Indeks Berita

Kementerian PKP RI Garansi 5.000 Unit BSPS di Banten Tepat Sasaran dan Bebas Pungli

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Banten mengalami peningkatan signifikan pada Tahun Anggaran (TA) 2026 dengan total alokasi mencapai 5.000 unit rumah. Jumlah hunian yang akan dibedah tahun ini naik tajam dari 2025 yang hanya menyasar sebanyak 1.742 unit rumah di wilayah tersebut. Kementerian Perumahan Rakyat dan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI) memprioritaskan perbaikan pada rumah warga berpenghasilan rendah yang masih berlantai tanah, atap bocor, serta minim p

4 bulan lalu

Dasco Pastikan Harga BBM Tidak Naik 1 April, Minta Warga Jangan Panic Buying

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang memastikan belum akan melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik jenis subsidi maupun non-subsidi. Pengumuman keputusan tersebut hadir setelah Pemerintah RI melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melakukan koordinasi intensif dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, tak terkecuali DPR. Dasco lantas menyampaikan penegasa

4 bulan lalu

Baleg DPR RI Usulkan Pembentukan Lembaga Terpadu di Bawah Presiden dalam RUU Satu Data

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) mengusulkan pembentukan sebuah lembaga terpadu. Yang mana, hierarkinya berada langsung di bawah Presiden RI dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Anggota Baleg DPR RI, Firman Soebagyo mengkritik keras lemahnya tata kelola data nasional akibat tingginya ego sektoral antarkementerian dan lembaga. Ia menyampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyusunan RUU Satu Data Indonesia di Gedung DPR RI,

4 bulan lalu

Ahmad Sahroni Bocorkan Rencana Komisi III DPR dalam Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Sahroni membocorkan rencana pihaknya dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata. Sahroni menyampaikan, Komisi III DPR RI membuka ruang partisipasi luas dengan melibatkan berbagai organisasi advokat dan pemangku kepentingan. Langkah tersebut guna memastikan regulasi yang dihasilkan lebih komprehensif, responsif, dan minim penolakan dalam pengimplementasiannya nanti. Ia menyatakan bahwa

4 bulan lalu

Respons Anggaran Belanja Pegawai 30%, Pemprov DKI Jakarta Prioritaskan Nasib PPPK

Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta kini menjadi perhatian utama. Melansir website Pemprov DKI Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026, hal tersebut karena adanya rencana pembatasan belanja pegawai untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 mendatang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung lantas menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja bagi ribuan tenaga honorer. Langkah tersebut merespons

4 bulan lalu

Bertemu di Rutan, Noel dan Yaqut Siapkan Rencana Besar untuk KPK

Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dan Yaqut Cholil Qoumas rupanya telah menyiapkan rencana besar untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai informasi, Noel berstatus tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI). Sementara itu, Yaqut Cholil Qoumas merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Kedu

4 bulan lalu

Anggaran Negara Terbatas, Komisi XIII DPR Dorong ‘Dana Abadi Korban’ dalam RUU PSDK

Keterbatasan anggaran negara dalam menanggung biaya pemulihan korban tindak pidana menjadi sorotan utama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka pun mendorong pembentukan regulasi terkait ‘Dana Abadi Korban’ ( Victim Trust Fund ) yang membuka ruang bagi partisipasi publik. Yang mana, pihak legislatif ingin mencantumkan regulasi tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK). Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyampaikan temua

4 bulan lalu

Larang Monopoli Suplier, BGN Ancam Suspend Mitra MBG Nakal

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap krusial seiring mulainya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melansir website BGN pada Senin, 30 Maret 2026, Wakil Kepala Nanik Sudaryati Deyang siap menjatuhkan sanksi berat kepada oknum pelaku penggelembungan harga. Nanik Sudaryati Deyang lantas mengingatkan seluruh mitra untuk menjaga integritas pengadaan bahan baku yang memiliki alokasi dana Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Pihak BGN tak

4 bulan lalu

Songsong HUT ke-500, Pemprov DKI Revitalisasi Anjungan Jakarta Pakai Skema Non APBD

Revitalisasi Anjungan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi agenda prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) guna menyambut masa depan. Melansir website Pemprov DKI Jakarta pada Senin, 30 Maret 2026, Wakil Gubernur (Wagub) Rano Karno menyampaikan bahwa transformasi tersebut mengusung konsep visioner dengan pendekatan teknologi imersif bagi pengunjung. Pemprov DKI Jakarta memproyeksikan sarana edukasi kebudayaan Betawi tersebut akan mampu memenuhi kebutuha

4 bulan lalu

Komisi XIII DPR RI dan Pemerintah Gelar Rapat Perdana Pembahasan RUU PSDK, Panja Senin Depan

Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama perwakilan pemerintah secara resmi memulai rapat kerja perdana pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK). Rapat tersebut berlangsung untuk menindaklanjuti Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang Pemerintah RI telah serahkan. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyampaikan bahwa revisi UU tersebut sejalan dengan perubahan paradigma dari distributive justice menjadi restorative justice . T

4 bulan lalu