AFU.id

Indeks Berita

Tabrakan Maut Argo Bromo Anggrek vs KRL, Keamanan Sistem Persinyalan Jadi Tanda Tanya

Dunia transportasi Indonesia kembali berduka. Senin malam (27/4/2026) beberapa menit menjelang pukul 21.00, peristiwa yang mengejutkan terjadi. Kereta Argo Bromo Anggrek (KA 4B) yang sedang menempuh perjalanan dari arah Gambir menuju Surabaya Pasar Turi, menabrak KRL Commuter Line (No. KA 5568A), yang sedang menempuh perjalanan dari arah Jakarta (Kampung Bandan) menuju Cikarang. Peristiwa tersebut terjadi di jalur 1 Stasiun Bekasi Timur. Kerasnya benturan membuat lokomotif KA Argo Bromo Anggrek

Tabrakan Maut Argo Bromo Anggrek vs KRL, Keamanan Sistem Persinyalan Jadi Tanda Tanya

Pemerintah dan Risiko Matinya Ilmu Dasar di Kampus

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mulai mengambil langkah drastis untuk mengatasi membengkaknya angka pengangguran terdidik. Perguruan tinggi kini didesak untuk segera melikuidasi program studi (prodi) yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan pasar kerja, sebuah langkah yang memicu perdebatan mengenai komersialisasi pendidikan. Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 d

Pemerintah dan Risiko Matinya Ilmu Dasar di Kampus

Rekomendasi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai, Siapa Paling Ngegas Menolak?

Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian mendalam terkait kepemimpinan ketua partai politik di Indonesia. Dalam kajian tersebut mengeluarkan 16 rekomendasi, salah satunya terkait pembatasan masa jabatan ketua partai politik. Pembatasan masa jabatan ketua partai itu bertujuan menyuburkan kaderisasi dalam tubuh partai dengan cara membatasi masa jabatan ketua. "Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi mak

4 media, Cenderung kanan
Rekomendasi Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai, Siapa Paling Ngegas Menolak?

Janji Pertama Menteri LH Soal Pengelolaan Sampah, Harus Ikut Standar Global

Menteri Lingkungan Hidup (LH) yang baru dilantik, Mohammad Jumhur Hidayat, menyampaikan akan berfokus menangani sejumlah isu termasuk masalah sampah di Indonesia dan memastikan pengelolaannya mengikuti standar global. "Pasti banyak hal yang harus dilakukan di depan mata kita, misalnya sampah juga kita secara bertahap nanti akan mengikuti global standar begitu ya. Berbagai perjanjian internasional yang kita kerjakan itu,” kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hi

Janji Pertama Menteri LH Soal Pengelolaan Sampah, Harus Ikut Standar Global

Gerbong Reshuffle Akhirnya Bergerak, Prabowo Dinilai tak Berani Singkirkan Gerbong Lama

Gerbong reshufle kabinet terbatas akhirnya bergerak. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh dan pejabat, hari ini Senin (27/4/2026) di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Keenam tokoh ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo. Keenam tokoh tersebut adalah, Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Jumhur menggantikan posisi Hanif Faisol yang dirotasi menjadi Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan, yang juga mengikuti

Gerbong Reshuffle Akhirnya Bergerak, Prabowo Dinilai tak Berani Singkirkan Gerbong Lama

Jumhur Hidayat, Dari Aktivis Serikat Buruh Jadi Menteri Lingkungan Hidup

Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin. Pengangkatan Jumhur sebagai Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. "Demi Allah say

Jumhur Hidayat, Dari Aktivis Serikat Buruh Jadi Menteri Lingkungan Hidup

Prabowo Rombak Kabinet, Ini 6 Pejabat Baru yang Dilantik

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet (reshuffle) dengan melantik sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara, Senin, 27 April 2026. Sebanyak enam pejabat baru resmi bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Langkah ini menjadi bagian dari penyegaran struktur pemerintahan di sejumlah sektor strategis. Salah satu perubahan terjadi di posisi Menteri Lingkungan Hidup. Hanif Faisol Nurofiq tidak lagi menjabat dan digantikan oleh Jumhur Hidayat. Hanif kemudian

Prabowo Rombak Kabinet, Ini 6 Pejabat Baru yang Dilantik

Menanti Respons Serius Pemerintah Soal Kasus Pembajakan Kapal di Somalia, 4 WNI Masih Disandera

Keluarga korban pembajakan Kapal Tanker Honour 25 oleh perompak di perairan Somalia meminta Presiden RI Prabowo Subianto segara menyikapi kasus tersebut setelah kapal yang membawa total 17 orang kru ini, empat di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI) masih disandera pihak perompak. "Saya minta tolong ke Pak Prabowo, minta tolong bantu anak saya. Anak saya sekarang dalam keadaan minta pertolongan dari pak Prabowo," ujar Sitti Aminah ibu kandung Kapten Kapal Honour Ashari Samadikun, di Kabupaten

Menanti Respons Serius Pemerintah Soal Kasus Pembajakan Kapal di Somalia, 4 WNI Masih Disandera

Geopolitik Global Memanas, Arah Pemerintahan Dinilai Perlu Kembali ke Trisakti

Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Areif Hidayat menilai pemerintah harus menyelaraskan arah pemerintahan saat ini dengan konsep Trisakti yang digagas oleh Sang Proklamator, Soekarno. "Saya kira perlu harus lebih fokus ke arah apa yang sudah ditanamkan oleh Bung Karno. Itu saya, itu menurut saya," kata Arief saat ditemui dalam acara Halalbihalal Alumni GMNI bertajuk "Pembangunan Karakter Bangsa Memperkuat Toleransi dan Gotong Royong," di gedung TVRI, Jaka

Geopolitik Global Memanas, Arah Pemerintahan Dinilai Perlu Kembali ke Trisakti

Kekerasan Daycare di Yogyakarta, Bukti Negara Gagal Menjamin Keamanan Anak

Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan anak adalah amanah sekaligus masa depan bangsa sehingga negara tidak boleh lengah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Ia mengatakan kasus kekerasan terhadap anak di daycare Yogyakarta merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan total terhadap sistem pengasuhan anak di Indonesia. "Daycare seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak. Namun dalam kasus

Kekerasan Daycare di Yogyakarta, Bukti Negara Gagal Menjamin Keamanan Anak