Indeks Berita

Ketua Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Aktifkan Kembali PBI BPJS Kesehatan: Jangan Sampai Rakyat Menjerit

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang melayangkan desakan kepada Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk segera mengaktifkan kembali status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Langkah ini dinilai mendesak guna meredam keluhan masyarakat di lapangan. Marwan memandang persoalan ini seharusnya bisa segera dituntaskan lantaran ketersediaan anggaran pemerintah masih mencukupi dan tidak mengalami pemotongan. Ia meminta agar warga yang telah dinonak

6 bulan lalu

12 media, Cenderung netral

Status PBI 11 Juta Orang Dicoret, Pemerintah Pastikan Hanya Relokasi ke Warga Lebih Berhak

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah tidak memangkas kuota penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kebijakan yang sedang berjalan saat ini adalah relokasi kepesertaan dari warga mampu kepada masyarakat miskin yang lebih berhak. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Langkah ini diambil untuk menanggapi kekhawatiran publik mengenai berkurangnya jumlah

6 bulan lalu

Meski 79,9% Publik Puas, Dasco Sebut Presiden Prabowo Tetap Evaluasi Catatan Minor

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa angka ketidakpuasan publik sebesar dua persen terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto akan menjadi catatan penting bagi pemerintah. Meski mayoritas masyarakat merasa puas, pemerintah berkomitmen menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi. “Walaupun cuma sekitar 2-3 persen, tapi itu cukup berarti dan penting,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Dasco menjelaskan bahwa catatan-catatan kritis y

6 bulan lalu

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati 5 Poin Perbaikan Tata Kelola Jaminan Kesehatan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah resmi menyepakati lima poin utama guna memperbaiki tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi. Salah satu keputusan krusial dalam pertemuan tersebut adalah kepastian bahwa iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) akan tetap dibayarkan pemerintah selama tiga bulan ke depan. Kesepakatan ini diambil dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil

6 bulan lalu

1 media, Cenderung netral

Pastikan Standar Halal, BPJPH Latih 20 Ribu Kepala Dapur Program MBG

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjadi penyelia halal. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses produksi makanan dalam program unggulan pemerintah tersebut memenuhi standar sertifikasi halal yang diwajibkan. Kepala BPJPH, Haikal Hassan menyampaikan rencana percepatan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan pada Seni

6 bulan lalu

Pastikan Data Akurat, Pemerintah Buka Pemutakhiran Data PBI BPJS Kesehatan Selama Transisi

Pemerintah menegaskan bahwa penerapan sistem desil kini menjadi acuan tunggal dalam menentukan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi kesehatan tepat sasaran, menyusul polemik penonaktifan jutaan peserta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa klasifikasi penerima bantuan didasarkan sepenuhnya pada kelompok kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa kelompok masyarakat paling bawah mendapatkan prioritas penuh u

6 bulan lalu

Komisi VIII DPR RI Kritik Keras BPJPH: Dapur Makan Bergizi Gratis Belum Bersertifikat Halal

Komisi VIII DPR RI melayangkan kritik tajam kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni Haikal Hassan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). DPR menyoroti belum adanya sertifikasi halal pada dapur-dapur pengelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, 9 Februari 2026. Ia menilai ambisi pemerintah membawa prod

6 bulan lalu

BGN-Pemprov DKI Jakarta Resmi Jadikan MBG Investasi Strategis Lahirkan Generasi Indonesia Emas 2045

Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta resmi menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi strategis untuk melahirkan generasi Indonesia Emas 2045. Kedua pihak bersepakat bahwa program tersebut tak boleh hanya menyasar wilayah dengan tingkat pendidikan rendah. Akan tetapi, penerapannya harus tetap relevan di wilayah dengan capaian pendidikan yang relatif tinggi, termasuk DKI Jakarta. Melansir website BGN pada Selasa, 10 Feb

6 bulan lalu

Kemenkes RI Finalisasi RAN Pengendalian Dengue 2026-2029, Kejar Target Global Zero Deaths 2030

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) fokus melakukan finalisasi terhadap Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue Periode 2026-2029. Melansir website Kemenkes RI pada Selasa, 10 Februari 2026, kebijakan tersebut guna merespons tantangan urbanisasi dan perubahan iklim yang kian nyata. Langkah strategis tersebut juga sekaligus mengejar target global, yaitu Zero Dengue Deaths by 2030 alias nol kematian akibat dengue pada tahun 2030. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit

6 bulan lalu

MPR RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Subianto di Jalur yang Benar, Begini Alasannya!

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyebut kebijakan Presiden Prabowo Subianto berada di jalur yang benar. Penilaian tersebut menyusul terbitnya survei terbaru dari Indikator Indonesia yang menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap Kepala Negara mencapai 79,9%. Angka tersebut menjadi yang tertinggi ketimbang periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) dan Joko Widodo (2014-2019). Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menyatakan bahwa survei tersebut menjadi bukti ba

6 bulan lalu