Pidsus