AFU.id

Indeks Berita

Korupsi Masih Jadi Musuh Utama, PPATK Dapat Tugas Khusus dari Presiden Prabowo

Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memanggil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yakni Ivan Yustiavandana. Pertemuan tersebut bertempat di kediaman pribadi Prabowo Subianto, yaitu Hambalang, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Minggu (3/5/2026). Keduanya fokus melakukan evaluasi terhadap transaksi keuangan dan pengawasan ketat aliran dana pemerintah. Pemanggilan PPATK juga merupakan agenda rutin bulanan untuk memastikan transparansi pemerintah berjalan dengan

Korupsi Masih Jadi Musuh Utama, PPATK Dapat Tugas Khusus dari Presiden Prabowo

Eks Komisaris KAI: Tidak Ada Kesalahan Masinis, Sistem yang Bermasalah dalam Kecelakaan KA Bekasi Timur

Mantan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Riza Primadi menilai kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat tidak semata disebabkan oleh kelalaian individu (human error). "Human error itu siapa? Masinis? Rangkaian itu perlu jarak minimal 500 meteran jika dengan kecepatan hanya 60 km/jam," kata Riza saat dihubungi di Jakarta, Senin. Riza menilai penyebab kecelakaan tidak bisa dilihat secara sederhana. Ia menjelaskan bahwa rangkaian kereta api jarak jauh (KAJJ) memiliki

Eks Komisaris KAI: Tidak Ada Kesalahan Masinis, Sistem yang Bermasalah dalam Kecelakaan KA Bekasi Timur

Lubang Triliunan di Kantong KAI, Benarkah Standar Keselamatan Sedang Digadaikan?

Dunia perkeretaapian Indonesia kini sedang berada di titik nadir pascatragedi mematikan antara Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line. Peristiwa yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026) yang menelan korban jiwa dan puluhan luka-luka tersebut seakan menjadi puncak gunung es dari krisis sistemik yang menggerogoti PT Kereta Api Indonesia (KAI). Rentetan kecelakaan beruntun sejak awal 2024 hingga pertengahan 2026 memuncu

3 media, Cenderung netral
Lubang Triliunan di Kantong KAI, Benarkah Standar Keselamatan Sedang Digadaikan?

Besaran Ambang Batas Parlemen, Hasto Kristiyanto: Semua Partai Punya Kepentingan Masing-masing

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan penentuan angka ideal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dilakukan melalui mekanisme dialog dengan partai politik lain, termasuk partai nonparlemen, serta didasarkan pada kajian mendalam. “Berapa angka yang ideal, itu akan dibangun melalui proses politik dan kajian-kajian, mengingat era reformasi telah menghasilkan beberapa kali pemilu sehingga preferensi rakyat terhadap partai politik seharusnya semakin solid,” kata Ha

Besaran Ambang Batas Parlemen, Hasto Kristiyanto: Semua Partai Punya Kepentingan Masing-masing

Tuntut Reformasi Pendidikan Kedokteran, MGBKI: Internship Bukan Mekanisme Penyedia Tenaga Murah

Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) menegaskan pentingnya mengembalikan tugas magang atau internship dokter sebagai proses pendidikan profesi, bukan mekanisme penyediaan tenaga kerja murah. "Tugas internship dokter muda itu harus dikembalikan sebagai proses pendidikan profesi, bukan mekanisme penyediaan tenaga murah. Standar input itu harus ketat kalau kita bicara ke kualitas. Prosesnya harus manusiawi dan evaluasinya harus jujur," kata Ketua MGBKI Budi Iman Santoso dalam konferensi

Tuntut Reformasi Pendidikan Kedokteran, MGBKI: Internship Bukan Mekanisme Penyedia Tenaga Murah

Rupiah Diprediksi Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Jika BBM Subsisi tak Naik, MBG dan Kopdes Disarankan Ditunda

Kondisi geopolitik yang masih juga belum stabil, dan penguatan dolar AS terhadap mata uang dunia, membuat rupiah diperkirakan akan semakin terpuruk. Pengamat menilai, dalam pekan-pekan ini, rupiah bisa menembus angka Rp17.550 per dolar AS. "Kalau rupiah sendiri, kemungkinan besar dalam perdagangan di minggu depan itu di 17.550, penyebabnya ada beberapa faktor, yang paling utama adalah geopolitik, tapi masih ada perpolitikan di Amerika, perang dagang, kebijakan bank sentral, dan supply dan demand

14 media, Cenderung netral
Rupiah Diprediksi Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Jika BBM Subsisi tak Naik, MBG dan Kopdes Disarankan Ditunda

Hasan Wirajuda: Indonesia Bebas Bergaul Global, Tapi Jangan Kehilangan Jangkar ASEAN

Percakapan di kanal Akbar Faizal Uncensored mengalir tenang, tapi isinya padat dan menohok. Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda membuka satu gagasan yang terasa relevan di tengah riuh geopolitik hari ini: Indonesia boleh ke mana saja, tapi tidak boleh kehilangan arah. Menjawab pertanyaan Akbar Faizal soal intensitas komunikasi Presiden Prabowo Subianto dengan berbagai negara, termasuk di luar blok BRICS, Hasan menegaskan satu hal: tidak ada yang perlu tersinggung. Dunia sudah tahu Indones

Hasan Wirajuda: Indonesia Bebas Bergaul Global, Tapi Jangan Kehilangan Jangkar ASEAN

China, Amerika, dan Laut Cina Selatan: Di Antara Kecurigaan dan Menahan Diri

Percakapan di kanal Akbar Faizal Uncensored itu tidak dimulai dengan jawaban, tapi dengan kegelisahan. Akbar Faizal membuka diskusi dengan nada curiga—tentang dunia yang terasa makin mirip, bahkan di antara dua kekuatan yang sering diposisikan berseberangan: Amerika Serikat dan China. “Kalau dilihat dari cara berpikir di Timur Tengah,” kira-kira begitu kegelisahannya, “bukankah China juga mulai menyerupai Amerika?” Kekuatan militer, pengaruh di forum global seperti PBB, hingga kemampuan memainka

China, Amerika, dan Laut Cina Selatan: Di Antara Kecurigaan dan Menahan Diri

Laut Kita Terbuka, Tapi Pengawasan Belum Sempurna

Percakapan di kanal Akbar Faizal Uncensored tiba-tiba berubah arah—dari sekadar diskusi menjadi semacam peta besar tentang kedaulatan yang tak sepenuhnya bisa dikendalikan. Akbar Faizal menekan satu titik penting: apakah Indonesia benar-benar aman di jalur lautnya sendiri? Di hadapannya, Hassan Wirajuda tidak memberi jawaban yang menenangkan, tetapi justru realistis. Laut Indonesia, terutama yang masuk dalam skema Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), pada dasarnya terbuka untuk lintas internasi

Laut Kita Terbuka, Tapi Pengawasan Belum Sempurna

Hassan Wirajuda: Presiden Lupakan Jangkar Diplomasi Kita

Pernyataan yang terdengar “canda” kadang justru meledak paling keras di ruang diplomasi. Itulah yang terjadi ketika wacana penarikan tarif atas kapal yang melintas di Selat Malaka dilempar ke publik. Dalam hitungan jam, telepon berdering ke berbagai meja diplomat Indonesia—dari Singapura, Malaysia, hingga Filipina. Reaksi datang cepat, dan nada kegelisahannya sama: Indonesia sedang bermain dengan sesuatu yang terlalu besar. Dalam diskusi di Akbar Faizal Uncensored, mantan Menteri Luar Negeri Has

Hassan Wirajuda: Presiden Lupakan Jangkar Diplomasi Kita