AFU.id

Indeks Berita

Tuduhan Monopoli Pengadaan Chromebook Runtuh, Presiden Google Asia Pasifik Akui Kalah Saing

Tudingan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kesepakatan rahasia pengadaan Chromebook dan investasi GoTo (PT AKAB) patah di ruang sidang. Presiden Google Asia Pasifik, Scott Beaumont, bersaksi bahwa pihaknya justru merasa pesimistis tatkala menawarkan produknya kepada Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudrisetk RI) era Nadiem Makarim. “Sebenarnya tidak ada, jadi pada saat itu, kita sebetulnya dalam pertemuan pesimistis,” ungkapnya dalam persidangan, pada Seni

Tuduhan Monopoli Pengadaan Chromebook Runtuh, Presiden Google Asia Pasifik Akui Kalah Saing

Ajudan hingga Sekda Jadi Pengepul ‘Jatah’ Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar sebuah ironi kelam di tubuh birokrasi daerah Indonesia. Yang mana, struktur pemerintahan yang pembiayaannya berasal dari negara, justru bermutasi menjadi sindikat terstruktur. Lembaga antirasuah Indonesia menyampaikan fenomena kepala daerah yang sengaja menggunakan ajudan hingga sekretaris daerah (sekda) sebagai tameng, sekaligus pengepul uang suap. Kejahatan kerah putih masa kini tak lagi terlaksana secara tunggal, melainkan memanfaatkan kesetiaan b

Ajudan hingga Sekda Jadi Pengepul ‘Jatah’ Kepala Daerah

Dugaan Polisi 'Main' Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Bekasi

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Divisj Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri memeriksa anggota polisi berinisial YS atas dugaan keterlibatannya dalam praktik rangkap usaha sebagai broker proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. "Bongkar permainan-permainan proyek yang diperantarai oleh Yayat ini. Propam Polri harus periksa Yayat dan memproses dugaan pelanggaran ke sidang kode etik. KPK juga harus dalami dugaan korupsinya karena ini sudah terbuka," k

Dugaan Polisi 'Main' Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Bekasi

15 Orang Meninggal Akibat Baku Tembak, Pigai Ajak Seluruh Pihak Bicara Kedamaian Papua: Jangan Kepala Batu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengajak semua pihak untuk duduk bersama guna mencari solusi demi terciptanya perdamaian di Tanah Papua. "Jangan kepala batu. Sama-sama duduk bareng bicarakan menciptakan tanah Papua damai. Semua komunitas, mau tentara, mau OPM, KKB mau masyarakat Papua, bersatu sama-sama menciptakan tanah Papua damai," kata Pigai saat jumpa pers di gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin. Hal tersebut dikatakan Pigai terkait meninggalnya 15 warga sipil akiba

15 Orang Meninggal Akibat Baku Tembak, Pigai Ajak Seluruh Pihak Bicara Kedamaian Papua: Jangan Kepala Batu

Korupsi Disebut Jadi Ekosistem, Jaringan “Sirkel” Terlibat dalam Aliran Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, hingga saat ini korupsi di Indonesia sudah seperti ekosistem, apalagi setelah adanya fenomena sirkel. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan fenomena sirkel adalah adanya keterlibatan sejumlah pihak selain pelaku utama pada kasus korupsi. “Sirkel ini tidak hanya berperan pada saat modus operandi korupsi dilakukan, tetapi juga sering kali menjadi layering (lapisan, red.) melakukan penerimaan uang maupun dijadikan sarana untuk menyamarkan dan mengalir

Korupsi Disebut Jadi Ekosistem, Jaringan “Sirkel” Terlibat dalam Aliran Uang

Tiktok Shop Dilaporkan Soal Dugaan Monopoli ekosistem Perdagangan Digital, Samakan Kasus Amazon dan Google Shopping

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menindaklanjuti laporan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekosistem perdagangan digital. “Laporan tersebut diterima pada Rabu (15/4) dan kini memasuki tahap klarifikasi awal,“ kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur di Jakarta, Senin. Deswin Nur menyatakan bahwa setiap laporan yang masuk akan melalui tahapan klarifikasi dan pene

Tiktok Shop Dilaporkan Soal Dugaan Monopoli ekosistem Perdagangan Digital, Samakan Kasus Amazon dan Google Shopping

Kasus Korupsi Bupati Pekalongan Melebar, Wakil Ketua DPRD Dipanggil KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ruben R. Prabu Faza sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. “Pemeriksaan bertempat di Polres Pekalongan Kota, Jawa Tengah, atas nama RPF selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin, (20/4/26). Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain, yakni DSS yang terafiliasi dengan perus

Kasus Korupsi Bupati Pekalongan Melebar, Wakil Ketua DPRD Dipanggil KPK

Lab Narkoba Tersembunyi di Apartemen Tangerang Terungkap, Nilai Rp762 Miliar

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik laboratorium tersembunyi atau clandestine lab narkotika golongan II jenis etomidate yang beroperasi di kawasan Apartemen River Side di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, (21/4/26) menjelaskan pengungkapan tersebut terjadi pada Jumat (17/4) sekitar pukul 19.00 WIB. "Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan satu orang

Lab Narkoba Tersembunyi di Apartemen Tangerang Terungkap, Nilai Rp762 Miliar

Kerugian Negara Rp1,3 Triliun, Bos Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara

Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto, terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit untuk perusahaan tekstil yang sudah pailit tersebut, dituntut masing-masing hukuman 16 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum Fajar Santoso pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin, (21/4/26) juga menuntut kedua terdakwa dengan denda sebesar Rp1 miliar, yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 190

Kerugian Negara Rp1,3 Triliun, Bos Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara

Putusan MK Tetapkan BPK sebagai Penentu Kerugian Negara, Kewenangan Lembaga Lain Menyempit

Pakar hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga audit final kerugian keuangan negara secara konstitusional, sehingga di luar itu inkonstitusional. "Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945," ujar Fahri dalam keterangan di Jakarta, Selasa, (21/4/26) Maka dari itu dalam putusan Perkara Nomor 28/PUU-XXIV/2026, Fahri menilai MK telah menjalankan fungsinya sebagai the final interpret

Putusan MK Tetapkan BPK sebagai Penentu Kerugian Negara, Kewenangan Lembaga Lain Menyempit