AFU.id

Indeks Berita

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Hadiri Sidang Tahunan MPR

Sejumlah tokoh nasional menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) tiba di lokasi sekitar pukul 07.25 WIB. Setelah itu, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono turut hadir dalam agenda tahunan tersebut. Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin juga terlihat menghadiri sidang. Selain para mantan wakil presiden, sejumlah pimpinan partai politik turut hadir, di antara

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Hadiri Sidang Tahunan MPR

Megawati Absen di Sidang Tahunan MPR, Jokowi hingga JK Hadir di Gedung DPR

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Sementara itu, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam agenda tersebut karena memiliki kegiatan lain. Ketidakhadiran Megawati dikonfirmasi Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Selain Jokowi, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin juga ha

Megawati Absen di Sidang Tahunan MPR, Jokowi hingga JK Hadir di Gedung DPR

Sidang Tahunan MPR Dimulai, Puan hingga Menteri Kabinet Merah Putih Hadir di DPR

Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI mulai berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Sejumlah tokoh politik, pimpinan lembaga negara, dan menteri Kabinet Merah Putih hadir mengikuti agenda tersebut. Pantauan AFU.id , sejumlah pejabat telah berada di kompleks parlemen sejak pagi. Ketua DPR RI Puan Maharani telah tiba di Gedung DPR/MPR RI untuk mengikuti rangkaian sidang. Puan akan mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto yang salah satunya

Sidang Tahunan MPR Dimulai, Puan hingga Menteri Kabinet Merah Putih Hadir di DPR

8.095 Personel Gabungan Amankan Pidato Kenegaraan dan Sidang Tahunan MPR di DPR

Sebanyak 8.095 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan rangkaian Pidato Kenegaraan Presiden RI dan Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). Selain mengamankan lokasi acara, personel gabungan juga ditempatkan di sejumlah titik untuk menjaga situasi keamanan serta mengatur arus lalu lintas di jalur menuju kompleks parlemen. Pengamanan dilakukan sejak pagi sebelum rangkaian acara dimulai. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalu

8.095 Personel Gabungan Amankan Pidato Kenegaraan dan Sidang Tahunan MPR di DPR

Survei SSI: Publik Dukung RUU Perampasan Aset. Tetapi di Tangan DPR Akan Sulit atau Dihambat?

Kebanyakan rakyat Indonesia menginginkan Undang-Undang Perampasan Aset dibahas DPR. Namun masyarakat curiga apakah parlemen dapat dengan tulus membahasnya demi keadilan? Ini menjadi temuan hasil survei yang digelar oleh Sintesa Strategi Indonesia (SSI), yang diumumkan Kamis, (13/8/2026). Dua poin di atas adalah hasil pemantauan SSI terhadap percakapan di media sosial, tentang isu RUU Perampasan Aset. Pemantauan dilakukan pada rentang waktu 11 Juli hingga 12 Agustus 2026. Dari 3.662 konten yang t

Survei SSI: Publik Dukung RUU Perampasan Aset. Tetapi di Tangan DPR Akan Sulit atau Dihambat?

Gelar Gladi Bersih, Persiapan Sidang Tahunan MPR Sudah 90 Persen

Persiapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD telah mencapai 90 Persen. Hal itu dikatakan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin usai menggelar gladi bersih jelang sidang tahunan pada Jumat (14/8/2026) besok. "Persiapannya sudah 90 persen lebih. Sudah dibilang rampung karena sudah juga melibatkan semua stakeholder (pemangku kepentingan) terkait," kata Sultan saat jumpa pers usai mengecek gladi bersih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 13 Agustus 2026.

Gelar Gladi Bersih, Persiapan Sidang Tahunan MPR Sudah 90 Persen

Kontrak Paruh Waktu PPPK Hanya Dikontrak 1 Tahun: Tak Otomatis Diperpanjang, Nasib Pegawai Tergantung Evaluasi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu memiliki masa kontrak selama satu tahun dan tidak otomatis diperpanjang setelah masa tersebut berakhir. Keberlanjutan kontrak ditentukan melalui evaluasi kinerja serta mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan anggaran instansi. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Dalam aturan itu, masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan set

Kontrak Paruh Waktu PPPK Hanya Dikontrak 1 Tahun: Tak Otomatis Diperpanjang, Nasib Pegawai Tergantung Evaluasi

Sudaryono Hadapi Borok MBG: Belum Sebulan Pimpin BGN, 833 Dapur MBG Disetop karena Tak Penuhi Standar

Belum genap sebulan memimpin Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono langsung berhadapan dengan sederet persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ratusan dapur diketahui tidak memenuhi standar, ratusan pegawai terkena tindakan disiplin, hingga ditemukan rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ganda, tidak memiliki dapur, atau belum beroperasi. Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan pekerjaan rumah besar yang menunggu Sudaryono setelah dilantik Presiden Prabowo S

Sudaryono Hadapi Borok MBG: Belum Sebulan Pimpin BGN, 833 Dapur MBG Disetop karena Tak Penuhi Standar

Setelah Koperasi dan Kampung Nelayan, Terbitlah Aspal Merah Putih

Pemerintah Republik Indonesia (RI), melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), memperkenalkan Aspal Merah Putih. Produk baru inovasi dalam negeri itu terdiri dari campuran aspal alam Pulau Buton (Asbuton) dan aspal minyak cair produksi PT Pertamina (Persero). Menteri PU RI, Dody Hanggodo, berencana meluncurkannya secara resmi usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI, Senin (17/8/2026) nanti. Dody Hanggodo menyampaikan, Aspal Merah Putih hadir untuk meningkatkan penggunaa

Setelah Koperasi dan Kampung Nelayan, Terbitlah Aspal Merah Putih

Komisi III DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Ada Hakim Militer dan Eks Caleg Golkar

Komisi III DPR menyetujui 14 calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA) setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test . Uji kelayakan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 12-13 Agustus 2026. Dari 14 nama tersebut, terdapat Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Letkol Sudiyo serta advokat Dhifla Wiyani yang merupakan eks calon anggota DPR dari Partai Golkar. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat di Gedung

Komisi III DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Ada Hakim Militer dan Eks Caleg Golkar