AFU.id

Indeks Berita

Baleg DPR Bahas RUU Satu Data Indonesia, Buka Peluang Bentuk Badan Pengelola Baru

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) yang memunculkan wacana pembentukan badan baru sebagai pusat pengelolaan data nasional. Langkah ini diambil untuk menciptakan sistem orkestrasi data yang lebih solid dan terintegrasi di bawah satu komando. Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mendiskusikan konsep lembaga yang akan memegang kendali atas data tersebut, mengingat peran orkestrasi

Baleg DPR Bahas RUU Satu Data Indonesia, Buka Peluang Bentuk Badan Pengelola Baru

Mentan Jamin Stok Pangan Nasional Aman Hingga 11 Bulan ke Depan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional dalam kondisi aman untuk 10 hingga 11 bulan ke depan. Kepastian ini disampaikan di tengah adanya ancaman krisis pangan global yang tengah membayangi. Pernyataan tersebut dipaparkan Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 7 April 2026. Amran menjelaskan bahwa di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah saat ini memfokuskan sejumlah program strategis

Mentan Jamin Stok Pangan Nasional Aman Hingga 11 Bulan ke Depan

Gunakan Acuan Harga Rata-Rata, Komisi XI DPR Yakin Harga BBM Tak Perlu Naik

Komisi XI DPR RI meyakini Pemerintah telah memiliki perhitungan matang untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait skema perhitungan tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. "Dia (Purbaya) akan menjaga apa yang menjad

Gunakan Acuan Harga Rata-Rata, Komisi XI DPR Yakin Harga BBM Tak Perlu Naik

Said Didu Meledak Lihat Cara Prabowo: Kita Bisa Gila

Said Didu akhirnya bicara tanpa rem. Bukan lagi kritik halus, tapi frustrasi terang-terangan ke Prabowo Subianto. Dan nadanya jelas: ini bukan sekadar beda pandangan, ini soal arah bangsa yang dianggap makin kabur. Awalnya, Said Didu masih memberi kredit. Ia bilang menghargai niat Prabowo—narasi nasionalisme, patriotisme, segala jargon yang dulu dijual ke publik. Tapi sekarang? Ia mengaku sudah sampai titik jenuh. “Dulu saya masih hargai niatnya, sekarang? Lama-lama kita bisa gila mikirin carany

Said Didu Meledak Lihat Cara Prabowo: Kita Bisa Gila

Purbaya Klaim MBG Tidak Boros, Justru Balikkan Pajak Triliunan

Narasi lama soal program pemerintah yang dianggap sekadar menguras anggaran kembali dipatahkan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, justru membuka fakta yang jarang dibahas: program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya membelanjakan uang negara, tetapi juga mengembalikannya dalam jumlah besar. Di tengah skeptisisme publik terhadap belanja jumbo negara, Purbaya menyebut program MBG berpotensi menyumbang penerimaan pajak hingga Rp16,75 triliun. Angka itu bukan asumsi kosong. Ia berasal dari

Purbaya Klaim MBG Tidak Boros, Justru Balikkan Pajak Triliunan

MK Tolak Uji Materi KUHP Baru, Tegaskan Wewenang Audit Kerugian Negara Ada di BPK

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya lembaga negara independen yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian keuangan negara pada Selasa, 7 April 2026. Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tersebut sekaligus menolak permohonan uji materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” tegas majelis hakim dalam amar putusan yang tertuang pada dokumen tersebut. Perkara uji materi ini diajukan

MK Tolak Uji Materi KUHP Baru, Tegaskan Wewenang Audit Kerugian Negara Ada di BPK

KPK Hormati Putusan MK Terkait Kewenangan BPK Hitung Kerugian Keuangan Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kepatuhannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara pada Senin, 6 April 2026. Lembaga antirasuah tersebut kini tengah mengkaji dampak putusan itu terhadap proses penanganan perkara korupsi di masa mendatang. Peninjauan ini merujuk pada putusan MK yang menguji Pasal 603 dan 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam putusannya, MK menetapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

KPK Hormati Putusan MK Terkait Kewenangan BPK Hitung Kerugian Keuangan Negara

Idap Gangguan Pembuluh Darah di Otak, Noel Tunggu Izin Operasi dari Hakim

Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), mengaku mengidap penyakit pembuluh darah di bagian otaknya. Kondisi tersebut membuat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI ini harus menjalani tindakan medis sesegera mungkin. Oleh karena itu, Ia kini sedang menunggu izin operasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipiko

Idap Gangguan Pembuluh Darah di Otak, Noel Tunggu Izin Operasi dari Hakim

Siswa di Kudus Minta Anggaran MBG Dialihkan untuk Kesejahteraan Guru, Banggar DPR Limpahkan ke Pemerintah

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) menanggapi permintaan seorang siswa di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Sebagai informasi, Muhammad Rafif Arsya Maulidi yang merupakan siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Nahdlatul Ulama (SMK NU) Miftahul Falah Kudus meminta anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) miliknya dialihkan untuk membantu kesejahteraan guru. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah lantas menegaskan bahwa keputusan mengenai pen

Siswa di Kudus Minta Anggaran MBG Dialihkan untuk Kesejahteraan Guru, Banggar DPR Limpahkan ke Pemerintah

Negara “Rela Kehilangan” Rp500 Miliar, Demi Tiket Pesawat Tak Makin Mencekik

Pemerintah mengambil langkah yang secara fiskal terlihat “merugikan”, tapi secara politik-ekonomi justru strategis: bea masuk suku cadang pesawat dipangkas menjadi nol persen. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Airlangga Hartarto di tengah tekanan berat industri penerbangan. Harga avtur melonjak, biaya operasional maskapai membengkak, dan ujungnya—yang paling cepat terasa—harga tiket mulai menjauh dari jangkauan publik. Negara tahu titik rawannya di mana: perawatan pesawat. Suku cadang bukan

Negara “Rela Kehilangan” Rp500 Miliar, Demi Tiket Pesawat Tak Makin Mencekik