AFU.id

Indeks Berita

Begal Celurit Hadang Pengendara di Gunung Sahari, Motor dan Ponsel Dirampas

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap empat pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal bersenjata tajam jenis celurit yang beraksi di kawasan Gunung Sahari. "Pelaku menghentikan korban di jalan, kemudian mengancam dengan senjata tajam dan merampas sepeda motor serta handphone (telepon genggam) milik korban," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung di Jakarta, Jumat, (24/4/26) Menurut dia, pembegalan itu terjadi di bawah JPO Halte Jembatan Merah, Jalan Gunung Sahari, S

Begal Celurit Hadang Pengendara di Gunung Sahari, Motor dan Ponsel Dirampas

Hendak Dikirim ke Malaysia, 51 Calon PMI Digagalkan di Penampungan Ilegal

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta menggagalkan keberangkatan 51 calon pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang hendak diberangkatkan ke Malaysia dari kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala BP3MI DKI Jakarta, Kombes Pol. Dr. Arman Muis, mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya lokasi penampungan calon pekerja migran non-prosedural, menurut keterangan pers Kementerian Pelindungan Pekerja Migran

Hendak Dikirim ke Malaysia, 51 Calon PMI Digagalkan di Penampungan Ilegal

Lawan Petugas Saat Ditilang, WNA Italia Diproses Deportasi

Kepolisian Resor Kota Denpasar merekomendasikan deportasi terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Italia berinisial GI yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas dan dinilai mengganggu ketertiban umum. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (23/4/26) sekitar pukul 11.00 WITA di simpang empat Jalan Gunung Agung-Jalan Mahendradatta, Denpasar. Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo David Simatupang di Denpasar, Jumat mengatakan penindakan dilakukan menyusul beredarnya video kejadian terse

Lawan Petugas Saat Ditilang, WNA Italia Diproses Deportasi

Aliran Uang ke Pejabat Kemenag Diselidiki, Khalid Basalamah Mengaku Korban dan Tak Tahu

Pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengaku tidak mengetahui adanya aliran uang kasus dugaan korupsi kuota haji kepada pejabat Kementerian Agama (Kemenag). "Saya enggak tahu," ujar Khalid setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus kuota haji di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (23/4/26) Selain itu, Khalid mengatakan bahwa dia tidak menerima keuntungan dari kasus kuota haji tersebu

Aliran Uang ke Pejabat Kemenag Diselidiki, Khalid Basalamah Mengaku Korban dan Tak Tahu

Hakim Kasus Chromebook Dilaporkan karena Dinilai Batasi Hak Terdakwa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh terkait pelaporan tim advokat Nadiem Anwar Makarim mengenai majelis hakim yang menyidangkan perkara kasus dugaan korupsi Chromebook. Juru Bicara PN Jakarta Pusat Firman Akbar mengatakan pelaporan tim advokat tersebut berkaitan dengan substansi perkara yang masih dalam proses pemeriksaan. "Ini demi menjaga integritas dan objektivitas peradilan," ucap Firman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, (24/4/26) D

Hakim Kasus Chromebook Dilaporkan karena Dinilai Batasi Hak Terdakwa

Kasus PUPR Mempawah Masuk Tahap Hitung Kerugian, Modus dan Peran Tersangka Belum Diungkap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 April 2026 memeriksa enam orang sebagai saksi untuk menghitung kerugian negara pada kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. "Pemeriksaan para saksi kali ini terkait penghitungan kerugian negara oleh auditor negara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat, (24/4/26). Budi mengatakan keenam saksi tersebut adalah HM selaku Direktur CV Hera Jaya Consultant, HS s

Kasus PUPR Mempawah Masuk Tahap Hitung Kerugian, Modus dan Peran Tersangka Belum Diungkap

Hukum Maksimal Kepala Daerah Korup, KPK Gali Dugaan Gratifikasi Bupati Tulungagung Nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang pengembangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo dan ajudan Dwi Yoga Ambal ke arah dugaan gratifikasi. “Jika ditemukan bukti terkait penerimaan lainnya atau gratifikasi, tentu akan kami kembangkan untuk memperkuat pembuktian perkara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi awak media Tulungagung melalui telepon, Kamis. Ia mengatakan, saat ini penyidik masih fokus melengkapi konstruksi perka

Hukum Maksimal Kepala Daerah Korup, KPK Gali Dugaan Gratifikasi Bupati Tulungagung Nonaktif

Korupsi Kuota Haji dan Keterlibatan SATHU, KPK: Khalid Basalamah Bukan Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) saat memeriksa pendakwah sekaligus Ketua Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) Khalid Zeed Abdullah Basalamah. “Benar, pemeriksaan terkait Forum SATHU dan pembahasan mengenai kuota haji tambahan tahun 2023-2024,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis. Khalid sebelumnya diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota h

Korupsi Kuota Haji dan Keterlibatan SATHU, KPK: Khalid Basalamah Bukan Akhir

Ustadz SAM Tersangka Pelecehan Santri, Korban Sebut Tawaran Uang Tutup Mulut

Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) menetapkan Ustadz SAM (Syekh Ahmad Al Misry) sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. “Berdasarkan pelaksanaan gelar perkara, penyidik telah menetapkan saudara SAM sebagai tersangka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Jumat, (24/6/26) Ia juga mengatakan bahwa penetapan tersangka itu usai penyidik

Ustadz SAM Tersangka Pelecehan Santri, Korban Sebut Tawaran Uang Tutup Mulut

Dituntut Rugikan Negara, Eks Dirut Gas Pertamina Sebut Prosedur Sah dan Tanpa Kerugian

Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014 Hari Karyuliarto mengatakan pengadaan gas alam cair (LNG) di Pertamina tidak memerlukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun izin dewan komisaris. Ia menyebut hal itu pun telah dijelaskan di persidangan oleh Chief Legal Counsel Pertamina periode 2011–2015 Alan Frederick. "Alan menguatkan memo itu. Dia tidak mengingkari memo tersebut sebagai hasil dari fungsi legal di Pertamina, yaitu memo yang menyatakan bahwa proses penandatanganan kontra

Dituntut Rugikan Negara, Eks Dirut Gas Pertamina Sebut Prosedur Sah dan Tanpa Kerugian