AFU.id

Indeks Berita

Propaganda ISIS Masih Beredar di Media Sosial, Delapan Orang Ditangkap di Sulteng

Densus 88 Antiteror Polri menangkap delapan orang terduga teroris jaringan Jamaah Anshoru Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan jaringan teror global ISIS di wilayah Sulawesi Tengah. Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Komisaris Besar Polisi Mayndra Eka Wardhana di Jakarta, Rabu, (6/5/26) mengatakan bahwa penangkapan berlangsung pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.30 hingga 03.30 WITA di Kabupaten Poso dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. "Densus 88 Antiteror Polri telah melakukan kegiatan pen

Propaganda ISIS Masih Beredar di Media Sosial, Delapan Orang Ditangkap di Sulteng

Laptop dan CDM Diduga Dibeli tanpa Kebutuhan, Negara Rugi Rp2,18 Triliun

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019–2022 Agung Firman Sampurna hadir sebagai ahli a de charge alias meringankan pada sidang kasus dugaan korupsi Chromebook yang menyeret Nadiem Anwar Makarim sebagai terdakwa. Agung Firman mengaku mengenal Nadiem sebagai Mendikbudristek pada saat dirinya juga menjabat sebagai ketua BPK. "Tapi, saya tidak mengenal beliau secara pribadi," ujar Agung pada sidang pemeriksaan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Laptop dan CDM Diduga Dibeli tanpa Kebutuhan, Negara Rugi Rp2,18 Triliun

Tarik-Ulur Eksekusi Hotel Sultan, Gugatan Perdata 50 tahun yang Tak Pernah Tuntas

Kasus eksekusi Hotel Sultan tampaknya masih akan berlarut-larut. Pasalnya, pihak PT Indobuildco, selaku pengelola kawasan tersebut, melalui tim hukumnya, menyampaikan keberatan atas rencana eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno yang mencakup Hotel Sultan. Keberatan tersebut, didasari oleh belum adanya uang jaminan yang disiapkan pemohon eksekusi sebagai bentuk antisipasi kerugian di masa depan. Ketua Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva, menegaskan bahwa nilai jaminan ya

Tarik-Ulur Eksekusi Hotel Sultan, Gugatan Perdata 50 tahun yang Tak Pernah Tuntas

Agama Jadi Dalih Kekerasan Seksual di Pesantren Pati

Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat mengingatkan pemerintah untuk memastikan pemberian perlindungan menyeluruh kepada para korban kekerasan seksual di salah satu pesantren di Pati, Jawa Tengah. Menurut Surahman, perlindungan yang menyeluruh mencakup rehabilitasi fisik, sosial dan psikologis, sehingga korban dapat pulih dan menata kembali masa depan mereka. “Korban harus merasa aman dan tidak boleh dibiarkan menghadapi trauma sendirian. Negara wajib hadir untuk memberikan pendampingan, ko

Agama Jadi Dalih Kekerasan Seksual di Pesantren Pati

Proyek Pemkab Dibagi sebelum Tender, Kontraktor Dimintai Fee 15 Persen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang direksi pada CV Ifano Jaya Nusa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari. "Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama DI selaku Direktur CV Ifano Jaya Nusa," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu, (6/5/26). Berdasarkan catatan KPK, saksi DI memenuhi panggilan lembaga antirasuah tersebut dengan tiba pada pukul 10.14 WIB.

Proyek Pemkab Dibagi sebelum Tender, Kontraktor Dimintai Fee 15 Persen

Penjara Kelebihan Kapasitas 85 Persen, Pemerintah Akui Sistem Hukum Bermasalah

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan salah satu penyebab terjadinya kelebihan daya tampung ( over capacity ) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) karena kesalahan sistem hukum dalam merespon kejahatan. Dia mengatakan, saat ini lapas dan rutan di seluruh Indonesia mengalami kelebihan daya tampung sebesar 85 persen. “Ini bukan lagi sekedar krisis over capacity , ini adalah bukti nyata bahwa ada yang salah dalam sistem hukum dalam m

Penjara Kelebihan Kapasitas 85 Persen, Pemerintah Akui Sistem Hukum Bermasalah

Kiai Cabul di Pati Kabur, Polisi Belum Tahu ke Mana

Pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Ashari, diduga kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan santriwati. Hingga kini, polisi mengaku belum mengetahui keberadaan tersangka. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan penyidik telah melakukan penelusuran terhadap pihak keluarga setelah Ashari mangkir dari panggilan pemeriksaan. Namun, hasil pendalaman menunjukkan tersangka sudah tidak berada di wilayah Jawa Tengah. “Yang be

2 media, Cenderung netral
Kiai Cabul di Pati Kabur, Polisi Belum Tahu ke Mana

Anggota DPR Minta Lembaga HAM Investigasi Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta lembaga nasional hak asasi manusia (LN HAM) ikut turun tangan mengatasi kasus dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus turun melakukan investigasi maupun menjangkau korban. “Kami mengecam kejahatan seksual ini. Negara wajib hadir secara aktif. Peran lembaga negara seperti LPSK, Komnas HAM, K

Anggota DPR Minta Lembaga HAM Investigasi Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren

Rp19 Miliar dari Proyek Pemkab Ditukar ke Valas, KPK Telusuri Aset Fadia Arafiq

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri penukaran mata uang asing atau valuta asing yang dilakukan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penelusuran tersebut dilakukan dengan cara memeriksa dua orang saksi pada Selasa, 5 Mei 2026, yakni LAA selaku staf perusahaan keluarga Fadia Arafiq bernama PT Raja Nusantara Berjaya dan IS selaku pihak swasta. "Pemeriksaan berkaitan dengan penelusuran aset, khususnya terkait dengan penukaran-penukaran val

Rp19 Miliar dari Proyek Pemkab Ditukar ke Valas, KPK Telusuri Aset Fadia Arafiq

THR Pejabat Daerah Diperas hingga Rp750 Juta, KPK Telusuri Praktik Berulang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya (AAF) mengenai dugaan praktik pemerasan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. KPK mendalami hal tersebut pada Selasa, 5 Mei 2026, saat memeriksa Ammy Amalia sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan untuk tunjangan hari raya (THR) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap, yang salah satu tersangkanya adalah Bupati Cilac

THR Pejabat Daerah Diperas hingga Rp750 Juta, KPK Telusuri Praktik Berulang