AFU.id

Indeks Berita

Harga Beras Sudah Ditetapkan, Pedagang Diminta Tak Bermain Harga

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan, tidak ada kenaikan harga beras di tengah adanya isu kenaikan biaya logistik dan kemasan berbahan plastik. Amran menjelaskan, pemerintah tetap menjaga stabilitas harga beras melalui kebijakan harga yang telah ditetapkan, termasuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai instrumen penyeimbang pasar. "Ada HET (harga eceran tertinggi). Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-te

Harga Beras Sudah Ditetapkan, Pedagang Diminta Tak Bermain Harga

Gugat UU Polri di MK, Pemohon: Jauhkan Polri dari Konflik Kepentingan Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta keterangan DPR RI dan Presiden dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan laman resmi MK yang dikutip di Jakarta, Rabu, sidang permintaan keterangan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis dalam perkara Nomor 63/PUU-XXIV/2026. Permohonan pengujian materiil UU Polri itu diajukan oleh advokat Christian Adrianus Sihite terkait Pasal 8 ayat (1) dan (2), yang pada poko

Gugat UU Polri di MK, Pemohon: Jauhkan Polri dari Konflik Kepentingan Presiden

Kuasa Hukum Absen di Sidang Korupsi Chromebook, JPU Nilai Tidak Profesional

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyesalkan ketidakhadiran penasihat hukum Nadiem Makarim dalam sidang dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (22/4). JPU Roy Riady dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, (23/4/26) menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut merupakan tindakan yang melanggar prinsip kepatuhan dalam proses peradilan. Menurutnya, sikap tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan.

Kuasa Hukum Absen di Sidang Korupsi Chromebook, JPU Nilai Tidak Profesional

8 ASN Kemenaker Terbukti Lakukan Pemerasan, 95 Persen dari 1,14 Juta Izin RPTKA Pakai Uang Suap

Sebanyak delapan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Ketenagakerjaan terbukti memeras lebih dari 20 agen maupun perusahaan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebesar Rp130,51 miliar dalam kurun waktu 2017-2025. Hakim anggota Ida Ayu menjelaskan pemerasan dilakukan agar pengesahan izin RPTKA dapat dipercepat. "Terdapat 1,14 juta pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA Kemenaker, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 95 persen dilakukan pemberian uang tidak resmi dala

8 ASN Kemenaker Terbukti Lakukan Pemerasan, 95 Persen dari 1,14 Juta Izin RPTKA Pakai Uang Suap

Legalitas Lahan Tukar Guling KEK Kura Kura Diperiksa

Pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura menyebutkan lahan tukar guling di Jembrana, Bali, telah memenuhi sejumlah regulasi melalui proses panjang sejak 1996. “Kami lalui sesuai regulasi saat itu. Kalau menggunakan regulasi sekarang, kami no comment. Kami sudah serahkan semua lengkap, semua petanya ada, tapal batas ada, penunjuk ada,” kata Kepala Lisensi dan Regulasi Bali Turtle Island Development (BTID) selaku pengembang KEK Kura Kura, Kundarso melalui keterangan tertulis di Denpasar,

Legalitas Lahan Tukar Guling KEK Kura Kura Diperiksa

Kasus Korupsi Website Desa Sudah Inkrah, Aksi Massa Tetap Tuntut Pembebasan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa perkara kasus korupsi pembuatan website desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang menjerat Toni Aji Anggoro, sudah berstatus inkrah. “Perkara ini sudah berjalan dan sudah inkrah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Rabu (22/4/26). Ia mengatakan meski perkara ini juga ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, namun kasusnya berbeda dengan Amsal Sitepu. “Tapi kan berbeda kasusnya. Memang ditangani ole

Kasus Korupsi Website Desa Sudah Inkrah, Aksi Massa Tetap Tuntut Pembebasan

Modus Pura-Pura Bantu di ATM, Rekening Korban Dikuras Rp274 Juta

Polres Metro Jakarta Timur menangkap empat pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM hingga mencapai Rp274 juta di kawasan Cipayung, Jakarta Timur (Jaktim). "Dalam kasus ini kami telah mengamankan empat orang pelaku yang masing-masing memiliki peran tersendiri," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan saat konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Timur, Rabu, (23/4/26). Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang kehilangan ratusan juta rupiah akiba

Modus Pura-Pura Bantu di ATM, Rekening Korban Dikuras Rp274 Juta

Mega Korupsi Rp285,18 Triliun, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Jalani Sidang Tuntutan

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2021-2023 Alfian Nasution menghadapi sidang tuntutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis. "Sidang terdakwa Alfian Nasution, agenda tuntutan," kata Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra kepada wartawan. Adapun sidang akan dipimpin oleh Hakim Ketua Adek Nurhadi, yang dijadwalkan digelar pada pukul 09.20 WIB di ruang sidang Kusuma Atmadja. Selain Alfian, terd

Mega Korupsi Rp285,18 Triliun, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Jalani Sidang Tuntutan

Pacaran Sambil Cuci Uang Kripto, Sejoli di NTT Untung Rp25 Miliar dari Jual Skrip Retas Skala Global

Direktorat Tindak Pidana (Dit Tipid) Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) bersama Biro Investigasi Federal Bureau of Investigation (FBI) membongkar sindikat kejahatan siber global yang berpusat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Siapa yang mengira, perancang perangkat lunak peretasan yang merugikan dunia hingga ratusan miliar rupiah tersebut merupakan pemuda lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belajar secara otodidak. “Ters

Pacaran Sambil Cuci Uang Kripto, Sejoli di NTT Untung Rp25 Miliar dari Jual Skrip Retas Skala Global

Sindikat Selundupkan 1.727 Kendaraan ke Timor Leste, Transaksi Tembus Rp100 Miliar

Polda Jawa Tengah membongkar dugaan sindikat penyelundupan kendaraan bermotor ilegal dari Indonesia dengan tujuan Timor Leste. "Praktik ini sudah berlangsung sejak Januari 2025," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Djoko Julianto di Semarang, Rabu. Ia mengatakan, pengungkapan bermula dari pencegahan pengiriman dua truk kontainer berisi puluhan sepeda motor dan mobil tanpa surat-surat pada 15 April 2026. Dalam pengembangan, kata dia, petugas kembali menyita belasan

Sindikat Selundupkan 1.727 Kendaraan ke Timor Leste, Transaksi Tembus Rp100 Miliar