AFU.id

Indeks Berita

11 Juta PBI Nonaktif Dihidupkan Kembali, Tetapi dengan Masa Transisi Tiga Bulan

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa sebanyak 11 juta warga yang terdampak penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional tetap dijamin mendapatkan layanan selama masa transisi tiga bulan hingga akhir April 2026. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu, menyatakan komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang diputuskan pada 9 Februari lalu. "Kementer

11 Juta PBI Nonaktif Dihidupkan Kembali, Tetapi dengan Masa Transisi Tiga Bulan

Tutup Buku Kasus Ijazah Palsu Jokowi dari Kubu Rismon Sianipar

Kubu Rismon Hasiholan Sianipar menyambangi Polda Metro Jaya untuk melakukan finalisasi SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). "Hari ini kami ada di Polda Metro Jaya untuk berdiskusi, memfinalkan tentang SP3 Rismon. Jadi rekan-rekan, hari ini adalah finalisasi SP3. Sekali lagi saya katakan, finalisasi SP3. Artinya sudah final," kata kuasa hukum Rismon Hasiholan Sianipar, Jahmada Girsang di Mapolda Metro Jaya, Rabu. Menurut di

Tutup Buku Kasus Ijazah Palsu Jokowi dari Kubu Rismon Sianipar

Slintutan Anggaran Motor MBG, Cermin Bobroknya Tata Kelola Keuangan Negara

Akun-akun media sosial, khususnya “X” hari-hari belakangan ini diramaikan oleh cuitan bernada penolakan publik untuk membayar pajak. Pemicunya satu: Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program yang menjadi andalan utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Program MBG yang menelan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 antara Rp268 triliun hingga Rp335 triliun, dinilai hanya sebagai bentuk penghamburan pajak. Pasalnya, dari anggaran sebesar itu, sebagian besar dinilai publik malah

Slintutan Anggaran Motor MBG, Cermin Bobroknya Tata Kelola Keuangan Negara

Pemprov DKI Jakarta Akan Bangun Dua Jalan Layang di Jakarta Barat dan Bintaro

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun dua jalan layang ( flyover ) baru, yakni di Jalan Latumenten, Jakarta Barat dan Bintaro Puspita hingga tahun 2030, yang diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di perlintasan kereta api. Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga mengatakan dua jalan layang ini dipilih dari tujuh lokasi yang sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Ternyata berdasar

Pemprov DKI Jakarta Akan Bangun Dua Jalan Layang di Jakarta Barat dan Bintaro

Jet Tempur AS Bebas Melintasi Wilayah Indonesia, Potensial Menyebabkan Konsekuensi Keamanan Serius

Isu dokumen bocor Amerika Serikat soal izin lintas udara (overflight) bagi pesawat militer AS di wilayah Indonesia kembali memicu polemik. Dokumen rahasia berjudul “Operationalizing U.S. Overflight” tersebut pertama kali dilaporkan media The Sunday Guardian pada 12 April 2026. Dokumen tersebut diklaim dikirim Departemen Pertahanan AS ke Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari 2026, menyusul pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington pada 18 hingga 20 Fe

Jet Tempur AS Bebas Melintasi Wilayah Indonesia, Potensial Menyebabkan Konsekuensi Keamanan Serius

Ruwetnya Hormuz Indikator Krisis Diplomasi Luar Negeri RI

Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) masih tertahan di kawasan rawan Selat Hormuz, sejak awal Maret 2026. Kedua kapal tersebut, Pertamina Pride dan Gamsunoro, adalah urat nadi pengangkutan minyak dari kawasan Timur Tengah ke Indonesia. Keduanya merupakan kapal tanker raksasa jenis Very Large Crude Carrier (VLCC). Kapal sepanjang 330 meter ini mampu mengangkut hingga 2 juta barel minyak mentah. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) unsur konsumen, Muhammad Kholid Syeiraz

Ruwetnya Hormuz Indikator Krisis Diplomasi Luar Negeri RI

Pesta Babi, Cermin Demokrasi Salah Arah

Setelah lebih dari 80 tahun Indonesia merdeka, keadilan sosial masih jauh dari kenyataan. Hal itu tergambar di film Pesta Babi (2026), produksi WatchDoc. Pesta Babi adalah film dokumenter garapan Dandhy Laksono dan Cypri Dale yang menyoroti perjuangan masyarakat adat Papua (Marind, Yei, Awyu, Muyu) melawan ekspansi industri sawit dan tebu raksasa di wilayah selatan Papua. Film ini mengungkap praktik perampasan tanah adat masyarakat Papua, dan juga tentang kerusakan hutan demi Proyek Strategis Na

12 media, Cenderung netral
Pesta Babi, Cermin Demokrasi Salah Arah

Sering Keracunan, MBG Terus Disempurnakan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini terus mengalami penyempurnaan dan pembenahan kebijakan berskala nasional seiring dengan pelaksanaannya di lapangan. “Pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan. Justru, itu menjadi bagian dari proses koreksi dan penyempurnaan," kata Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Kendati demikian, dirinya mengingatkan kekurangan tidak boleh dijadikan alat untuk melemahkan keper

Sering Keracunan, MBG Terus Disempurnakan

Roblox dan YouTube Ternyata Tak Patuhi Peraturan Perlindungan Anak

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan dari delapan platform yang diminta memenuhi kewajiban mematuhi implementasi tahap awal PP Tunas, hanya Roblox dan YouTube yang dinyatakan belum patuh terhadap aturan tersebut. PP Tunas atau Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak menetapkan pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Adapun platform yang dinilai telah patuh

Roblox dan YouTube Ternyata Tak Patuhi Peraturan Perlindungan Anak

RS Jiwa di Seluruh Papua Ternyata Tidak Layak, Puncak Gunung Es?

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyoroti keterbatasan fasilitas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura di Jayapura, Papua, karena belum memenuhi standar sehingga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespon hal tersebut. “Rumah sakit jiwa di Papua menangani berbagai kasus, mulai dari gangguan jiwa, korban kekerasan, HIV/AIDS dan narkotika, tetapi fasilitasnya tidak memadai,” kata Filep melalui keterangan resmi yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Selasa. Selain ke

RS Jiwa di Seluruh Papua Ternyata Tidak Layak, Puncak Gunung Es?